AI Ancam Pekerja Perempuan ASEAN, Serikat Buruh Dorong Pelatihan

Kehadiran kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) tidak lagi sekadar prediksi futuristik, melainkan telah menjadi kekuatan nyata yang mengubah peta ketenagakerjaan di Asia Tenggara. Dalam pertemuan regional para perwakilan serikat pekerja se-ASEAN yang digelar pekan ini, satu isu mendapat sorotan tajam: nasib pekerja perempuan yang dinilai paling rentan terdampak gelombang otomatisasi dan digitalisasi.

Berdasarkan data dari Organisasi Buruh Internasional (ILO) yang dirilis pada kuartal pertama 2026, sekitar 44 persen dari total tenaga kerja di kawasan ASEAN bekerja di sektor-sektor dengan risiko tinggi tergantikan oleh teknologi AI dan robotika dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Angka ini melonjak drastis bila mengerucut pada pekerja perempuan, terutama di industri manufaktur padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, dan perakitan elektronik yang menyerap jutaan buruh perempuan. Di sektor garmen Vietnam dan Kamboja misalnya, perempuan mencakup lebih dari 75 persen tenaga kerja, dan hampir 65 persen fungsi pekerjaan di sektor tersebut berpotensi diambil alih oleh sistem otomatis dan AI generatif.

Disrupsi Sektor Padat Perempuan

Studi McKinsey Global Institute tahun 2025 menyebutkan bahwa perempuan di negara berkembang, termasuk anggota ASEAN, menghadapi kemungkinan kehilangan pekerjaan otomatis 1,5 kali lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Faktor penyebabnya bukan semata jenis pekerjaan, melainkan juga struktur pasar tenaga kerja yang masih timpang. Banyak pekerja perempuan terkonsentrasi pada pekerjaan administratif, pemrosesan data, dan layanan pelanggan — peran yang kini semakin digantikan oleh chatbot AI, perangkat lunak pengolah dokumen, dan mesin belajar mandiri.

Di satu sisi, AI membuka lapangan kerja baru di bidang analisis data, rekayasa perangkat lunak, dan konsultasi digital. Namun, di sisi lain, akses perempuan terhadap pendidikan sains, teknologi, teknik, dan matematika (STEM) masih tertinggal. Data Bank Dunia menunjukkan bahwa di negara-negara ASEAN, hanya sekitar 28 persen lulusan STEM dari perguruan tinggi adalah perempuan. Kesenjangan ini menciptakan paradoks: tenaga kerja perempuan terdesak dari pekerjaan tradisional mereka, tetapi belum siap masuk ke pekerjaan baru yang tumbuh.

Pelatihan Kepemimpinan untuk Perempuan Pekerja

Menanggapi situasi ini, serikat buruh dari beberapa negara ASEAN menginisiasi program pelatihan kepemimpinan khusus bagi pekerja perempuan. Program yang diberi nama ASEAN Women Workers Leadership Initiative (AWWLI) ini dirancang untuk membekali perempuan tidak hanya dengan keterampilan teknis terkait AI dan literasi digital, tetapi juga kemampuan advokasi, negosiasi upah, dan partisipasi dalam perumusan kebijakan perusahaan.

“Perempuan tidak boleh hanya menjadi korban dari perkembangan teknologi,” ujar Siti Maimunah, salah satu koordinator program dari Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI). “Mereka harus menjadi pengambil keputusan. Pelatihan ini membekali mereka agar bisa duduk di meja perundingan, memperjuangkan pelatihan ulang (reskilling), dan memastikan aturan perlindungan kerja yang adil.”

Program AWWLI menargetkan 5.000 perempuan pekerja di lima negara perintis—Indonesia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Malaysia—selama dua tahun ke depan. Materi pelatihan mencakup modul pemahaman kecerdasan buatan, penggunaan perangkat digital dasar, manajemen keuangan, hingga pelatihan kepemimpinan transformasional. Uni Eropa dan ILO memberikan dukungan teknis dan pendanaan awal sebesar 12 juta dolar AS untuk menyukseskan inisiatif ini.

Tantangan Struktural yang Masih Menghadang

Meskipun inisiatif tersebut mendapat apresiasi, para pakar mengingatkan bahwa pelatihan saja tidak cukup. Masih ada tantangan struktural yang menghambat pemberdayaan perempuan pekerja di era AI. Beban ganda rumah tangga, diskriminasi upah, serta minimnya cuti hamil dan fasilitas pengasuhan anak membuat banyak perempuan tidak memiliki waktu dan ruang untuk mengikuti pelatihan atau mengejar karir di bidang teknologi.

“Anda bisa saja melatih ribuan perempuan dalam coding, tetapi jika tidak ada penitipan anak yang terjangkau setelah jam latihan, partisipasi akan rendah,” ungkap Dr. Melisa Tan, ekonom tenaga kerja dari National University of Singapore. “Perlu kebijakan ramah keluarga yang komprehensif bersamaan dengan pelatihan.”

Selain itu, serapan pekerja perempuan di sektor teknologi yang baru juga memerlukan perubahan kultur perusahaan. Hasil riset ASEAN Trade Union Council (ATUC) menunjukkan bahwa diskriminasi berbasis gender dalam perekrutan dan promosi masih marak di perusahaan rintisan (startup) digital di kawasan. Oleh karena itu, para pemimpin serikat menyerukan agar pemerintah mewajibkan kuota keterwakilan perempuan di posisi manajemen teknologi, setidaknya 30 persen pada tahun 2030.

Prospek Ekonomi dan Inklusivitas Digital

Dari perspektif ekonomi makro, inklusivitas gender dalam transisi AI bukan sekadar isu keadilan sosial, melainkan juga pertumbuhan ekonomi. Bank Pembangunan Asia (ADB) memproyeksikan bahwa jika partisipasi perempuan dalam angkatan kerja di ASEAN meningkat hingga setara dengan laki-laki pada tahun 2035, produk domestik bruto (PDB) kawasan bisa tumbuh tambahan sebesar 4,5 persen. Sebaliknya, pengabaian terhadap pekerja perempuan dalam transisi ini berpotensi memperlebar ketimpangan pendapatan dan memperlambat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Investasi pada ekonomi perawatan—seperti layanan pengasuhan anak, kesehatan, dan pendidikan—menjadi keniscayaan agar perempuan dapat beradaptasi dengan dunia kerja baru. Diperkirakan setiap dolar AS yang diinvestasikan dalam sektor perawatan akan menghasilkan keluaran ekonomi dua hingga tiga kali lipat, berdasarkan simulasi ILO untuk negara-negara ASEAN. Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berpihak pada perempuan juga menguntungkan secara ekonomi.

Dengan AI yang kian menguasai dunia kerja, masa depan pekerja perempuan di ASEAN berada di persimpangan. Apakah mereka akan terpinggirkan atau justru menjadi motor penggerak ekonomi digital, sangat bergantung pada langkah kolektif serikat buruh, pemerintah, dan sektor swasta dalam menciptakan ekosistem yang inklusif dan setara.