Setoran JCC Melonjak 15 Kali Lipat, Analisis Dua Sisi

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dirilis per 17 Juli 2026, setoran pengelolaan Jakarta Convention Center (JCC) ke kas negara mencatat lonjakan dramatis. Nilainya kini mencapai Rp150 miliar per tahun, naik hampir 15 kali lipat dibandingkan periode sebelum dikelola oleh Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK). Angka ini otomatis memantik perdebatan: apakah model pengelolaan aset negara oleh badan layanan umum semacam ini layak diperluas, atau justru menyimpan risiko yang perlu diwaspadai? Beritadua membedah dua sisinya.

Lontatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Dari perspektif fiskal, kenaikan setoran JCC adalah katalis positif bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sebelum berada di bawah PPK GBK, kontribusi tahunan JCC ke APBN hanya berkisar Rp10 miliar, angka yang amat rendah untuk sebuah aset seluas 120.000 meter persegi di kawasan segitiga emas Jakarta. Kini, dengan pertumbuhan year-on-year mencapai 1.400%, JCC menjelma menjadi salah satu kontributor PNBP terbesar di sektor pengelolaan aset. Secara makroekonomi, tambahan Rp140 miliar per tahun tersebut—meski kecil dibanding total belanja negara—dapat menopang ruang fiskal, terutama jika dikonversi menjadi belanja infrastruktur atau program sosial yang memiliki multiplier effect tinggi. Selain itu, capaian ini menegaskan bahwa profesionalisasi pengelolaan aset negara, dengan memberikan fleksibilitas ala korporasi kepada badan layanan umum, mampu mengubah idle asset menjadi mesin pendapatan.

Efisiensi versus Keberlanjutan

Namun, peningkatan setoran bukanlah cerita tanpa tanya. Di satu sisi, efisiensi operasional PPK GBK patut diacungi jempol: okupansi ruang pertemuan JCC dikabarkan menembus 75% sepanjang semester pertama 2026, jauh di atas rata-rata industri MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) nasional yang berada di kisaran 55% berdasarkan asosiasi terkait. Strategi dynamic pricing dan revitalisasi fasilitas yang dilakukan manajemen GBK diyakini mendongkrak nilai sewa sekaligus menarik event internasional. Di sisi lain, pertanyaan tentang keberlanjutan pendapatan ini mengemuka. Seberapa besar porsi setoran Rp150 miliar itu berasal dari kontrak multiyears yang belum tentu berulang? Dalam siklus bisnis konvensi, recurring income dari event rutin dan penyewaan jangka pendek menjadi indikator fundamental yang lebih sehat daripada one-off windfall dari penyelenggaraan hajatan besar. Tanpa transparansi struktur pendapatan, publik hanya bisa berspekulasi apakah lonjakan ini bersifat struktural atau sekadar anomali pasca-pandemi.

Transparansi dan Kontrol Publik

Pro-kontra lainnya berkutat pada tata kelola. Badan layanan umum seperti PPK GBK memang diberi keleluasaan untuk mengelola aset secara bisnis, termasuk menyetor sebagian surplus ke negara. Namun, keleluasaan itu acap memunculkan kekhawatiran principal-agent problem: siapa yang memastikan bahwa setoran Rp150 miliar sudah mencerminkan nilai optimal, dan bukan hasil dari permainan alokasi biaya antarunit di bawah Kementerian Sekretariat Negara? Sebagai contoh, rasio biaya operasional terhadap pendapatan JCC—jika merujuk pada tolok ukur global pengelolaan convention center—idealnya tidak melebihi 40%. Tanpa audit kinerja yang dipublikasikan, angka setoran bisa saja tampak fantastis, padahal masih menyisakan ruang inefisiensi. Di kubu berseberangan, argumen bahwa PPK GBK berhasil membalikkan defisit pengelolaan menjadi surplus nyata, memberikan sinyal bahwa otonomi parsial bisa menjadi template reformasi pengelolaan ratusan aset negara yang selama ini terbengkalai.

“Kita perlu mengapresiasi akselerasi ini, tetapi jangan terbawa euforia. Tanpa transparansi dan mekanisme kontrol yang ketat, keberhasilan JCC bisa menjadi preseden abu-abu bagi komersialisasi aset negara yang lain,” ujar ekonom senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI, Dr. Rizky Andhika, kepada Beritadua.

Sebagai konteks, kontribusi JCC pernah menciut hingga titik nadir pada 2020-2021 akibat pandemi, dengan PNBP hampir nol. Kenaikan sekarang jelas memperlihatkan pemulihan tajam, sekaligus menegaskan pentingnya diversifikasi pemanfaatan aset. Namun, investor maupun wajib pajak berhak memperoleh gambaran lebih terang: berapa sesungguhnya pendapatan bruto JCC dari seluruh lini bisnis, dan berapa biaya yang dialokasikan untuk pemeliharaan aset jangka panjang? Valuasi aset yang tidak diperbarui dapat menyembunyikan opportunity cost penggunaan lahan—apakah return on asset (RoA) 10% berdasarkan nilai buku historis sungguh kompetitif dibandingkan skenario highest and best use di pusat Jakarta? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak akan terjawab hanya oleh satu angka setoran. Oleh karena itu, sembari mengapresiasi tonggak Rp150 miliar, para pemangku kepentingan perlu mendorong agar laporan keuangan PPK GBK diaudit secara independen dan dipublikasikan berkala, sehingga klaim efisiensi dapat diuji, dan proyeksi pendapatan tahun-tahun mendatang tidak berubah menjadi sekadar angan di atas kertas.