Prabowo Beberkan Mandeknya Peremajaan Tebu Hingga 12 Tahun

Presiden Prabowo Subianto mengungkap fakta mengejutkan bahwa program peremajaan tanaman tebu nasional sempat terhenti total selama lebih dari satu dekade. Pengakuan ini mencuat dalam sebuah forum ekonomi baru-baru ini, memantik perdebatan di kalangan pelaku industri gula dan pengamat ekonomi. Pasalnya, kebun tebu yang menua identik dengan penurunan produktivitas, dan ini berpotensi memperlebar jurang antara produksi gula domestik dan kebutuhan konsumsi nasional.

Stagnasi yang Mengakar dan Beban Industri Gula

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Oktober 2025, rata-rata usia tanaman tebu di lahan petani mencapai 12–15 tahun, dengan sebagian besar masih menggunakan varietas lama yang dilepas pada era 1980-an. Idealnya, peremajaan dilakukan setiap 5–7 tahun untuk menjaga tingkat rendemen dan produktivitas. Ketika program ini mandek selama 12 tahun seperti yang diungkap Presiden, maka akumulasi penuaan kebun menjadi sangat kronis. Produktivitas tebu nasional kini hanya sekitar 58 ton per hektare, jauh di bawah potensi varietas unggul baru yang bisa menembus 85–100 ton per hektare dengan rendemen di atas 9%.

Stagnasi ini berkorelasi langsung dengan data produksi gula kristal putih yang terus merosot. Pada 2025, produksi gula nasional diperkirakan hanya mencapai 2,2 juta ton, sementara konsumsi sudah menembus 5,9 juta ton. Defisit sekitar 3,7 juta ton harus dipenuhi lewat impor, yang pada tahun lalu membengkakkan beban neraca perdagangan hingga lebih dari Rp40 triliun. Di sinilah letak fundamental yang goyah: tanpa peremajaan, biaya pokok produksi gula petani terus naik karena input pupuk dan tenaga kerja tak lagi sebanding dengan hasil panen yang kian turun.

Di Satu Sisi Mandek, di Sisi Lain Peluang

Di satu sisi, terhentinya program peremajaan selama 12 tahun mencerminkan masalah struktural yang akut. Ketidakjelasan skema pendanaan, rumitnya birokrasi penyaluran bantuan bibit, serta lemahnya koordinasi antara kementerian teknis dan pemerintah daerah menjadi faktor utama. Kementerian Pertanian sebelumnya memiliki program Bongkar Ratoon (rawat ratoon) dan perluasan, namun eksekusinya sering terganjal persoalan lahan dan ketidakpastian hukum. Akibatnya, banyak petani memilih mempertahankan tanaman tua ketimbang berspekulasi dengan utang baru untuk membeli bibit unggul yang belum jelas pasarnya.

Di sisi lain, pengakuan Presiden Prabowo justru bisa menjadi katalis positif jika direspons dengan kebijakan afirmatif dan pendanaan masif. Pasar gula dunia tengah menunjukkan tren kenaikan harga year-on-year sebesar 12% akibat penurunan produksi di Brasil dan India. Kenaikan ini menciptakan insentif bagi petani lokal untuk meningkatkan produksi, asalkan mereka didukung bibit berkualitas. Valuasi ekonomi dari peremajaan tebu sangat menjanjikan: setiap 1% peningkatan rendemen nasional setara dengan tambahan produksi 200.000 ton gula, yang berarti penghematan devisa sekitar Rp2,4 triliun. Ini menjadi sentimen positif yang bisa mendorong aliran investasi di sektor hulu, asalkan kepastian kebijakan segera diberikan.

“Pengakuan Presiden ini harus dijadikan momentum untuk merombak total tata kelola perbenihan tebu. Selama ini kita hanya mengandalkan varietas lama yang rentan hama dan penyakit. Jika program peremajaan dijalankan dengan benar, kita bisa menekan impor hingga 40% dalam lima tahun ke depan,” ujar Dr. Rizal Fahmi, ekonom pertanian dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia.

Proyeksi dan Langkah Strategis ke Depan

Proyeksi jangka pendek masih menantang. Kementerian Keuangan mencatat, alokasi subsidi pupuk dan bantuan bibit belum menunjukkan peningkatan signifikan dalam RAPBN 2026. Rasio anggaran untuk riset varietas tebu terhadap total belanja Kementan juga masih di bawah 1%. Namun, sinyalemen dari Istana bahwa peremajaan akan menjadi prioritas dapat mengubah sentimen pasar, khususnya bagi investor di sektor industri gula dan bioetanol. Dengan beroperasinya kembali sejumlah pabrik gula revitalisasi, permintaan bahan baku tebu berkualitas akan melonjak, sehingga petani yang melakukan peremajaan lebih awal akan menikmati margin lebih baik.

Dari perspektif likuiditas, bank-bank BUMN dan lembaga pembiayaan ekspor perlu didorong untuk membuka skim kredit khusus peremajaan dengan suku bunga rendah. Konsep kemitraan inti-plasma antara pabrik gula dan petani bisa direplikasi secara luas, dengan kontrak jangka panjang (offtake agreement) sebagai jaminan kredit. Jika ini berjalan, maka efek pengganda terhadap ekonomi pedesaan akan sangat besar: penyerapan tenaga kerja meningkat, pendapatan petani naik, dan capital outflow untuk impor gula berkurang. Peremajaan bukan semata soal ganti tanaman, tetapi bagian dari transformasi agroindustri yang selama 12 tahun terabaikan.