arif-budianto
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan per awal 2025, kerugian negara akibat penyelundupan benih bening lobster (BBL) diperkirakan menembus angka Rp3,5 triliun hingga Rp5 triliun per tahun. Angka ini berasal dari hilangnya potensi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), retribusi ekspor legal, serta nilai tambah budidaya yang seharusnya dinikmati nelayan dan pembudidaya domestik. Pemerintah akhirnya meresmikan Satuan Tugas Pemberantasan Penyelundupan Benih Bening Lobster (Satgas P2BBL) sebagai instrumen penegakan hukum yang menyasar jaringan penyelundupan dari hulu hingga hilir. Langkah ini menjadi titik balik penting dalam tata kelola sumber daya perikanan nasional yang selama bertahun-tahun bocor akibat praktik ilegal.
Satu Sisi: Penegakan Hukum yang Selama Ini Lemah
Selama ini, pengawasan terhadap perdagangan BBL memang menjadi titik terlemah dalam rantai tata kelola perikanan. Modus operandi penyelundupan dilakukan dengan berpindah-pindah titik keluar, mulai dari pelabuhan tikus di Sumatera, Jawa, hingga Nusa Tenggara. Nilai jual benih lobster di pasar internasional, khususnya Vietnam dan China, mencapai USD3 hingga USD8 per ekor, sementara harga di tingkat nelayan lokal hanya berkisar Rp50 ribu hingga Rp150 ribu per kilogram. Selisih valuasi yang lebar inilah yang menciptakan insentif besar bagi sindikat untuk terus beroperasi meski berulang kali ditindak.
Kehadiran Satgas P2BBL diharapkan mampu menutup celah koordinasi antarinstansi yang selama ini menjadi kelemahan struktural. Selama ini, penindakan dilakukan secara sporadis oleh Bea Cukai, Polairud, dan KKP secara terpisah, sehingga sulit membongkar jaringan besar di belakangnya. Dengan satu komando, operasi intelijen, penindakan di lapangan, hingga penuntutan dapat berjalan lebih terintegrasi. Dari sisi fundamental ekonomi, penindakan yang efektif berpotensi mengembalikan penerimaan negara yang hilang dan memperkuat cadangan devisa dari ekspor legal.
“Penegakan hukum harus menjadi pintu masuk untuk memastikan sumber daya laut dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan oleh segelintir sindikat,” demikian pesan yang kerap disampaikan kalangan akademisi kelautan dalam berbagai forum kebijakan.
Sisi Lain: Tantangan Struktural dan Risiko di Lapangan
Di sisi lain, pembentukan satgas bukan jaminan persoalan selesai. Sejumlah pengamat kebijakan menilai efektivitas Satgas P2BBL sangat bergantung pada tiga hal: independensi kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan teknologi pengawasan. Tanpa ketiganya, satgas berisiko hanya menjadi tambahan lembaga yang membebani anggaran tanpa hasil signifikan. Pengalaman serupa terjadi pada beberapa satgas sebelumnya yang menghadapi kendala tumpang tindih kewenangan dan minimnya anggaran operasional.
Faktor lain yang tak kalah penting adalah persoalan sosial-ekonomi nelayan kecil. Banyak nelayan terjebak dalam jaringan penyelundup karena ketiadaan akses pasar legal yang menguntungkan. Jika penindakan tidak diiringi solusi ekonomi, maka penyelundupan hanya akan berpindah modus. Tren ini perlu diantisipasi dengan skema pembelian resmi yang kompetitif, pendampingan budidaya, serta kepastian harga di tingkat produsen.
Dari kacamata pasar, ada kekhawatiran bahwa pengetatan pengawasan dapat memicu sentimen negatif jangka pendek pada pelaku usaha yang selama ini bergantung pada pasokan BBL ilegal. Namun dalam jangka panjang, penegakan hukum justru memperbaiki fundamental industri, meningkatkan likuiditas investasi legal, dan mengurangi risiko capital outflow dari sektor perikanan nasional.
Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan
Jika Satgas P2BBL mampu bekerja konsisten, proyeksi pemerintah menunjukkan potensi peningkatan PNBP dari sektor perikanan hingga 15 persen year-on-year dalam dua tahun ke depan. Nilai ekspor legal BBL yang saat ini hanya sekitar USD15 juta per tahun berpeluang naik signifikan seiring perbaikan tata kelola. Selain itu, pengembangan budidaya lobster dalam negeri diproyeksikan menyerap hingga 40 ribu tenaga kerja baru di wilayah pesisir.
Namun, semua proyeksi ini hanya akan terwujud bila ada transparansi kinerja satgas, evaluasi berkala, serta pelibatan masyarakat pesisir sebagai pengawas. Kombinasi penegakan hukum yang tegas dan solusi ekonomi yang adil adalah kunci menjaga keberlanjutan sektor kelautan. Tanpa itu, indeks tata kelola perikanan nasional berisiko stagnan di level yang sama seperti lima tahun terakhir.
Pada akhirnya, keberhasilan Satgas P2BBL bukan sekadar soal berapa banyak kapal penyelundup yang ditangkap, melainkan seberapa besar manfaat ekonomi yang kembali ke tangan nelayan dan negara. Publik menantikan bukti nyata, bukan sekadar seremoni peresmian.
Comments (0)