Target Produksi Kopra 2028 dan Dilema Hilirisasi Kelapa

Berdasarkan proyeksi Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian, produksi kopra Indonesia ditargetkan menyentuh 2,86 juta ton pada 2028. Angka itu bukan sekadar catatan di atas kertas, melainkan potret ambisi sektor perkebunan rakyat yang selama puluhan tahun menjadi penopang ekonomi pesisir. Kopra sendiri adalah daging kelapa yang dikeringkan, bahan baku utama minyak kelapa kasar atau crude coconut oil (CNO) yang menjadi komoditas ekspor klasik Indonesia.

Untuk memahami besaran target tersebut, perlu konteks pembanding. Produksi kopra nasional pada periode 2020-2023 bergerak di kisaran 2,3 juta hingga 2,5 juta ton per tahun, dengan fluktuasi yang dipengaruhi musim, serangan hama, dan pergeseran harga minyak kelapa dunia. Artinya, proyeksi 2028 menyiratkan laju pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 3-4 persen selama empat tahun ke depan. Dalam bahasa teknis, itu bukan lonjakan spektakuler, tetapi juga bukan target yang bisa dicapai tanpa pembenahan fundamental.

Di Satu Sisi: Fundamental Perkebunan Masih Menjanjikan

Di satu sisi, argumen optimistis berdiri di atas tiga pilar. Pertama, luas areal kelapa Indonesia tercatat lebih dari 3,4 juta hektare, dengan sekitar 96 persen di antaranya dikelola oleh petani kecil. Basis lahan yang luas ini memberi ruang perbaikan produktivitas tanpa perlu ekstensifikasi besar-besaran. Jika produktivitas rata-rata nasional yang saat ini berkisar 1,1 ton kopra per hektare per tahun naik menjadi 1,3 ton saja, tambahan produksi sudah signifikan secara nasional.

Kedua, sentimen pasar global menguntungkan. Permintaan minyak kelapa untuk pangan olahan, kosmetik, dan bahan bakar nabati terus tumbuh, terutama dari kawasan Eropa dan Asia Selatan. Harga CNO di pasar internasional dalam beberapa tahun terakhir bergerak di rentang yang relatif menguntungkan, sehingga memberi insentif bagi petani untuk merawat kebun dan menjual bahan baku. Ketiga, program peremajaan kelapa melalui dana perkebunan rakyat mulai menyentuh sentra produksi di Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara, wilayah yang menyumbang porsi terbesar produksi kopra nasional.

"Kalau berbicara volume, Indonesia punya skala yang tidak dimiliki banyak negara. Yang menjadi persoalan bukan kapasitas lahan, melainkan konsistensi mutu dan akses pasar," ujar seorang analis komoditas perkebunan, menggambarkan persoalan inti hilirisasi kelapa.

Di Sisi Lain: Mutu Rendah dan Ketergantungan Ekspor Mentah

Di sisi lain, tantangan struktural tidak bisa diabaikan. Mayoritas kopra Indonesia masih diproduksi dengan pengeringan konvensional, baik melalui pengasapan maupun penjemuran terbuka. Kadar air yang tidak seragam dan kandungan asam lemak bebas yang tinggi membuat kopra Indonesia sering dihargai di bawah standar pasar premium. Akibatnya, nilai tambah yang dinikmati petani relatif tipis dibandingkan nilai akhir produk turunan yang dijual negara importir.

Ketergantungan pada ekspor bahan mentah juga memperbesar kerentanan terhadap gejolak eksternal. Ketika terjadi capital outflow dari pasar negara berkembang dan nilai tukar rupiah melemah, harga jual dalam negeri bisa naik, tetapi biaya input seperti pupuk, pestisida, dan transportasi juga melambung. Dalam kondisi seperti itu, margin petani justru tergerus meskipun harga komoditas nominalnya meningkat.

Faktor lain yang jarang dibahas adalah usia tanaman. Sebagian besar kebun kelapa rakyat berumur di atas 30 tahun dengan populasi yang tidak seragam. Pohon tua menghasilkan buah lebih sedikit, sehingga produktivitas secara agregat stagnan. Program peremajaan memang ada, tetapi laju realisasinya kerap tertinggal dari laju penuaan tanaman. Tanpa percepatan, proyeksi 2,86 juta ton berisiko berhenti sebagai angka administratif.

Proyeksi, Valuasi, dan Arah Hilirisasi

Dari kacamata valuasi sektor, peluang terbesar bukan terletak pada volume kopra mentah, melainkan pada produk turunannya: minyak kelapa murni, arang tempurung, serat kelapa, hingga pangan olahan berbasis kelapa. Setiap satu ton kelapa yang diolah menjadi produk bernilai tambah dapat menciptakan lapangan kerja lokal dan menahan devisa di dalam negeri. Namun, membangun pabrik pengolahan skala kecil-menengah membutuhkan kepastian pasokan bahan baku, listrik, dan pembiayaan dengan bunga kompetitif.

Pertanyaannya, apakah target 2028 realistis? Jawabannya bergantung pada tiga variabel: realisasi peremajaan kebun, perbaikan mutu kopra melalui standardisasi pengeringan, dan keberhasilan menambat investasi hilirisasi di daerah sentra. Bila ketiganya berjalan seiring, angka 2,86 juta ton layak diperjuangkan. Bila tidak, target tersebut hanya menjadi wacana musiman yang berulang setiap siklus perencanaan pembangunan.

Yang jelas, kopra bukan komoditas kuno yang kehilangan relevansi. Ia adalah cermin bagaimana Indonesia memperlakukan sektor perkebunan rakyat: sebagai penyangga ekonomi atau sekadar pemasok bahan mentah bagi rantai nilai global.