Sertifikasi Halal BRI Peduli Dorong Omzet dan Kepercayaan Konsumen UMKM

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per kuartal II 2025, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja. Angka itu menunjukkan bahwa denyut ekonomi domestik sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha kecil bertahan dan bertumbuh. Salah satu faktor yang kian menentukan daya saing mereka adalah legalitas produk, termasuk sertifikat halal yang kini menjadi gerbang utama menembus pasar modern dan platform digital.

UMKM dan Gerbang Legalitas Produk

Program pelatihan sertifikasi halal BRI Peduli hadir di tengah kebutuhan itu. Melalui pendampingan dari hulu ke hilir, program ini membantu pelaku UMKM mengurus dokumen, memperbaiki proses produksi, hingga memahami standar jaminan produk halal yang ditetapkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sertifikasi yang diperoleh bukan sekadar stempel administratif, melainkan instrumen membangun kepercayaan konsumen dan membuka akses ke rantai pasok yang lebih luas.

BUNCY: dari Dapur Rumahan ke Pasar Lebih Luas

Kisah Lucy Emilda, pemilik BUNCY, menjadi salah satu contoh. Usaha cheese stick yang ia rintis lahir di tengah tekanan pandemi ketika banyak pekerja formal kehilangan pendapatan. Bermodal dapur rumahan dan keterbatasan pemasaran, Lucy perlahan membangun basis pelanggan dari lingkungan terdekat. Titik balik terjadi setelah produknya memperoleh sertifikat halal: permintaan dari luar kota meningkat, beberapa ritel mulai melirik, dan omzet mengalami kenaikan secara bertahap.

Dua Sisi Dampak Sertifikasi terhadap Omzet

Di satu sisi, sertifikasi halal terbukti memperlebar pasar. Data BPJPH menunjukkan jumlah sertifikat halal self-declare terus bertambah signifikan dalam dua tahun terakhir, seiring percepatan kewajiban sertifikasi halal yang berlaku penuh pada Oktober 2026. Bagi pelaku UMKM seperti Lucy, status halal menjadi sinyal kualitas yang mudah dipahami konsumen. Riset sejumlah lembaga juga mencatat bahwa konsumen Indonesia semakin menjadikan label halal sebagai pertimbangan utama, bukan sekadar kebutuhan religius, melainkan juga tolok ukur kebersihan dan keamanan pangan.

Di sisi lain, sertifikasi semata tidak menjamin kenaikan omzet. Tanpa perbaikan kapasitas produksi, kemasan, dan strategi pemasaran, label halal hanya menjadi pajangan yang tidak mengubah posisi tawar pelaku usaha di pasar. Sebagian UMKM juga masih menghadapi kendala biaya audit dan keterbatasan pendamping, sehingga kecepatan mereka meraih sertifikat tidak merata. Perbedaan inilah yang kerap membuat dampak program pelatihan terlihat berbeda antardaerah.

"Sertifikasi halal adalah tiket masuk ke pasar yang lebih luas, tetapi keberlanjutan omzet tetap ditentukan oleh kualitas produk dan kemampuan pemasaran," demikian catatan seorang pengamat industri pangan.

Program seperti BRI Peduli juga menjadi jembatan antara legalitas dan pembiayaan. Perbankan umumnya memasukkan kelengkapan dokumen sebagai bagian dari penilaian kelayakan kredit, sehingga UMKM bersertifikat memiliki posisi lebih baik saat mengajukan pembiayaan. Likuiditas yang sehat kemudian memungkinkan mereka menambah kapasitas produksi tanpa bergantung pada pinjaman berbunga tinggi. Rasio biaya terhadap omzet pun cenderung membaik seiring efisiensi yang dipelajari selama pendampingan.

Kenaikan omzet, kendati demikian, tidak selalu linear. Di satu sisi, akses ke pasar baru memang mendorong volume penjualan. Di sisi lain, persaingan harga di segmen makanan ringan sangat ketat, sehingga keuntungan bisa tergerus biaya kemasan, ongkos kirim, dan promosi. Karena itu, proyeksi pertumbuhan omzet sebaiknya dibaca sebagai tren jangka menengah, bukan lonjakan instan. Pertumbuhan year-on-year yang sehat justru terlihat dari kemampuan UMKM mempertahankan penjualan di luar musim ramai.

Proyeksi Ekonomi Halal dan Tantangan ke Depan

Ke depan, potensi ekonomi halal Indonesia tetap besar. Dengan populasi muslim terbesar di dunia, nilai pasar makanan halal dalam negeri diperkirakan mencapai belasan miliar dolar AS per tahun, sementara posisi Indonesia dalam indeks ekonomi Islam global terus membaik. Namun, sentimen pasar hanya akan berpihak bila fundamental usaha benar-benar diperbaiki. Sinkronisasi antara program sertifikasi, pendampingan, dan akses pembiayaan akan menentukan apakah UMKM sekadar bersertifikat atau benar-benar naik kelas.

Bagi Lucy dan ribuan pelaku usaha lain, sertifikat halal hanyalah awal. Yang lebih penting adalah bagaimana mereka memanfaatkan kepercayaan konsumen untuk memperbaiki rasa, kemasan, dan pelayanan. Bila ekosistem pendampingan berjalan konsisten, tren kenaikan omzet UMKM bukan sekadar narasi optimistis, melainkan arah yang bisa diukur dari laporan keuangan mereka dari waktu ke waktu.