Vietnam-Filipina Naik Kelas, Prabowo Dorong Kemandirian BUMN dan Tertibkan Pajak

Peta ekonomi kawasan Asia Tenggara kembali bergerak dinamis. Bank Dunia baru saja mengumumkan Vietnam dan Filipina resmi naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah ke atas (upper middle class). Di saat yang sama, Indonesia justru menegaskan kedaulatan ekonominya melalui serangkaian kebijakan tegas dari Presiden Prabowo Subianto: melarang penjualan BUMN strategis, membongkar praktik anak-cicit usaha BUMN, mendorong penggunaan biodiesel B50, dan mengingatkan ratusan ribu penunggak pajak.

Kenaikan Kelas Vietnam-Filipina, Indonesia Sudah Lebih Dulu

Berdasarkan klasifikasi terkini Bank Dunia per Juli 2026, Vietnam dan Filipina kini masuk kategori negara berpendapatan menengah ke atas. Namun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia telah lebih dulu mencapai status tersebut.

"Kita sudah di upper middle income sejak beberapa tahun lalu. Fokus kita sekarang adalah menjaga momentum pertumbuhan agar bisa segera menuju high income,"

ujar Airlangga. Meski demikian, peningkatan status dua negara tetangga ini menjadi sinyal persaingan investasi yang semakin ketat. Di satu sisi, Indonesia punya besaran ekonomi yang lebih besar; di sisi lain, kita harus waspada terhadap peningkatan daya tarik investasi dari negara-negara tersebut.

Biosolar B50: Langkah Konkret Kurangi Impor BBM

Sementara itu, dari sektor energi, PT Pertamina mulai menyalurkan Biosolar B50 untuk kendaraan operasional di Semarang. Program ini merupakan bagian dari strategi pemerintah menekan impor bahan bakar minyak dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan komposisi campuran 50% biodiesel berbasis sawit, B50 diharapkan mengurangi ketergantungan pada solar murni. Namun, para pelaku industri otomotif masih menunggu uji kelayakan lebih luas untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap mesin kendaraan.

Prabowo Larang Keras Penjualan BUMN ke Asing

Presiden Prabowo dengan lantang menolak usulan penjualan sejumlah BUMN strategis ke pihak asing, khususnya PT Pindad dan PT Garuda Indonesia.

"Saya larang! Kita bangkitkan perusahaan-perusahaan ini. BUMN adalah alat negara untuk mengamankan kepentingan nasional,"

tegas Prabowo dalam sebuah acara. Pro-kontra pun menyeruak: kalangan profesional menilai BUMN butuh suntikan modal dan tata kelola modern agar kompetitif, sementara kubu nasionalis menekankan pentingnya menjaga aset vital dari tangan asing. Data Kementerian BUMN menunjukkan bahwa tiga tahun terakhir, kontribusi BUMN terhadap penerimaan negara masih fluktuatif, sehingga dibutuhkan langkah restrukturisasi tanpa harus melepas kepemilikan.

Pembenahan Internal BUMN: Stop Praktik Anak-Cicit Usaha

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Prabowo juga menyoroti praktik "anak-cicit usaha" di lingkungan BUMN. Banyak perusahaan pelat merah memiliki struktur anak, cucu, bahkan cicit perusahaan yang tidak transparan.

"Ini menjadi modus untuk menyembunyikan uang negara,"

geramnya. Presiden memerintahkan menteri keuangan dan menteri BUMN untuk segera merampingkan struktur entitas tersebut. Pengamat BUMN menyebut bahwa langkah ini tepat, tetapi harus hati-hati untuk tidak mengganggu operasional perusahaan yang telah memiliki tata kelola baik. Di sisi lain, publik berharap transparansi dan efektivitas meningkat setelah perampingan.

Pekerjaan Rumah Pajak: 1,85 Juta Penunggak, Tagihan Rp36 Triliun

Tak hanya energi dan BUMN, pemerintah juga bergerak di sektor penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan bahwa per Juli 2026 terdapat 1,85 juta wajib pajak yang menunggak pajak dengan total tagihan fantastis: Rp36 triliun. Angka ini meningkat sekitar 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. DJP mulai mengirimkan email resmi kepada para penunggak untuk mengingatkan kewajiban mereka. Jika tidak segera dilunasi, akan diterapkan sanksi berupa denda, pemblokiran rekening, hingga pencegahan ke luar negeri. Di satu sisi, langkah tegas ini perlu untuk membiayai pembangunan, di sisi lain, sebagian pengusaha mengeluh tekanan likuiditas di tengah pemulihan ekonomi yang belum merata.

[TAGS]: ekonomi Indonesia, BUMN, pajak, biodiesel B50, Vietnam, Filipina, Prabowo, kebijakan ekonomi [SOCIAL_TWEET]: Indonesia tetap unggul meski Vietnam & Filipina naik kelas. Prabowo larang jual BUMN, bongkar anak-cicit usaha, dan dorong B50. Pajak pun ditertibkan: 1,85 juta penunggak dikejar tagihan Rp36 T. Baca selengkapnya. [SOCIAL_FB]: Peta ekonomi Asia Tenggara bergeser! Vietnam dan Filipina kini resmi naik kelas ke upper middle income. Bagaimana respons Indonesia? Presiden Prabowo justru memperkuat kedaulatan ekonomi dengan larangan penjualan BUMN, pembongkaran struktur anak-cicit usaha, dan percepatan biodiesel B50. Sementara itu, DJP menagih Rp36 triliun dari 1,85 juta penunggak pajak. Selengkapnya di sini. [SOCIAL_TG]: [EKONOMI] Vietnam & Filipina naik kelas, namun Indonesia lebih dulu. Prabowo: jual BUMN? Saya larang! Plus: B50 mulai disalurkan di Semarang, dan 1,85 juta orang nunggak pajak Rp36 T. Simak analisisnya. [SOCIAL_THREADS]: Dinamika ekonomi terkini: Bank Dunia naikkan kelas Vietnam & Filipina, tapi Indonesia sudah lebih dulu upper middle income. Di dalam negeri, Presiden Prabowo tegas melindungi BUMN, perintahkan perampingan anak-cicit usaha, dan dorong biosolar B50. Plus, DJP kejar tunggakan pajak Rp36 T dari 1,85 juta wajib pajak. Semua demi fondasi ekonomi yang lebih kuat.