Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Strategis di NTB untuk Ketahanan Pangan

Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Jumat (10/7/2026), menandai babak baru penguatan infrastruktur sumber daya air nasional. Dalam kunjungan yang disambut antusias masyarakat ini, Presiden dijadwalkan meresmikan sejumlah bendungan strategis yang digadang-gadang menjadi tulang punggung ketahanan pangan di wilayah timur Indonesia. Ini adalah kali pertama seorang presiden meresmikan bendungan secara masif di NTB dalam satu rangkaian kunjungan kerja, mencerminkan urgensi program swasembada pangan yang menjadi prioritas nasional.

Rangkaian Peresmian dan Signifikansi Lokasi

Tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) sekitar pukul 09.00 WITA, Presiden langsung menuju lokasi pertama, yakni Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat. Bendungan dengan kapasitas tampung 12,8 juta meter kubik ini mampu mengairi 1.550 hektare lahan pertanian di wilayah Lombok bagian barat yang selama ini mengandalkan tadah hujan. Masyarakat petani yang hadir tampak optimistis, mengingat proyek ini telah dinantikan sejak masa konstruksi tahun 2019 silam.

"Hari ini kita saksikan bersama hasil kerja keras seluruh elemen bangsa. Bendungan ini bukan sekadar bangunan, tetapi simbol kedaulatan pangan kita," ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya di hadapan ribuan warga.

Setelah Lombok Barat, kepala negara bertolak menuju Kabupaten Sumbawa Barat untuk meresmikan Bendungan Bintang Bano. Bendungan terbesar di NTB ini memiliki daya tampung 76 juta meter kubik, melampaui kapasitas Bendungan Meninting lebih dari lima kali lipat. Dengan potensi irigasi mencapai 6.700 hektare, Bintang Bano diharapkan mampu mentransformasi koridor pertanian Sumbawa Barat menjadi lumbung padi baru. Presiden menekankan bahwa distribusi air yang adil menjadi kunci, dan memerintahkan percepatan pembangunan jaringan irigasi tersier.

Analisis: Dampak terhadap Ketahanan Pangan Nasional

Data Badan Pangan Nasional menunjukkan bahwa Provinsi NTB merupakan penyumbang 6,8% produksi beras nasional pada 2025, dengan angka total produksi 2,1 juta ton gabah kering giling (GKG). Dengan beroperasinya dua bendungan baru tersebut, luas tanam berpotensi bertambah sekitar 8.250 hektare, yang berkontribusi pada peningkatan produksi hingga 15-20% atau setara 300.000 - 420.000 ton GKG tambahan per tahun. Ini artinya NTB bisa naik kelas dari provinsi penyangga menjadi provinsi pensuplai utama pangan nasional.

“Investasi pemerintah pada bendungan di NTB sangat strategis. Jika seluruh jaringan irigasi tersier tersambung, NTB bisa menjadi salah satu lumbung pangan nasional yang mampu meredam gejolak harga beras di masa depan,” kata Dr. Abdullah Faqih, pengamat pertanian dari Universitas Mataram, saat diwawancarai Beritadua.com.

Berikut perbandingan dua bendungan yang diresmikan:

Dukungan Infrastruktur Pendukung dan Sinergi Lintas Sektor

Dalam kunjungan ini, Presiden juga menginstruksikan Kementerian PUPR untuk mempercepat penyelesaian jaringan irigasi tersier, mengingat banyak petani masih kesulitan menyalurkan air ke sawah mereka. Selain itu, Kementerian Pertanian diminta menyiapkan bibit unggul dan alsintan (alat mesin pertanian) untuk memaksimalkan produktivitas lahan yang kini memiliki kepastian air. Data Kementerian PUPR mencatat bahwa hingga Juni 2026, pembangunan 17 bendungan di seluruh Indonesia telah rampung, dengan target total 61 bendungan baru hingga 2029.

Presiden juga menyinggung pentingnya memadukan teknologi pertanian presisi dengan kehadiran bendungan. Program smart farming akan diuji coba di lahan irigasi baru ini, mencakup penggunaan sensor tanah, drone pemantau tanaman, dan irigasi tetes untuk komoditas bernilai tinggi seperti hortikultura. Dengan demikian, bendungan bukan hanya penyedia air, tetapi juga katalisator pertanian modern.

Respons Masyarakat dan Petani Lokal

Kehadiran Presiden disambut suka cita oleh kelompok tani setempat. Sumardi (52), petani asal Desa Sekotong, Lombok Barat, mengaku selama ini hanya bisa menanam padi sekali setahun. “Dengan air dari Meninting, insyaAllah kita bisa tanam dua bahkan tiga kali. Ini mengubah nasib kami,” tuturnya penuh haru. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian NTB, Lalu Hamdi, menyatakan pihaknya menargetkan Indeks Pertanaman (IP) naik dari rata-rata IP 150 menjadi IP 250 dalam dua tahun ke depan.

Tak hanya aspek produksi, bendungan-bendungan ini juga diharapkan menjadi destinasi ekowisata air, konservasi lingkungan, dan sumber air baku bagi permukiman sekitar. Pemerintah Provinsi NTB telah menyusun masterplan pengembangan kawasan sekitar bendungan yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sehingga manfaat ekonomi bisa langsung dirasakan warga.

Kesimpulan: Fondasi Kedaulatan Pangan Era Prabowo

Kunjungan kerja ke NTB menegaskan komitmen Presiden Prabowo dalam mempercepat swasembada pangan melalui infrastruktur air yang berkelanjutan. Dari dua bendungan yang diresmikan, kapasitas tampung total mencapai 88,8 juta meter kubik dengan potensi mengairi 8.250 hektare lahan baru. Ini bukan sekadar pencapaian fisik, melainkan upaya sistematis mentransformasi sektor pertanian yang selama ini rentan terhadap perubahan iklim. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan petani menjadi determinan utama kesuksesan program ini. Jika dikelola dengan tata kelola air yang baik, NTB akan menjadi model ketahanan pangan yang mampu direplikasi di provinsi lain di Indonesia.