Prabowo Pertanyakan Persepsi Publik soal Mahalnya Harga Beras

Presiden Prabowo Subianto memberikan tanggapan tajam terhadap narasi yang menyebut harga beras di pasar domestik masih terlampau tinggi. Dalam sebuah kesempatan, Kepala Negara menyentil pihak-pihak yang dinilai terus-menerus menyuarakan keluhan tanpa memperhatikan capaian pengendalian inflasi pangan yang telah diraih pemerintah. Pernyataan ini muncul di tengah dinamika perdebatan publik mengenai daya beli masyarakat dan efektivitas kebijakan stabilisasi harga pangan pokok.

Konteks Gejolak Harga dan Intervensi Pasar

Berdasarkan data Badan Pangan Nasional per akhir Juni 2026, rata-rata harga beras medium di tingkat konsumen bergerak pada kisaran Rp 14.200 hingga Rp 14.800 per kilogram, menunjukkan penurunan tipis sebesar 2,1 persen secara month-to-month. Namun, jika ditarik dalam perspektif tahunan, harga komoditas ini masih mencatatkan kenaikan year-on-year sebesar 7,3 persen. Di satu sisi, penurunan bulanan ini dapat dimaknai sebagai sinyal mulai efektifnya operasi pasar dan fleksibilitas kebijakan impor yang ditempuh oleh Perum Bulog. Memasuki musim panen raya di sejumlah sentra produksi, pasokan mengalami peningkatan yang cukup substansial, sehingga mengurangi tekanan pada sisi suplai.

Di sisi lain, kritik yang muncul dari berbagai kalangan masyarakat dan ekonom tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Meskipun terjadi deflasi tipis pada komponen beras, indeks harga konsumen (IHK) kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menunjukkan rigiditas. Banyak rumah tangga di perkotaan melaporkan bahwa penurunan harga di tingkat grosir belum sepenuhnya termaterialisasi di ritel tradisional. Kesenjangan antara harga di tingkat petani (farm gate) yang tertekan dengan harga di tingkat konsumen akhir yang tetap tinggi menimbulkan pertanyaan mengenai efisiensi rantai distribusi dan potensi adanya distorsi pasar di tingkat tengah.

Analisis Dua Sisi: Antara Klaim Pemerintah dan Realitas Domestik

Presiden Prabowo, dalam pidatonya, menekankan bahwa pemerintahannya telah bekerja keras untuk menjaga fundamental harga pangan. Pro argumentasi ini bertumpu pada data bahwa secara year-on-year, laju inflasi beras mulai melandai dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana sempat terjadi lonjakan 17 persen pada triwulan ketiga 2025. Stabilitas tersebut, menurut pemerintah, merupakan buah dari kebijakan penyerapan gabah oleh Bulog yang lebih agresif dan pengelolaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang mencapai 1,7 juta ton.

"Mereka yang terus mengatakan harga beras mahal mungkin perlu melihat kembali data dan membandingkan dengan negara-negara tetangga," tegas Presiden, menyentil para pengkritiknya.

Kontra dari pernyataan tersebut, banyak pengamat ekonomi justru menyoroti bahwa stabilitas harga yang diklaim pemerintah bersifat semu karena ditopang oleh subsidi ongkos angkut dan fleksibilitas harga eceran tertinggi (HET) yang sudah beberapa kali direvisi. Kenaikan harga gabah pokok yang disesuaikan pemerintah justru memberikan sinyal bahwa secara struktural, ongkos produksi semakin mahal. Belum lagi sentimen eksternal seperti penguatan indeks dolar AS terhadap rupiah yang mempengaruhi komponen pupuk impor, sehingga secara fundamental biaya usahatani menunjukkan potensi inflasi dorongan biaya (cost-push inflation) di periode mendatang.

Sentimen Pasar dan Ekspektasi Inflasi Pangan ke Depan

Dari perspektif pelaku pasar modal, sensitivitas terhadap pernyataan terkait pangan sangat tinggi. Sektor konsumer dan ritel di Bursa Efek Indonesia mengalami volatilitas ringan pasca pernyataan Presiden. Analis menilai bahwa retorika yang mempertanyakan keluhan masyarakat berpotensi menciptakan sentimen negatif jangka pendek, terutama pada saham-saham emiten yang bergerak di bidang distribusi pangan. Investor cenderung menunggu langkah konkret pemerintah dalam menekan biaya logistik yang selama ini menyumbang porsi besar terhadap harga akhir.

Melihat proyeksi hingga akhir tahun, Badan Pusat Statistik memperkirakan inflasi beras akan tetap terkendali di kisaran 3,5 hingga 4 persen secara tahunan, asalkan tidak terjadi guncangan cuaca ekstrem. Namun demikian, fundamental daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dari tekanan global tetap menjadi pekerjaan rumah besar. Rasio pengeluaran pangan terhadap total pendapatan rumah tangga, khususnya di desil tiga hingga enam, masih sangat tinggi. Hal ini menjadikan isu harga beras bukan sekadar urusan statistik, melainkan variabel penentu kemiskinan dan ketahanan sosial-politik nasional. Oleh karena itu, dialog antara narasi pemerintah dan suara akar rumput harus dijembatani oleh transparansi data dan perbaikan tata kelola pangan yang genuine, bukan sekadar perang argumen di ruang publik.