Program B50 Diproyeksi Pangkas Devisa dari Ekspor CPO

Penerapan mandatori biodiesel B50 yang tengah digodok pemerintah berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap penerimaan negara dari sektor ekspor. Berdasarkan proyeksi terbaru, program pencampuran solar dengan 50 persen minyak sawit ini dapat mengakibatkan kehilangan devisa sekitar US$2,7 miliar dari pengurangan volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan produk turunannya.

Kajian yang dilakukan oleh lembaga riset ekonomi independen menyoroti dilema antara penguatan ketahanan energi domestik melalui pengurangan impor bahan bakar fosil, dengan konsekuensi terkikisnya pendapatan negara dari komoditas andalan. Indonesia merupakan penghasil CPO terbesar dunia, dan ekspor minyak sawit selama ini menjadi salah satu pilar penyumbang surplus neraca perdagangan.

Proyeksi Kehilangan Devisa

Dengan asumsi harga rata-rata CPO global dan volume ekspor yang akan tereduksi akibat alokasi tambahan untuk bahan baku biodiesel, angka US$2,7 miliar setara dengan sekitar 8-10 persen dari total nilai ekspor minyak sawit Indonesia dalam setahun. Untuk memproduksi B50, kebutuhan CPO dalam negeri akan melonjak signifikan. Jika saat ini program B35 menyerap sekitar 11 juta kiloliter CPO, maka penerapan B50 diperkirakan membutuhkan tambahan pasokan sekitar 4-5 juta ton CPO, yang sebelumnya dialokasikan untuk pasar ekspor.

Di satu sisi, pengalihan tersebut akan mengurangi volume ekspor sehingga berdampak langsung pada penerimaan devisa dan penerimaan negara bukan pajak dari sektor sawit. Di sisi lain, substitusi impor solar melalui biodiesel domestik memiliki potensi penghematan devisa dari sisi impor bahan bakar minyak. Namun, nilai penghematan impor solar diperkirakan lebih kecil dibandingkan potensi kehilangan ekspor CPO, sehingga secara neto neraca perdagangan bisa terdampak negatif.

Dua Sisi Kebijakan B50

Pro: Kemandirian Energi dan Pengurangan Emisi
Penerapan B50 sejalan dengan upaya pemerintah menekan ketergantungan pada impor BBM, yang selama ini membebani neraca berjalan dan subsidi energi. Selain itu, penggunaan biodiesel berbasis sawit diharapkan dapat mengurangi emisi gas rumah kaca hingga 40-50 persen dibandingkan dengan solar konvensional. Program ini juga menciptakan permintaan domestik yang stabil bagi industri sawit, melindungi petani dari volatilitas harga internasional, dan mendorong hilirisasi di dalam negeri.

Kontra: Risiko Devisa dan Keberlanjutan Lingkungan
Risiko utamanya adalah penurunan penerimaan negara dari ekspor, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi cadangan devisa dan nilai tukar rupiah. Selain itu, peningkatan konsumsi domestik untuk biodiesel perlu diimbangi dengan ekspansi produksi sawit yang berpotensi memicu deforestasi jika tidak dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Kekhawatiran lainnya adalah ketersediaan pasokan CPO untuk industri non-energi seperti minyak goreng dan oleokimia, yang bisa tertekan akibat kompetisi bahan baku.

Dampak pada Neraca Perdagangan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor CPO dan produk turunannya selama ini menyumbang sekitar 13-15 persen dari total ekspor non-migas Indonesia. Jika terjadi penurunan volume ekspor seiring peningkatan mandatori biodiesel, surplus neraca perdagangan berpotensi menyusut. Dalam skenario moderat, penurunan surplus dapat mencapai US$2,7 miliar per tahun, yang berarti mengikis sebagian besar surplus perdagangan non-migas yang saat ini masih positif.

Kondisi ini perlu dicermati karena neraca perdagangan Indonesia sedang menghadapi tekanan dari perlambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas. Kehilangan devisa dari ekspor sawit akan menambah beban pada posisi cadangan devisa Bank Indonesia, terutama jika bersamaan dengan arus keluar modal asing dari pasar keuangan domestik. Namun, terdapat pula potensi peningkatan ekspor produk hilir sawit bernilai tambah, seperti biodiesel itu sendiri, jika Indonesia mampu memproduksi melebihi kebutuhan domestik dan mengekspornya ke pasar global.

Alternatif dan Rekomendasi Kebijakan

Lembaga riset tersebut merekomendasikan agar pemerintah mengkaji ulang secara mendalam implikasi fiskal dan moneter dari program B50 sebelum diterapkan secara penuh. Beberapa alternatif yang dapat dipertimbangkan antara lain: penerapan secara bertahap dengan mempertimbangkan siklus harga CPO global; diferensiasi bahan baku biodiesel dengan pemanfaatan minyak jelantah (used cooking oil) dan bahan baku non-pangan; serta peningkatan produktivitas perkebunan sawit tanpa perluasan lahan melalui intensifikasi dan peremajaan kebun rakyat.

Selain itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam perdagangan internasional, khususnya terkait isu keberlanjutan dan deforestasi yang menjadi sorotan Uni Eropa melalui regulasi EUDR. Diversifikasi sumber energi terbarukan lain seperti tenaga surya dan angin juga dapat melengkapi upaya transisi energi tanpa terlalu membebani sektor sawit dan penerimaan negara.

Dengan mempertimbangkan dua sisi dampak, program B50 merupakan langkah strategis namun membutuhkan mitigasi risiko yang cermat agar tidak mengorbankan stabilitas ekonomi makro. Keseimbangan antara kepentingan energi, lingkungan, dan penerimaan negara menjadi kunci dalam implementasi kebijakan ini.

Baca juga:

• Berlatih di Parkir Hotel, Desak Made Siap Gebrak Olimpiade
• Jakarta Gelar FIP Bronze dan Promises: Era Baru Padel Indonesia