Sekolah Gratis dan Uji Beban APBN 2027

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per Oktober 2026, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatatkan defisit sebesar Rp319 triliun, atau setara 1,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini disebut masih berada di dalam koridor target fiskal tahun berjalan. Namun di tengah ruang fiskal yang terbatas tersebut, wacana program sekolah gratis untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah kembali mengemuka dan menjadi sorotan pasar maupun publik.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara akhirnya angkat bicara menanggapi dorongan kebijakan itu. Ia menegaskan bahwa setiap program baru wajib melewati uji kelayakan fiskal, terutama menyangkut kapasitas penerimaan negara dan belanja wajib yang sudah terkunci. Pernyataan ini penting dicermati karena menyangkut arah kebijakan fiskal tahun depan, bukan sekadar retorika politik anggaran.

Peta Fiskal: Ruang Manuver yang Kian Sempit

Untuk memahami persoalan ini, pembaca perlu tahu bahwa APBN memiliki pos belanja yang sifatnya mengikat, seperti belanja pegawai, transfer ke daerah, dan pembayaran bunga utang. Rasio utang pemerintah terhadap PDB berada di kisaran 39 persen, masih relatif moderat dibanding banyak negara emerging market, tetapi tren kenaikannya perlu dijaga. Di sisi lain, rasio penerimaan pajak terhadap PDB atau tax ratio masih bertahan di kisaran 10 persen, level yang secara historis tergolong rendah.

Artinya, ketika muncul kebutuhan belanja baru yang bersifat masif dan berulang setiap tahun, pemerintah menghadapi pilihan sulit: menaikkan penerimaan, memangkas belanja lain, atau menambah pembiayaan melalui utang. Ketiganya memiliki konsekuensi ekonomi dan politik masing-masing.

Di Satu Sisi: Urgensi Pemerataan Akses Pendidikan

Argumen pro terhadap program sekolah gratis bertumpu pada data ketimpangan akses. Angka partisipasi sekolah kelompok usia 16-18 tahun belum sepenuhnya merata antarprovinsi. Di sejumlah daerah dengan PDRB per kapita rendah, biaya tidak langsung pendidikan seperti transportasi, seragam, dan buku masih menjadi penghambat utama. Bagi kelompok ini, sekolah gratis berpotensi menaikkan angka partisipasi kasar dan memperbaiki kualitas modal manusia dalam jangka panjang.

Secara teori, investasi pendidikan memberikan return sosial yang tinggi. Setiap tambahan satu tahun rata-rata lama sekolah berkorelasi dengan kenaikan produktivitas tenaga kerja. Jika dirancang tepat sasaran, program ini bisa memperkuat fundamental pertumbuhan ekonomi dalam satu dekade ke depan, bukan sekadar belanja konsumtif jangka pendek.

Di Sisi Lain: Beban APBN dan Risiko Crowding Out

Argumen kontra menyoroti kapasitas fiskal yang belum pulih sepenuhnya. Jika program sekolah gratis dijalankan tanpa sumber pendanaan yang jelas, pemerintah berisiko memperlebar defisit atau menggeser alokasi belanja infrastruktur dan kesehatan. Fenomena ini dikenal sebagai crowding out, yaitu belanja produktif tergerus oleh kebutuhan belanja wajib baru.

Dampaknya bisa terasa di pasar keuangan. Kebutuhan pembiayaan yang meningkat berpotensi mendorong penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) lebih besar. Jika permintaan pasar tidak menyerap dengan cepat, imbal hasil atau yield SBN bisa naik, yang pada akhirnya menaikkan biaya bunga utang di tahun-tahun berikutnya. Sentimen pasar terhadap disiplin fiskal pun menjadi taruhan.

"Setiap program baru harus dihitung sumber pendanaannya. Kita tidak bisa hanya menambah belanja tanpa ruang fiskal yang memadai," demikian inti peringatan yang disampaikan Suahasil Nazara dalam keterangan resminya.

Reformasi Penerimaan sebagai Kunci

Jalan tengah yang paling rasional adalah mengaitkan program baru dengan reformasi penerimaan negara. Pemerintah tengah mendorong perluasan basis pajak, integrasi data, serta optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Jika tax ratio bisa naik menuju 12-13 persen dalam beberapa tahun, ruang fiskal untuk belanja pendidikan akan terbuka tanpa harus mengorbankan pos lain secara signifikan.

Proyeksi jangka menengah menunjukkan bahwa tanpa reformasi struktural, belanja pendidikan yang dipaksakan berpotensi menekan fleksibilitas anggaran. Sebaliknya, dengan basis penerimaan yang lebih kuat, program sekolah gratis dapat dibiayai secara berkelanjutan. Kuncinya bukan pada besar kecilnya ambisi program, melainkan pada kualitas desain fiskal dan tata kelola pelaksanaannya.

Ke depan, pasar akan mencermati dua hal: pertama, apakah defisit tetap dijaga di bawah 3 persen PDB sesuai amanat undang-undang; kedua, apakah pemerintah menyiapkan sumber pendanaan spesifik untuk program ini. Tanpa keduanya, wacana sekolah gratis berisiko menjadi janji politik tanpa fondasi anggaran yang kokoh. Sebaliknya, bila dirancang dengan disiplin fiskal yang baik, kebijakan ini berpotensi menjadi fondasi penting bagi daya saing ekonomi nasional dalam jangka panjang.