UU Ketenagakerjaan Baru Perketat Aturan PHK dan Wajibkan Upah Saat Sengketa

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan dan sejumlah asosiasi pengusaha per awal 2025, dinamika hubungan industrial Indonesia kembali memasuki babak baru setelah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati regulasi payung di bidang perlindungan tenaga kerja. Regulasi tersebut secara garis besar memperketat prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) sekaligus mewajibkan perusahaan tetap membayar upah pekerja selama proses perselisihan berlangsung. Kebijakan ini menjadi salah satu perubahan struktural paling signifikan dalam satu dekade terakhir, dengan implikasi langsung terhadap lebih dari 140 juta angkatan kerja nasional, di mana sekitar 88 juta di antaranya bekerja di sektor formal.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan bahwa ketentuan baru ini memberi kepastian hukum lebih kuat bagi buruh yang sebelumnya rentan kehilangan penghasilan begitu sengketa PHK mencuat. Menurutnya, aturan pembayaran upah selama proses perselisihan merupakan terobosan yang menyeimbangkan posisi tawar pekerja di hadapan pengusaha.

"Selama ini pekerja sering berada di posisi lemah. Dengan kewajiban pembayaran upah selama sengketa, negara hadir memastikan hak dasar tetap terjaga sambil menunggu putusan yang berkekuatan hukum tetap," ujar Said Iqbal dalam keterangan resminya.

Pro: Kepastian Hak dan Stabilitas Konsumsi Rumah Tangga

Di satu sisi, penguatan perlindungan PHK berpotensi menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, yang selama ini menyumbang sekitar 53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ketika pekerja tidak kehilangan pendapatan mendadak saat sengketa, daya beli masyarakat tetap terjaga, sehingga inflasi inti dapat lebih terkendali pada kisaran sasaran Bank Indonesia 2,5 plus minus 1 persen. Dari kacamata ekonomi, ini adalah bentuk jaring pengaman sosial yang mengurangi risiko lonjakan kemiskinan akibat PHK massal, terutama di sektor padat karya seperti tekstil dan alas kaki yang menyumbang sekitar 12 persen ekspor nonmigas.

Selain itu, kepastian aturan dapat menekan angka perselisihan industrial yang diajukan ke pengadilan hubungan industrial. Sepanjang 2023, tercatat puluhan ribu kasus PHK yang berujung pada proses hukum berlarut-larut, dengan rata-rata penyelesaian mencapai 6 hingga 12 bulan. Dengan skema baru, proses diharapkan lebih ringkas dan biaya transaksi ekonomi menurun.

Kontra: Beban Likuiditas dan Risiko Sentimen Pasar Tenaga Kerja

Di sisi lain, kalangan pengusaha menyoroti dampak terhadap likuiditas perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional. Kewajiban membayar upah selama sengketa berarti perusahaan harus menyisihkan cadangan kas lebih besar, sementara arus kas operasional bisa terganggu bila permintaan pasar melemah.

Sejumlah analis menilai ketentuan ini dapat memicu percepatan relokasi industri ke negara dengan biaya tenaga kerja lebih kompetitif, seperti Vietnam dan Bangladesh, yang upah minimumnya rata-rata 30 hingga 40 persen lebih rendah. Risiko capital outflow di sektor manufaktur padat karya menjadi perhatian, meski dampaknya bergantung pada fundamental ekonomi makro dan sentimen pasar global.

"Regulasi yang berpihak pada pekerja itu penting, tetapi harus dibarengi insentif fiskal bagi dunia usaha agar tidak terjadi penurunan penyerapan tenaga kerja. Keseimbangan ini yang sering luput dari perhitungan," ujar seorang ekonom senior di sebuah lembaga riset independen.

Proyeksi dan Implikasi terhadap Valuasi Sektor Ketenagakerjaan

Dari perspektif makro, kebijakan ini berpotensi mempengaruhi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2025 yang saat ini berkisar 5,0 hingga 5,2 persen year-on-year. Bila perusahaan mampu beradaptasi, penciptaan lapangan kerja formal dapat tetap tumbuh di kisaran 2,5 persen per tahun. Sebaliknya, bila beban upah selama sengketa memberatkan, permintaan tenaga kerja baru bisa melambat, terutama pada sektor yang memiliki rasio margin tipis seperti garmen dan furnitur.

Pemerintah disebut tengah menyiapkan skema pendampingan dan insentif bagi perusahaan yang terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pajak dan akses kredit usaha. Langkah ini penting untuk menjaga indeks kepercayaan pelaku usaha tetap stabil di atas level ekspansif, sekaligus memastikan reformasi ketenagakerjaan tidak menciptakan trade-off berlebihan antara perlindungan pekerja dan daya saing investasi.

Pada akhirnya, keberhasilan regulasi ini akan sangat bergantung pada implementasi di lapangan, kapasitas pengawasan, serta kesiapan mediasi bipartit antara pekerja dan pengusaha. Tanpa eksekusi yang konsisten, aturan sebaik apa pun berisiko hanya menjadi norma di atas kertas, tanpa efek nyata bagi fundamental pasar tenaga kerja Indonesia.