Realisasi Anggaran Koperasi: Kopdes Merah Putih Serap Dana Terbesar

Berdasarkan laporan Menteri Koperasi Ferry Juliantono kepada Komisi VI DPR RI pada 15 Juli 2026, total realisasi anggaran Kementerian Koperasi (Kemenkop) tahun anggaran 2025 mencapai Rp1,2 triliun. Dari jumlah tersebut, mayoritas dialokasikan untuk program Kopdes Merah Putih, yakni koperasi desa yang menjadi andalan pemerintahan dalam mendorong ekonomi akar rumput. Data ini menjadi sorotan karena menunjukkan konsentrasi belanja pada satu unit usaha, sementara sektor koperasi lainnya masih menghadapi tantangan likuiditas dan kapasitas.

Proporsi Anggaran dan Fokus Program

Realisasi anggaran Kemenkop tahun 2025 tercatat Rp1,2 triliun, atau sekitar 92% dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp1,3 triliun. Dari total tersebut, Rp840 miliar (70%) dialokasikan untuk Kopdes Merah Putih. Program ini mencakup bantuan modal awal, pelatihan digitalisasi, dan pendirian unit usaha pertanian, perikanan, serta UMKM di desa. Sisanya, Rp360 miliar, digunakan untuk pengembangan koperasi sektor lainnya seperti koperasi simpan pinjam, koperasi produsen, dan biaya operasional Kemenkop. Dibandingkan tahun sebelumnya (2024), realisasi anggaran Kemenkop mengalami kenaikan year-on-year sebesar 18%, dari Rp1,02 triliun menjadi Rp1,2 triliun. Lonjakan ini terutama didorong oleh ekspansi Kopdes Merah Putih yang awalnya hanya mendapat porsi 55% pada 2024.

Dua Sisi Pandang: Pro dan Kontra

Di satu sisi, pengalokasian mayoritas anggaran ke Kopdes Merah Putih dinilai strategis untuk mempercepat pemerataan ekonomi di pedesaan. "Koperasi desa adalah tulang punggung kemandirian pangan dan lapangan kerja lokal. Dengan suntikan dana besar, diharapkan rasio keterpurukan koperasi desa bisa turun dari 25% menjadi 10% dalam lima tahun," ujar ekonom Institut Pertanian Bogor, Dr. Rudi Hartono, dalam keterangan pers. Ia menambahkan bahwa sentimen pasar terhadap sektor koperasi desa membaik setelah pemerintah menjamin likuiditas melalui skema pinjaman lunak.

Di sisi lain, sejumlah anggota DPR dan pengamat koperasi mengkritik fokus berlebihan tersebut. "Kopdes Merah Putih mungkin proyek unggulan, tapi jangan sampai mengorbankan koperasi lain yang sudah mapan. Misalnya, koperasi simpan pinjam yang selama ini jadi sumber likuiditas bagi UMKM justru hanya mendapat alokasi 12% dari total anggaran," kata Anggota Komisi VI Fraksi PDI Perjuangan, Dewi Lestari. Ia menyoroti risiko capital outflow dari sektor koperasi tradisional ke program baru yang belum teruji. Data OJK per April 2026 menunjukkan nilai aset koperasi simpan pinjam turun 3,2% secara year-to-date, yang sebagian dikaitkan dengan pergeseran dana anggota ke Kopdes Merah Putih.

Fundamental dan Tantangan ke Depan

Secara fundamental, realisasi anggaran ini harus dibaca sebagai upaya memperkuat basis ekonomi desa yang selama ini memiliki indeks inklusi keuangan rendah — hanya 63% dari total desa memiliki akses ke kredit formal. Namun, tantangan utama terletak pada tata kelola. Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun lalu, tingkat penyerapan anggaran Kopdes Merah Putih pada 2024 baru mencapai 78%, dengan beberapa unit dinilai kurang transparan. Proyeksi ke depan, jika program ini mampu meningkatkan rasio pinjaman macet di bawah 3% (standar sehat), maka valuasi dampak ekonominya bisa positif. Namun, jika tidak, risiko pemborosan anggaran menjadi konsekuensi yang harus diantisipasi oleh DPR dan Kemenkop.