Prabowo Panggil KSSK Pascapengunduran Diri Gubernur BI Perry Warjiyo

Presiden Prabowo Subianto memanggil seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Merdeka pada Senin sore (15/5), hanya beberapa jam setelah Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengajukan pengunduran diri secara mengejutkan. Pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar dua jam itu dihadiri Menteri Keuangan, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pimpinan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dengan agenda tunggal: menilai dampak transisi kepemimpinan bank sentral terhadap stabilitas sistem keuangan nasional di tengah tekanan eksternal yang kian kompleks.

Berdasarkan data Bank Indonesia per 14 Mei, rupiah telah terdepresiasi 0,8 persen dalam dua hari perdagangan menyusul rumor pengunduran diri tersebut, menembus level Rp15.780 per dolar AS—terlemah dalam tiga bulan terakhir. Sementara itu, data Bursa Efek Indonesia menunjukkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi 1,2 persen ke level 7.089, dengan sektor keuangan mencatat penurunan terdalam sebesar 2,3 persen. Capital outflow dari pasar obligasi pemerintah mencapai Rp4,7 triliun dalam sepekan, memperlebar imbal hasil Surat Utang Negara tenor 10 tahun ke 6,85 persen, naik 15 basis poin secara year-on-year.

Situasi Makroekonomi Sebelum Guncangan

Sebelum peristiwa ini, fundamental ekonomi Indonesia sejatinya menunjukkan ketahanan yang cukup solid. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal pertama 2025 sebesar 5,05 persen secara tahunan, ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh 4,97 persen dan realisasi investasi yang mencapai Rp401,8 triliun, naik 12,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Cadangan devisa per akhir April 2025 tercatat sebesar US$138,7 miliar, setara dengan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah—jauh di atas standar kecukupan internasional.

Namun, tekanan mulai terlihat pada indikator stabilitas harga. Inflasi inti pada April 2025 naik ke 2,85 persen secara tahunan, dari 2,67 persen pada bulan sebelumnya, dipicu oleh imported inflation akibat pelemahan rupiah serta kenaikan harga pangan global. Data Badan Pangan Nasional mencatat indeks harga beras premium naik 3,2 persen dalam sebulan terakhir, menambah beban biaya hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi eksternal, neraca perdagangan Maret 2025 kembali mencatat surplus sebesar US$2,4 miliar, tetapi surplus kumulatif kuartal pertama menyusut 18,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu karena harga komoditas ekspor utama seperti batu bara dan minyak sawit mentah yang tertekan.

Pro dan Kontra: Dampak Transisi

Di satu sisi, banyak analis memandang pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai pukulan temporal yang dapat dikelola. "Pasar cenderung bereaksi berlebihan dalam jangka pendek, terutama karena ketidakpastian suksesi. Namun, begitu calon pengganti yang kredibel diumumkan, sentimen akan pulih," ujar seorang ekonom senior yang enggan disebutkan namanya. Kerangka kerja KSSK yang telah teruji sejak krisis 2008, termasuk protokol manajemen krisis likuiditas dan koordinasi kebijakan fiskal-moneter yang ketat, diyakini mampu menjadi jangkar kepercayaan. Selain itu, posisi cadangan devisa yang tebal dan rasio utang terhadap PDB yang rendah, sekitar 38,2 persen per Maret 2025, memberikan ruang kebijakan yang cukup bagi pemerintah untuk meredam gejolak.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran yang lebih struktural. Pengunduran diri ini terjadi di tengah proses konsolidasi anggaran pasca-pemilu dan di saat Bank Indonesia sedang menghadapi dilema pelonggaran moneter untuk mendorong pertumbuhan tanpa memicu capital outflow lebih lanjut. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan memang solid di level 26,8 persen, namun data OJK menunjukkan kredit bermasalah (NPL) gross perbankan sedikit naik ke 2,42 persen pada Maret 2025, dari 2,35 persen pada Desember 2024, terutama di segmen UMKM. Jika ketidakpastian berlarut-larut, biaya pendanaan perbankan bisa meningkat dan memperlambat penyaluran kredit, yang pada gilirannya memperlemah momentum pemulihan ekonomi domestik.

Arah Kebijakan Pascapemanggilan

Pertemuan KSSK sore ini diperkirakan membahas sejumlah langkah antisipatif. Pertama, percepatan penunjukan pelaksana tugas Gubernur BI agar kekosongan kepemimpinan tidak menimbulkan keraguan pasar. Kedua, koordinasi intensif untuk stabilisasi nilai tukar melalui intervensi ganda—baik di pasar spot valas maupun di pasar obligasi sekunder—sesuai strategi "triple intervention" yang menjadi andalan Bank Indonesia. Ketiga, kesiapan LPS untuk menyediakan likuiditas darurat bagi bank-bank yang membutuhkan, meskipun sejauh ini indikator likuiditas perbankan—terlihat dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) yang berada di level 25,4 persen—masih longgar.

Sentimen pasar juga akan ditentukan oleh komunikasi kebijakan yang transparan. Pelaku pasar kini menanti pernyataan resmi dari Presiden Prabowo mengenai siapa yang akan memimpin Bank Indonesia selanjutnya, serta apakah arah kebijakan moneter akan mengalami penyesuaian. Proyeksi konsensus ekonom yang dihimpun oleh Beritadua menunjukkan bahwa Bank Indonesia diprediksi menahan suku bunga acuan di level 6 persen hingga akhir kuartal ketiga 2025, dengan penurunan pertama sebesar 25 basis poin baru akan terjadi pada kuartal keempat, seiring meredanya tekanan eksternal. Namun, risiko politik dalam negeri yang baru muncul ini bisa menunda normalisasi suku bunga lebih lama lagi, sebuah dilema yang menuntut olah kebijakan sarat kehati-hatian dari seluruh anggota KSSK.