UMKM, Pajak, dan Bursa Karbon Jadi Tumpuan Ekonomi Indonesia

Perekonomian Indonesia terus bergerak dinamis dengan berbagai strategi yang dijalankan pemerintah, perbankan, dan pelaku pasar. Sejumlah sektor menjadi sorotan, mulai dari penguatan UMKM melalui pameran, rally saham perusahaan hiburan di bursa, pembangunan kawasan investasi, upaya mendongkrak rasio pajak, hingga pencapaian bursa karbon yang masih perlu diakselerasi. Kombinasi langkah ini mencerminkan kompleksitas upaya mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

BNI Perkuat Ekosistem UMKM dan Ekonomi Kreatif

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menunjukkan komitmennya terhadap sektor UMKM dengan berpartisipasi dalam Pameran Puspa Nuswantara 2026. Pameran ini menjadi ajang strategis bagi UMKM untuk memperluas akses pasar, sekaligus mendorong digitalisasi transaksi keuangan. BNI tidak hanya memfasilitasi pembayaran nontunai, tetapi juga turut mempromosikan produk-produk unggulan seperti batik dan kriya Nusantara. Langkah ini sejalan dengan visi menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang kuat dan berdaya saing global. Dengan mengintegrasikan layanan perbankan ke dalam kegiatan pameran, BNI membantu UMKM naik kelas melalui peningkatan literasi keuangan dan adopsi teknologi.

RANS Manfaatkan Pasar Modal untuk Industri Hiburan

Di lantai bursa, PT RANS Entertainment mencatatkan debutnya dengan performa gemilang. Saham perusahaan milik artis Raffi Ahmad itu langsung melejit 34,12 persen pada hari pertama perdagangan. Dari total dana yang diraih melalui penawaran umum perdana (IPO), sekitar 37,61 persen atau senilai Rp161,5 miliar dialokasikan untuk penyelenggaraan konser. Langkah ini menandai babak baru industri hiburan Tanah Air yang mulai memanfaatkan pasar modal sebagai sumber pendanaan ekspansif. Kendati pasar menyambut optimistis, beberapa analis mengingatkan pentingnya diversifikasi penggunaan dana agar tidak terlalu bergantung pada satu jenis acara yang berisiko tinggi terhadap perubahan tren dan daya beli masyarakat.

Tujuh Prasyarat PFII Menurut Himbara

Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyoroti pentingnya faktor nonfisik dalam menarik minat investor ke Proyek Fasilitas Infrastruktur Industri (PFII). Menurut Himbara, keberhasilan PFII tidak hanya bergantung pada pembangunan kawasan fisik seperti jalan, pelabuhan, atau utilitas. Ada tujuh prasyarat utama yang harus dipenuhi agar investor percaya dan mau menanamkan modal. Prasyarat tersebut mencakup kepastian regulasi, kemudahan perizinan, ketersediaan tenaga kerja terampil, keamanan investasi, stabilitas politik, insentif fiskal, serta dukungan pembiayaan dari perbankan. Tanpa terpenuhinya syarat-syarat ini, proyek ambisius tersebut berpotensi hanya menjadi kompleks industri yang sepi peminat.

Menggenjot Tax Ratio, Pekerjaan Rumah Berat

Di bidang fiskal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang masih rendah. Data menunjukkan bahwa Indonesia hanya sedikit lebih baik dari Timor Leste dengan rasio pajak 10 persen dan Bangladesh di angka 6,7 persen. Artinya, masih banyak potensi penerimaan negara yang belum tergali dari aktivitas ekonomi. DJP menggencarkan berbagai kebijakan seperti perluasan basis pajak, pengawasan kepatuhan melalui teknologi, dan program pengampunan pajak yang lebih selektif. Di satu sisi, kenaikan tax ratio sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketergantungan pada utang dan mendanai pembangunan. Namun di sisi lain, beban pajak yang terlalu tinggi dikhawatirkan dapat menekan konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, DJP menekankan pendekatan yang berkeadilan dan tidak kontraproduktif terhadap pertumbuhan.

Bursa Karbon: Potensi Besar, Realisasi Minim

Bursa karbon yang diresmikan pada 26 September 2023 hingga kini belum membuahkan hasil optimal. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total nilai transaksi bursa karbon baru mencapai Rp93,81 miliar per Juni 2026. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengakui bahwa pencapaian ini belum maksimal meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam perdagangan karbon, mengingat luasnya hutan tropis dan proyek energi terbarukan. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya partisipasi perusahaan, kurangnya edukasi pasar, dan instrumen karbon yang belum beragam. OJK bersama pemerintah terus menyempurnakan regulasi agar bursa karbon menjadi instrumen keuangan yang likuid dan menjadi pilar penting dalam upaya dekarbonisasi nasional.

Keseluruhan dinamika ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang bertransformasi secara multidimensi. Dari hilirisasi ekonomi kreatif, pembenahan iklim investasi, reformasi perpajakan, hingga pengembangan pasar karbon, seluruhnya membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan. Jika dikelola dengan baik, berbagai inisiatif ini dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan berwawasan lingkungan.