Tito Desak Pencairan Anggaran Tambahan untuk Rehabilitasi Pascabencana Aceh

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian secara resmi mendorong percepatan pencairan anggaran tambahan dari Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Purbaya. Permintaan ini menyasar empat program prioritas dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah Aceh pascabencana. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memutus mata rantai perlambatan ekonomi yang terjadi di provinsi paling barat Indonesia itu.

Tekanan Ekonomi Aceh Pascabencana

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per triwulan pertama tahun ini, perekonomian Aceh mengalami kontraksi sebesar 1,8 persen secara year-on-year. Ini merupakan penurunan pertama dalam enam kuartal terakhir, yang sebelumnya mencatat pertumbuhan rata-rata di kisaran 2,3 hingga 3,1 persen. Sektor konstruksi, perdagangan, dan pertanian menjadi yang paling terpukul dengan penurunan nilai tambah masing-masing 4,5 persen, 3,7 persen, dan 2,9 persen. Tingkat kemiskinan pun melonjak dari 14,3 persen menjadi 16,8 persen, menambah sekitar 85.000 penduduk ke dalam kelompok miskin. Kerusakan infrastruktur publik dan rumah tinggal diperkirakan menimbulkan kerugian ekonomi langsung sebesar Rp3,2 triliun, belum termasuk dampak lanjutan terhadap rantai pasok dan mobilitas tenaga kerja.

Dua Sisi Urgensi Pencairan Anggaran

Di satu sisi, percepatan pencairan dana diyakini mampu menjadi katalis bagi kebangkitan ekonomi daerah. Dengan asumsi penyaluran Rp2,5 triliun untuk empat program—rehabilitasi infrastruktur dasar, pemulihan sektor pertanian, bantuan perumahan, serta dukungan UMKM—dapat langsung mendorong permintaan agregat. Efek pengganda (multiplier effect) belanja pemerintah di daerah terdampak bencana biasanya lebih tinggi, mencapai 1,4 hingga 1,8 kali, karena serapan tenaga kerja lokal dan penggunaan material setempat. Proyeksi sementara menunjukkan bahwa setiap Rp1 triliun belanja rehabilitasi berpotensi menciptakan 15.000 hingga 20.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Suntikan likuiditas ini juga akan menjaga stabilitas harga bahan pokok yang sempat melonjak 7,2 persen pascabencana.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran dari kalangan pengamat fiskal mengenai kapasitas serapan daerah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa rata-rata realisasi belanja modal provinsi Aceh pada tahun-tahun sebelumnya hanya mencapai 82 persen dari pagu. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) yang tinggi, sempat menyentuh Rp1,1 triliun tahun lalu, menjadi sinyal adanya hambatan birokrasi dan lemahnya perencanaan di tingkat satuan kerja. Pencairan dana besar dalam waktu singkat berisiko menimbulkan inefisiensi, bahkan penyimpangan jika tidak diiringi pengawasan ketat. Selain itu, penambahan belanja nonrutin ini dikhawatirkan akan memperlebar defisit fiskal nasional yang telah direncanakan pada angka 2,3 persen terhadap PDB.

Dana rehabilitasi memang mendesak, namun pemerintah harus memastikan mekanisme transfer berbasis kinerja, bukan sekadar pengajuan kertas, agar uang negara benar-benar membawa dampak restoratif,

ujar ekonom senior dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, yang enggan disebut namanya.

Proyeksi dan Risiko ke Depan

Jika anggaran berhasil dicairkan dan diserap secara optimal pada kuartal kedua ini, model ekonometrik sederhana memperkirakan pertumbuhan ekonomi Aceh bisa kembali positif ke angka 0,5 hingga 1,2 persen pada akhir tahun, dan menghindari resesi teknis. Sektor konstruksi dan perdagangan besar kemungkinan menjadi pendorong utama, dengan potensi pertumbuhan masing-masing 2,8 persen dan 2,1 persen pada semester kedua. Namun, risiko lain mengintai dari sisi moneter. Bank Indonesia telah mengingatkan bahwa belanja rekonstruksi yang masif berpotensi menaikkan inflasi inti hingga 40 basis poin di atas proyeksi awal, terutama akibat tekanan pada harga semen, baja ringan, dan bahan bangunan lainnya. Hal ini dapat memaksa otoritas moneter untuk mempertahankan suku bunga acuan lebih tinggi, yang pada akhirnya membebani pelaku usaha kecil yang membutuhkan kredit.

Dari perspektif pasar keuangan, kejelasan dan kecepatan pencairan dana akan menjadi sinyal positif terhadap komitmen pemerintah dalam mengelola risiko fiskal daerah. Sebaliknya, penundaan berkepanjangan akan menimbulkan uncertainty premium terhadap obligasi daerah dan persepsi investor terhadap tata kelola anggaran bencana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa eksposur perbankan terhadap kredit konstruksi dan properti di Aceh mencapai Rp4,7 triliun, sehingga pemulihan sektor riil akan langsung memperbaiki kualitas aset perbankan. Oleh karena itu, pertemuan antara Kemendagri dan Kemenkeu dalam waktu dekat menjadi salah satu momen paling menentukan bagi arah pemulihan Aceh.