Zulhas: Danantara Kelola Devisa Hingga Rp216 Triliun per Bulan

Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2026, posisi cadangan devisa nasional tercatat berada pada level US$138,2 miliar, setara dengan sekitar Rp2.487 triliun. Angka itu mengalami penurunan tipis 0,7 persen dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih cukup untuk membiayai 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Di tengah dinamika cadangan devisa itulah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan sebuah titik data yang menarik perhatian pelaku pasar: dalam satu bulan terakhir, PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) mengelola porsi devisa senilai US$12 miliar, atau lebih kurang Rp216 triliun. Angka tersebut merepresentasikan sekitar 8,7 persen dari total cadangan devisa nasional dan langsung memicu beragam tafsir mengenai peran lembaga pengelola investasi yang relatif baru ini di dalam ekosistem makroekonomi Indonesia.

Peran DSI dalam Arsitektur Devisa: Menopang atau Menyaingi?

Pengelolaan devisa oleh Danantara bukanlah fenomena yang berdiri sendiri. Secara kelembagaan, DSI dibentuk sebagai holding investasi yang memayungi aset-aset strategis negara, dan kewenangannya untuk mengelola likuiditas valuta asing sebenarnya telah diamanatkan dalam perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Badan Pengelola Investasi. Namun, skala US$12 miliar hanya dalam rentang satu bulan menandakan percepatan yang tidak bisa diabaikan begitu saja.

Di satu sisi, konsolidasi devisa di bawah DSI dapat dilihat sebagai langkah positif untuk menciptakan bantalan likuiditas kedua (secondary reserve buffer) yang dikelola secara lebih fleksibel dan berorientasi imbal hasil. Dengan menempatkan sebagian cadangan valas pada portofolio yang dikelola secara profesional oleh Danantara, pemerintah berpotensi meningkatkan return atas aset luar negeri yang selama ini banyak ditempatkan pada instrumen yang cenderung konservatif, seperti surat utang pemerintah Amerika Serikat jangka pendek. Pada periode di mana suku bunga global mulai melandai, langkah diversifikasi ini secara teoretis dapat mendongkrak pendapatan investasi nasional, sekaligus memberi ruang fiskal tambahan.

Di sisi lain, penarikan devisa dalam jumlah besar oleh satu entitas non-bank sentral memunculkan kekhawatiran seputar koordinasi makroprudensial. Cadangan devisa yang dipindahkan dari Bank Indonesia ke DSI secara substantif mengurangi posisi cadangan yang dapat langsung digunakan untuk intervensi pasar valas oleh otoritas moneter. Jika terjadi tekanan terhadap rupiah akibat capital outflow yang tiba-tiba, kemampuan BI untuk menstabilkan nilai tukar melalui operasi pasar terbuka bisa berkurang, setidaknya dalam jangka pendek, sebelum ada mekanisme repatriasi cepat dari Danantara. Dengan demikian, pertanyaan yang mengemuka adalah: apakah koordinasi antara DSI dan BI sudah diatur hingga tingkat detail yang memadai?

Dari Sisi Pasar: Sentimen Positif Bertemu Tanda Tanya Valuasi

Reaksi awal pelaku pasar terhadap pengungkapan tersebut terpantau cenderung terukur. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada sesi perdagangan setelah pernyataan Zulkifli Hasan hanya bergerak naik tipis 0,32 persen, sementara imbal hasil obligasi pemerintah tenor 10 tahun turun 3 basis poin ke level 6,78 persen. Sentimen positif tampaknya bersumber dari ekspektasi bahwa DSI akan mengalirkan sebagian dana kelolaan devisanya kembali ke dalam negeri, baik melalui instrumen portofolio maupun pembiayaan proyek strategis, sehingga memperkuat permintaan terhadap aset-aset rupiah.

Namun, tanda tanya mulai muncul di kalangan analis dan investor institusi manakala menyangkut transparansi. Belum ada laporan publik yang merinci komposisi portofolio US$12 miliar tersebut, apakah mayoritas ditempatkan pada instrumen luar negeri yang likuid atau justru sudah dialokasikan pada proyek-proyek domestik yang lebih berisiko. Ketiadaan data granular ini, dalam pandangan beberapa fund manager, menimbulkan risiko persepsi yang bisa mengganggu proses price discovery di pasar keuangan domestik. Mereka mengingatkan bahwa pengelolaan devisa dalam jumlah besar oleh entitas yang tidak tunduk pada standar pelaporan perbankan yang ketat dapat membuka celah bagi mispricing pada instrumen-instrumen tertentu, terutama jika dana tersebut digunakan untuk menopang valuasi aset-aset BUMN di bawah naungan DSI.

Pro dan kontra ini menyiratkan bahwa keberadaan DSI dalam arsitektur devisa nasional membawa dimensi baru yang belum sepenuhnya teruji oleh siklus ekonomi. Di satu kubu, para pendukung menekankan urgensi transformasi pengelolaan cadangan devisa menuju sovereign wealth fund yang lebih aktif, mengikuti jejak negara-negara seperti Singapura dan Norwegia. Di kubu lain, kalangan yang lebih konservatif menekankan pentingnya menjaga firewall antara fungsi stabilitas moneter dan pengelolaan investasi, agar respons kebijakan terhadap guncangan eksternal tidak terhambat.

Proyeksi dan Risiko ke Depan

Jika tren ini berlanjut, dengan asumsi DSI secara konsisten mengelola devisa pada level US$12 miliar per bulan, maka dalam satu tahun danantara akan menguasai porsi valas yang sangat signifikan. Akan tetapi, skenario tersebut perlu dikaji bersama dengan sifat dari dana yang dikelola: apakah devisa tersebut bersifat sementara (transito) atau merupakan alokasi permanen dari cadangan nasional. Dalam penjelasan informal, Zulkifli Hasan menyebutkan bahwa devisa yang dikelola DSI berasal dari ekspor dan penerimaan negara bukan pajak yang sempat terhimpun di beberapa BUMN. Hal ini mengindikasikan bahwa aliran dana tersebut lebih mencerminkan konsolidasi fiskal dan korporasi, bukan pengalihan cadangan devisa BI secara masif.

Ke depan, pelaku pasar akan mencermati apakah keterlibatan DSI dalam pengelolaan devisa mampu menurunkan biaya lindung nilai (hedging cost) bagi korporasi domestik, atau justru menambah lapisan birokrasi yang memperlambat konversi valas menjadi investasi riil. Data transaksi valas antar bank dan pergerakan spread antara rupiah non-deliverable forward (NDF) dan kurs spot akan menjadi indikator awal yang penting. Di atas semua itu, publik dan pasar membutuhkan kerangka akuntabilitas yang jelas, termasuk audit berkala oleh Badan Pemeriksa Keuangan, agar potensi risiko konsentrasi dan benturan kepentingan dapat dimitigasi sejak dini.