Prabowo Gagalkan Rencana Jual Tiga BUMN Pertahanan ke Asing

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa tiga perusahaan strategis milik negara di sektor pertahanan nyaris berpindah tangan ke pihak asing. Ketiganya adalah PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Pengakuan ini mencuat dalam sebuah forum terbatas yang membahas kemandirian industri pertahanan nasional, dan langsung menjadi sorotan karena menyangkut aset vital pertahanan negara yang hampir lepas kendali.

Menurut Presiden, penjualan tersebut digagas pada periode sebelumnya dengan alasan tekanan fiskal dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Proses divestasi bahkan sudah mencapai tahap penjajakan serius dengan beberapa investor asal Eropa dan Asia. Namun, berkat intervensi langsung yang dilakukan sebelum menjabat sebagai presiden, rencana itu berhasil dihentikan.

Kronologi Penjajakan Divestasi

Informasi yang dihimpun dari kalangan internal kementerian menyebutkan bahwa wacana penjualan saham mayoritas ketiga BUMN pertahanan ini bermula dari kajian Kementerian BUMN yang menilai beban operasional dan utang perusahaan kian membengkak. PT PAL, misalnya, pada tahun 2022 mencatatkan rasio utang terhadap ekuitas yang melampaui 2,5 kali, sementara order book galangan kapal perang terus menurun akibat ketidakpastian anggaran pertahanan. PT Pindad menghadapi persoalan serupa karena kapasitas produksi amunisi dan kendaraan taktis belum mencapai skala ekonomis. PTDI dihadapkan pada lesunya pasar penerbangan global pascapandemi yang menekan penjualan pesawat CN235 dan N219.

Dalam proposal yang beredar, investor asing dijanjikan hak pengelolaan penuh dan transfer teknologi terbatas. Pihak asing di antaranya adalah konsorsium industri pertahanan Eropa yang sebelumnya sudah menjalin kerja sama pengadaan komponen serta satu entitas dari Asia Timur yang dikenal agresif mengakuisisi aset strategis di negara berkembang. Nilai transaksi diperkirakan menembus USD 1,2 miliar untuk total ekuitas ketiganya. Pada saat itu, sebagian kalangan birokrasi menilai divestasi sebagai solusi pendanaan yang cepat, namun mengabaikan risiko jangka panjang terhadap kerahasiaan teknologi militer dan rantai pasok alutsista nasional.

Intervensi Strategis dan Pertimbangan Keamanan

Prabowo, yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan, mengaku mendapatkan laporan dari komunitas intelijen bahwa pengambilalihan tersebut berpotensi membuka akses data sensitif pertahanan kepada pihak asing. Ia pun bergerak cepat dengan mengajukan nota keberatan resmi kepada presiden dan berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. "Kami sampaikan bahwa ini bukan sekadar urusan neraca keuangan BUMN, melainkan menyangkut kedaulatan negara dan keberlangsungan penguasaan teknologi pertahanan domestik," paparnya, menirukan isi nota tersebut di hadapan peserta forum.

Upaya penghentian transaksi mendapat dukungan dari para purnawirawan TNI dan akademisi yang menekankan pentingnya menjaga Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (C4ISR) mandiri. Mereka mengingatkan bahwa perusahaan sejenis di kawasan, seperti Hyundai Heavy Industries di Korea Selatan atau ST Engineering di Singapura, justru digenjot oleh negara untuk tumbuh dan tidak dilepas. Dengan argumen tersebut, rencana divestasi akhirnya dihentikan secara administratif sebelum mencapai tanda tangan perjanjian.

Dampak Penghentian dan Peta Jalan Kemandirian

Pembatalan transaksi memaksa pemerintah menyusun ulang strategi pendanaan. Kementerian Keuangan kemudian mengucurkan tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 6,7 triliun pada tahun 2024 untuk modernisasi fasilitas PT PAL, PT Pindad, dan PTDI. Dana itu digunakan antara lain untuk menyelesaikan desain kapal perang jenis frigate, membangun pabrik propelan baru, serta menyertifikasi pesawat N219 versi amfibi. Di sisi lain, restrukturisasi internal dijalankan dengan mengoptimalkan skema kontrak jangka panjang bersama TNI dan Polri agar aliran pesanan lebih terprediksi.

Kebijakan ini mulai menunjukkan hasil konkret. PT PAL mencatat kenaikan nilai kontrak sebesar 18 persen year-on-year pada kuartal I 2026, sedangkan PT Pindad berhasil mengekspor amunisi kaliber kecil ke empat negara Afrika dan Amerika Latin. PTDI menyelesaikan tahap pertama pengiriman pesawat CN235 untuk kebutuhan patroli maritim Filipina dan Malaysia. Meski demikian, tantangan efisiensi dan daya saing tetap mendera. Produk-produk BUMN pertahanan masih harus bersaing dengan harga dan suku cadang dari negara produsen besar seperti Rusia, China, dan Amerika Serikat.

Pengamat militer dari Lembaga Studi Pertahanan dan Strategis (LSPS), Andi Wijayanto, menuturkan bahwa "mempertahankan ketiga BUMN ini di tangan negara adalah langkah tepat, namun bukan tanpa syarat." Ia menekankan perlunya peningkatan belanja riset hingga 25 persen dari pendapatan bersih perusahaan serta pembentukan ekosistem rantai pasok yang melibatkan UMKM manufaktur dalam negeri. Tanpa itu, BUMN pertahanan akan kembali rentan terhadap krisis likuiditas yang dapat membuka kembali wacana serupa di masa mendatang.

Respon Publik dan Peta Politik

Pengungkapan Presiden Prabowo mendapat respons beragam di kalangan ekonom dan politisi. Pihak yang mendukung menilai transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan aset strategis. Sementara itu, sejumlah pengkritik meragukan narasi "nyaris dijual" dan menduga ini bagian dari manuver politik untuk memperkuat citra sebagai penyelamat kedaulatan. Seorang anggota Komisi VI DPR yang membidangi BUMN berkomentar, "Kita apresiasi pencegahan itu, tapi perlu juga diusut siapa yang dulu mengambil keputusan awal hingga penjajakan bisa terjadi. Jangan sampai ada pihak yang lolos dari tanggung jawab."

Sampai berita ini ditulis, Kementerian BUMN belum memberikan pernyataan resmi mengenai kronologi usulan penjualan yang disinggung Presiden. Namun, jajaran direksi tiga perusahaan tersebut menyatakan siap menjalankan arahan strategis pemerintahan agar tidak lagi bergantung pada utang jangka pendek. Mereka mengusulkan pembentukan Konsorsium Industri Pertahanan Nasional yang akan menyinergikan riset, produksi, dan pemasaran ketiganya di bawah koordinasi dewan direksi terpadu.

Transparansi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kemandirian pertahanan memerlukan kebijakan ekonomi-politik yang stabil dan berorientasi panjang. Dengan nilai pasar industri pertahanan global yang diperkirakan menembus USD 600 miliar pada dekade ini, menjaga kendali atas aset strategis seperti PT PAL, Pindad, dan PTDI menjadi keniscayaan agar Indonesia tidak hanya menjadi konsumen, melainkan juga pemain yang diperhitungkan.

Baca juga:

• Resep Warisan: Bolu Kukus Marmer Tanpa Telur, Cukup Pakai Sendok
• ASN DKI Diizinkan Antar Anak Sekolah, Kerja Mulai Pukul 12 Siang