Polisi Sita Rp36 Miliar Uang Palsu dari Percetakan di BSD

Berdasarkan data yang dirilis kepolisian per Sabtu, 22 Agustus 2026, aparat berhasil membongkar lokasi percetakan uang palsu di kawasan BSD, Tangerang Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi mengamankan sebanyak 360 ribu lembar uang pecahan Rp100 ribu dengan total nilai nominal mencapai Rp36 miliar. Skala temuan ini tergolong besar dan menjadi sorotan publik karena menunjukkan bahwa praktik pemalsuan rupiah masih menjadi ancaman nyata bagi sistem pembayaran nasional.

Penggerebekan Percetakan di Kawasan BSD

Penggerebekan di kawasan BSD merupakan hasil penyelidikan yang berlangsung selama beberapa waktu. Berdasarkan keterangan sementara, lokasi yang digerebek difungsikan sebagai tempat produksi uang palsu secara terpusat. Saat petugas memasuki lokasi, ditemukan tumpukan lembaran uang dalam jumlah masif yang kemudian dihitung mencapai 360 ribu lembar pecahan Rp100 ribu. Jika dikalkulasikan, nilai total barang bukti tersebut setara dengan Rp36 miliar, angka yang cukup untuk memengaruhi peredaran uang di tingkat daerah apabila sampai lolos ke masyarakat.

Seluruh barang bukti telah disita untuk keperluan penyidikan. Pihak kepolisian masih mendalami sejumlah hal, antara lain asal bahan baku, peralatan yang digunakan, jaringan pemasaran, serta kemungkinan adanya tempat produksi lain. Keterangan lebih rinci mengenai tersangka dan kronologi lengkap dijadwalkan disampaikan setelah proses pemeriksaan selesai.

Di Satu Sisi: Keberhasilan Penegakan Hukum

Di satu sisi, pengungkapan ini patut diapresiasi sebagai bukti keseriusan aparat dalam memberantas kejahatan pemalsuan mata uang. Kerugian yang berhasil dicegah terbilang signifikan. Uang palsu senilai Rp36 miliar, bila sampai beredar, bukan hanya merugikan masyarakat yang menerimanya secara langsung, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Kepercayaan semacam ini merupakan bagian dari fundamental perekonomian yang ikut menentukan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Bank Indonesia bersama kepolisian selama ini terus menggalakkan upaya pencegahan, termasuk edukasi pengenalan ciri keaslian uang rupiah melalui metode 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Semakin cepat masyarakat mengenali uang palsu, semakin kecil peluang peredarannya. Dari sisi penegakan hukum, kasus ini juga menjadi sinyal bahwa aparat tidak segan membongkar jaringan produksi hingga ke tingkat percetakan, bukan hanya menindak pengedar di lapangan.

Di Sisi Lain: Kekhawatiran Peredaran dan Dampak Ekonomi

Di sisi lain, temuan sebesar ini memunculkan kekhawatiran tersendiri. Pertanyaan yang paling mendasar adalah seberapa banyak uang palsu yang sudah sempat beredar di masyarakat sebelum percetakan ini dibongkar. Menurut pengamat, uang palsu yang lolos ke peredaran dapat mendistorsi data transaksi, mengganggu likuiditas di sektor usaha kecil, dan dalam skenario terburuk ikut memengaruhi sentimen pasar serta indeks kepercayaan konsumen. Secara year-on-year, kasus pemalsuan dinilai tidak mengalami penurunan berarti meskipun berbagai operasi terus dilakukan, sehingga dibutuhkan pengawasan yang semakin ketat.

Dampak reputasional juga tidak boleh diremehkan. Kepercayaan terhadap mata uang adalah fondasi dari seluruh transaksi ekonomi; bila terganggu, dampaknya dapat menjalar ke penilaian investor terhadap aset dalam negeri, termasuk valuasi pasar keuangan dan alokasi portofolio, serta berpotensi memicu capital outflow dalam skenario ekstrem. Meskipun rasio uang palsu terhadap total uang kartal yang beredar secara nasional tergolong sangat kecil, Bank Indonesia kerap menegaskan bahwa dampak psikologis dari kasus semacam ini jauh lebih besar daripada nilai nominalnya.

Ancaman Hukum dan Imbauan bagi Masyarakat

Dari sisi hukum, tindak pidana pemalsuan uang diancam hukuman berat. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku pemalsuan uang terancam pidana penjara hingga 15 tahun. Ketentuan serupa juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menegaskan bahwa pemalsuan rupiah merupakan kejahatan yang membahayakan perekonomian negara. Ancaman pidana tidak hanya menyasar pembuat, tetapi juga pengedar, penyimpan, hingga pihak yang dengan sengaja memperlakukan uang palsu sebagai alat bayar yang sah.

Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa keaslian uang yang diterima, terutama pada transaksi tunai dalam jumlah besar. Apabila menemukan uang yang diduga palsu, sebaiknya segera melaporkannya ke bank atau kepolisian setempat dan tidak meneruskannya kepada orang lain, karena mengedarkan uang palsu meskipun tanpa maksud menipu tetap dapat berimplikasi hukum. Proyeksi ke depan, pengawasan di sektor keuangan dan penguatan edukasi publik diharapkan terus berjalan beriringan agar praktik serupa tidak mengalami kenaikan di kemudian hari.