Trip.com Kena Sanksi Rp13,7 Triliun: Dua Sisi Dominasi Pasar

Berdasarkan data dari State Administration for Market Regulation (SAMR) per 18 Juni 2025, regulator antimonopoli Tiongkok resmi menjatuhkan denda senilai 5,18 miliar yuan atau setara Rp13,7 triliun kepada Trip.com Group. Sanksi ini merupakan yang terbesar yang pernah dijatuhkan di sektor perjalanan daring di negara tersebut, menyusul investigasi mendalam terhadap dugaan praktik monopoli oleh platform raksasa tersebut. Keputusan ini mengejutkan pasar dan memicu diskusi tentang masa depan regulasi perusahaan teknologi di Tiongkok.

Trip.com, yang mencatatkan pendapatan konsolidasi sekitar 51,2 miliar yuan pada tahun fiskal 2024 (naik 24% year-on-year), selama ini mendominasi lebih dari 55% pangsa pasar pemesanan hotel daring di Tiongkok. Dominasi tersebut, menurut SAMR, diperkuat melalui serangkaian perjanjian eksklusivitas dengan penyedia akomodasi yang merugikan pesaing dan membatasi pilihan konsumen.

Praktik Eksklusivitas dan Dampak pada Kompetisi

Investigasi SAMR menemukan bahwa Trip.com mewajibkan hotel-hotel mitra untuk menawarkan harga terbaik atau syarat “most-favored-nation” (MFN) secara eksklusif di platformnya, sehingga menekan platform perjalanan lain seperti Fliggy, Meituan Travel, dan Qunar. Praktik ini secara fundamental menciptakan hambatan masuk bagi pemain baru dan memperkuat posisi dominan Trip.com di pasar perjalanan daring domestik. Akibatnya, pesaing lebih kecil kesulitan memperoleh inventaris kamar yang menarik, dan konsumen akhirnya kehilangan akses ke variasi harga yang lebih kompetitif. SAMR menilai kerugian konsumen dari praktik ini tidak hanya bersifat moneter, tetapi juga membatasi inovasi layanan perjalanan.

Di satu sisi, penegakan hukum antimonopoli ini dipandang sebagai langkah positif untuk menciptakan lapangan bermain yang setara di industri. Dengan menghapus klausul eksklusivitas, hotel kini dapat mendistribusikan inventaris mereka melalui lebih banyak kanal, sehingga meningkatkan kompetisi harga dan layanan. Data dari China Hospitality Association menunjukkan bahwa tingkat hunian hotel rata-rata di kota-kota tier-2 sempat turun 3,2 poin persentase pada kuartal I-2025 karena tekanan biaya komisi yang tinggi dari platform dominan. Penghapusan praktik MFN eksklusif diyakini dapat menurunkan biaya distribusi hotel hingga 5%–7% secara tahunan, yang berpotensi ditransmisikan ke konsumen dalam bentuk harga kamar yang lebih kompetitif.

Di sisi lain, ketidakpastian regulasi yang tiba-tiba dapat menimbulkan sentimen negatif bagi investor di sektor teknologi Tiongkok. Trip.com, yang tercatat di bursa NASDAQ dengan kode TCOM, memiliki valuasi yang sensitif terhadap perubahan kebijakan. Meskipun fundamental perusahaan masih kuat dengan margin laba bersih mencapai 21,4% pada kuartal terakhir, denda sebesar 5,18 miliar yuan akan langsung memangkas laba tahun berjalan dan berpotensi menunda rencana ekspansi, termasuk investasi di segmen kecerdasan buatan untuk personalisasi perjalanan. Suasana berhati-hati ini tercermin dari capital outflow sementara dari saham-saham teknologi Tiongkok pasca pengumuman sanksi.

Respons Pasar Modal dan Valuasi

Pasar saham bereaksi cepat terhadap pengumuman tersebut. Pada penutupan perdagangan 19 Juni 2025, saham TCOM terkoreksi 2,7% ke level US$36,15, sebelum sedikit pulih di sesi berikutnya. Volume transaksi melonjak 40% di atas rata-rata 30 hari, mencerminkan aksi ambil untung oleh investor institusional. Namun, secara year-on-year valuasi Trip.com masih mencatatkan kenaikan 11%, sejalan dengan pemulihan sektor perjalanan global pasca pandemi.

Di satu sisi, beberapa analis melihat denda ini sebagai “pembersihan risiko” (risk clearing) yang justru positif bagi prospek jangka panjang perusahaan. Dengan menyelesaikan masalah antimonopoli, Trip.com dapat fokus pada pertumbuhan berkelanjutan tanpa lilitan investigasi yang berkepanjangan. Rasio harga terhadap pendapatan (price-to-earnings) perusahaan yang saat ini berada di level 19,8 kali relatif moderat dibandingkan dengan platform internet lainnya, sehingga tekanan jual berpotensi terbatas.

Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa sanksi ini akan diikuti oleh tindakan serupa terhadap platform perjalanan besar lainnya, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terfragmentasi. Bila porsi pengeluaran belanja iklan untuk akuisisi pengguna meningkat akibat persaingan terbuka, margin operasional Trip.com bisa tertekan ke kisaran 18%–20% dalam dua hingga tiga tahun ke depan, dari sebelumnya 23%–25%. Hal ini akan menuntut efisiensi tinggi dan inovasi produk yang berkelanjutan untuk mempertahankan posisi pasar.

Proyeksi Konsumen dan Industri Perjalanan Indonesia

Meskipun kasus ini terjadi di Tiongkok, dampaknya bisa merambat ke pasar perjalanan Indonesia. Trip.com, melalui jenama Trip.com dan anak perusahaan Qunar, telah hadir memfasilitasi pemesanan tiket dan akomodasi bagi wisatawan Indonesia ke luar negeri, khususnya ke destinasi di Asia Pasifik. Pangsa pasar mereka masih terbilang kecil—diperkirakan kurang dari 8% dari total transaksi perjalanan daring (OTA) di Indonesia yang didominasi oleh pemain seperti Traveloka dan Tiket.com—namun dengan potensi pertumbuhan tinggi seiring pemulihan perjalanan internasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah perjalanan wisatawan nasional (wisnas) pada kuartal I 2025 mencapai 210,3 juta perjalanan, naik 6,2% year-on-year. Jika persaingan di lanskap OTA global semakin terbuka setelah sanksi ini, konsumen Indonesia bisa mendapatkan keuntungan dari variasi harga yang lebih luas. Namun, apabila Trip.com harus menaikkan komisi atau mengurangi layanan tambahan untuk menutup kerugian akibat denda, wisatawan Indonesia yang menggunakan platform tersebut mungkin akan terkena imbas biaya transaksi yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, denda antimonopoli terhadap Trip.com senilai Rp13,7 triliun menjadi preseden penting dalam penegakan hukum persaingan di sektor ekonomi digital. Sanksi ini menegaskan bahwa dominasi pasar tanpa memperhatikan prinsip keadilan kompetisi tidak dapat ditoleransi, meskipun pada saat yang sama menimbulkan riak volatilitas di pasar modal. Bagi pelaku industri, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan agresif dan kepatuhan regulasi akan menjadi kunci keberlanjutan di era ekonomi digital yang semakin tertib.