Prabowo Tambah Personel Polhut hingga 70.000 Orang Lewat APBN

Berdasarkan data Kementerian Kehutanan per Agustus 2026, luas kawasan hutan Indonesia tercatat sekitar 124,5 juta hektare, atau hampir 65% dari total wilayah daratan. Dalam tiga tahun terakhir, tekanan terhadap kawasan ini datang dari berbagai arah: perambahan, kebakaran lahan, hingga konversi menjadi tambang dan perkebunan. Anggaran perlindungan hutan sendiri telah menyerap triliunan rupiah setiap tahun, namun rasio pengawasan di lapangan masih tergolong timpang.

Presiden Prabowo Subianto kini menyampaikan rencana penambahan personel Polisi Hutan secara signifikan. Jumlah yang disebut mencapai 70.000 orang dalam tiga sampai empat tahun ke depan, dengan dana yang berasal dari APBN. Rencana ini otomatis memicu perdebatan publik: seberapa realistis penambahan sebesar itu, dan bagaimana dampaknya terhadap belanja negara?

Skala Penambahan yang Belum Pernah Terjadi

Saat ini komposisi aparat pengawas hutan nasional diperkirakan berada di kisaran puluhan ribu personel bila digabung dari berbagai instansi, sementara inti penegakan hukum kehutanan alias Polisi Hutan hanya berjumlah sekitar 4.500 orang. Artinya, rencana pemerintah menaruh target pada angka yang lebih dari 15 kali lipat dari kapasitas eksisting dalam waktu singkat.

Secara historis, kekuatan Polhut memang selalu menjadi keluhan. Satu personel rata-rata harus mengawasi ratusan bahkan ribuan hektare hutan, terutama di wilayah seperti Kalimantan, Papua, dan Sumatera. Kondisi ini menjadikan fungsi pencegahan sulit berjalan optimal karena keterbatasan mobilitas dan jumlah personel.

Di satu sisi, penambahan personel dapat memperkuat fungsi pengawasan sekaligus mempercepat respons terhadap gangguan keamanan di kawasan strategis. Hutan bukan hanya soal konservasi, tetapi juga menyangkut kedaulatan wilayah, karena kawasan terluar Indonesia banyak beririsan dengan kegiatan penyelundupan dan penjarahan sumber daya. Di sisi lain, penambahan tenaga sebesar itu menuntut rekrutmen, pelatihan, gaji, peralatan, hingga logistik yang konsisten selama bertahun-tahun. Tanpa struktur anggaran yang jelas, target bisa berhenti di angka tanpa peningkatan kapasitas nyata.

Beban APBN dan Prioritas Belanja

Dari sisi fiskal, pemerintah telah menyiapkan belanja negara tahunan di kisaran Rp3.200 triliun lebih pada siklus anggaran terbaru, dengan rasio terhadap PDB masih di bawah ambang waspada 3%. Pendapatan negara pun terus ditopang oleh sektor pajak dan royalti sumber daya alam. Namun, komposisi belanja tetap dibatasi oleh prioritas pendidikan, kesehatan, subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur.

Proyeksi kebutuhan dana untuk 70.000 personel dapat diestimasi secara kasar. Bila asumsi biaya per personel mencapai Rp100 juta per tahun untuk gaji, tunjangan, dan operasional, totalnya bisa menembus Rp7 triliun per tahun. Angka tersebut belum termasuk investasi awal fasilitas, kendaraan patroli, sistem pemantauan berbasis satelit, serta pelatihan berkala.

Para pengamat kebijakan publik menilai rencana ini menarik karena menempatkan keamanan kawasan hutan sebagai isu prioritas nasional. Sebagian ahli kehutanan bahkan menyebut rasio petugas terhadap luas hutan Indonesia selama ini termasuk paling rendah di antara negara berhutan besar, sehingga perluasan kapasitas memang layak dipertimbangkan.

"Pertanyaan utamanya bukan pada jumlah, melainkan pada desain sistem pengawasan, pelatihan, dan akuntabilitas setiap personel yang direkrut," ujar seorang peneliti kebijakan lingkungan.

Pro dan Kontra di Kalangan Pelaku Pasar

Di satu sisi, kebijakan ini dapat menciptakan multiplier effect ekonomi melalui rekrutmen besar-besaran, peningkatan daya beli, serta dorongan pada industri pendukung seperti kendaraan operasional dan teknologi pemantauan. Perusahaan dengan eksposur pada proyek pengadaan pemerintah berpotensi mendapat tambahan order, sehingga sentimen pasar terhadap sektor terkait bisa membaik dalam jangka menengah.

Di sisi lain, investor akan mengamati konsistensi pendapatan negara, terutama saat harga komoditas energi dan mineral melemah. Jika beban pegawai baru tidak diimbangi perluasan basis pajak, rasio defisit anggaran terhadap PDB berpotensi melebar dan memicu koreksi pada pasar obligasi pemerintah. Kondisi seperti ini juga bisa memperkuat tekanan arus modal keluar (capital outflow) bila investor menilai fundamental fiskal mulai melemah.

Aspek lain yang perlu dicermati adalah tata kelola rekrutmen. Sejarah menunjukkan penambahan personel aparatur dalam waktu cepat kerap menimbulkan masalah administratif, mulai dari pemenuhan standar kompetensi hingga penempatan wilayah. Pelatihan Polhut harus disiapkan secara matang mengingat tugas mereka bersinggungan langsung dengan penegakan hukum dan potensi konflik sosial di lapangan.

Secara keseluruhan, rencana penambahan Polisi Hutan menjadi 70.000 orang merupakan langkah ambisius yang menggabungkan agenda lingkungan dan keamanan negara. Keberhasilannya akan sangat bergantung pada kepastian alokasi APBN, kualitas pelaksanaan di lapangan, serta kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ekspansi belanja aparatur dan stabilitas makroekonomi jangka panjang.