Pusat Ekonomi Baru di Luar Jawa Butuh SDM Siap, Bukan Cuma Beton

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2023, kontribusi Pulau Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional masih berkisar 57 persen, sementara wilayah di luar Jawa yang mencakup lebih dari 90 persen luas daratan Indonesia hanya menyumbang sekitar 43 persen. Ketimpangan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk mendorong pembangunan pusat-pusat ekonomi baru di luar Jawa, mulai dari Kawasan Industri Terpadu di Kalimantan hingga kawasan ekonomi khusus di Sulawesi dan Nusa Tenggara. Namun, sejumlah pengamat menilai ambisi tersebut tidak bisa hanya bertumpu pada penyediaan infrastruktur fisik semata.

Dalam beberapa tahun terakhir, belanja infrastruktur pemerintah memang mengalami kenaikan signifikan. Anggaran infrastruktur pada 2024 mencapai sekitar Rp423 triliun, naik dibandingkan 2019 yang berada di kisaran Rp385 triliun. Pembangunan jalan tol, pelabuhan, bandara, hingga kawasan industri terus digenjot. Di satu sisi, langkah ini memperbaiki konektivitas dan menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi penghambat daya saing. Indeks Logistics Performance Index (LPI) Indonesia tercatat naik dari 3,15 pada 2018 menjadi 3,23 pada 2023, meski masih tertinggal dari Vietnam dan Malaysia.

Kesiapan Tenaga Kerja Jadi Penentu Utama

Di sisi lain, penyediaan infrastruktur tanpa diimbangi kesiapan sumber daya manusia (SDM) berpotensi menciptakan pusat-pusat ekonomi yang tidak berkelanjutan. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan bahwa dari sekitar 146 juta angkatan kerja nasional, porsi pekerja dengan pendidikan setingkat SMK ke atas baru sekitar 38 persen. Artinya, kebutuhan industri modern akan tenaga kerja terampil belum sepenuhnya terpenuhi, terutama di daerah-daerah yang baru dikembangkan.

Persoalan keterampilan ini bukan sekadar angka. Seorang ekonom pembangunan mengingatkan bahwa pusat ekonomi baru membutuhkan ekosistem yang lengkap: lembaga pelatihan vokasi, standardisasi kompetensi, hingga keterhubungan antara kurikulum pendidikan dan kebutuhan industri.

"Membangun pabrik bisa selesai dalam dua tahun, tetapi menyiapkan tenaga kerja terampil membutuhkan waktu satu generasi. Tanpa itu, investasi berisiko tidak terserap optimal," ujarnya dalam sebuah diskusi ekonomi di Jakarta.

Perlindungan Warga Lokal dan Risiko Sosial

Aspek lain yang kerap terabaikan adalah perlindungan masyarakat lokal. Pembangunan kawasan ekonomi baru kerap memicu perpindahan mata pencaharian, dari sektor agraria ke industri atau jasa. Jika tidak disertai skema pemberdayaan, alih fungsi lahan dapat menimbulkan gejolak sosial dan memperlebar ketimpangan di tingkat lokal. Kementerian Desa mencatat bahwa pada 2023, sekitar 10.300 desa masih berstatus tertinggal dan sangat tertinggal, dengan konsentrasi terbanyak di luar Jawa.

Pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah instrumen, mulai dari program kartu prakerja, balai latihan kerja, hingga dana desa yang pada 2024 dialokasikan sebesar Rp71 triliun. Namun, efektivitasnya bergantung pada eksekusi di lapangan. Di satu sisi, dana desa terbukti meningkatkan pembangunan fisik skala mikro. Di sisi lain, pemanfaatannya untuk pengembangan kapasitas SDM masih relatif kecil, yaitu sekitar 15-20 persen dari total alokasi.

Sentimen Pasar dan Fundamental Ekonomi

Dari kacamata pasar, rencana pembangunan pusat ekonomi baru dapat menjadi katalis positif apabila didukung iklim investasi yang stabil. Arus modal asing (capital inflow) ke sektor manufaktur sempat naik pada 2022, namun kembali menghadapi tekanan akibat ketidakpastian global. Bank Indonesia mencatat capital outflow di pasar keuangan domestik mencapai sekitar Rp35 triliun pada kuartal tertentu 2023, mencerminkan sensitivitas sentimen pasar terhadap risiko eksternal.

Dengan demikian, keberhasilan pusat ekonomi baru tidak cukup diukur dari jumlah proyek infrastruktur. Dibutuhkan strategi yang menyeluruh: pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri, perlindungan sosial bagi warga lokal, dan kepastian regulasi yang menjaga likuiditas investasi. Tanpa itu, pusat-pusat ekonomi baru berisiko hanya menjadi kawasan megah dengan valuasi aset tinggi, tetapi fundamental ekonominya rapuh dalam jangka panjang.