Review Produk21 November 20264 dibaca

Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditahan

Beritadua.com, Surabaya — Kepolisian Daerah Jawa Timur mengumumkan pengungkapan 21 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat 29 orang se...

A
Administrator
Editor Review Produk
Polda Jatim Ungkap 21 Kasus TPPO, 29 Tersangka Ditahan

Beritadua.com, Surabaya — Kepolisian Daerah Jawa Timur mengumumkan pengungkapan 21 perkara tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menjerat 29 orang sebagai tersangka. Pengungkapan itu menjadi salah satu yang terbesar di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir, dengan modus operandi yang beragam mulai dari penempatan pekerja migran ilegal hingga perekrutan tenaga kerja untuk sektor konflik bersenjata di luar negeri.

Menurut keterangan yang disampaikan dalam konferensi pers di Markas Polda Jawa Timur, para tersangka menjalankan jaringan perekrutan dengan berpura-pura sebagai agen tenaga kerja resmi. Calon korban diiming-imingi gaji besar, proses cepat, dan biaya keberangkatan yang bisa dicicil. Sebagian korban bahkan diminta menyerahkan dokumen pribadi sebagai jaminan sebelum diberangkatkan melalui jalur tidak resmi.

Tawaran Menjadi Tentara Asing Jadi Sorotan

Yang paling mencuri perhatian adalah temuan adanya tawaran perekrutan untuk bergabung sebagai tentara di Rusia. Modus ini disebut sebagai varian baru yang memanfaatkan kelengahan calon korban terhadap informasi lowongan kerja di luar negeri, terutama yang beredar melalui media sosial dan aplikasi pesan singkat.

"Ada modus yang menawarkan pekerjaan sebagai tentara di Rusia. Ini yang kami dalami karena menyangkut kedaulatan dan keselamatan warga negara," ujar perwakilan penyidik dalam paparannya.

Beritadua.com menelusuri bahwa tawaran semacam itu umumnya disebar melalui grup percakapan daring dengan narasi imbalan fantastis, masa kontrak singkat, dan janji kewarganegaraan. Narasi tersebut, menurut sejumlah pengamat migrasi, sangat rentan menyesatkan warga dari daerah dengan akses informasi terbatas.

Korban Teridentifikasi dari Berbagai Daerah

Dari 21 perkara yang diungkap, penyidik menyebut korban berasal dari sejumlah kabupaten di Jawa Timur, dengan latar belakang ekonomi menengah ke bawah. Beberapa korban berhasil dicegah sebelum berangkat, sementara yang lain sudah berada di luar negeri dan kini dalam proses pemulangan.

  • 21 perkara TPPO ditangani dalam pengungkapan kali ini.
  • 29 tersangka ditetapkan, sebagian berperan sebagai perekrut lapangan.
  • Modus dominan: penempatan kerja ilegal, pemalsuan dokumen, dan penipuan biaya.
  • Varian baru: tawaran menjadi tentara asing di Rusia.
  • Barang bukti mencakup paspor, dokumen kontrak, dan perangkat komunikasi.

Pembelaan dan Sisi Lain Proses Hukum

Sejumlah tersangka melalui kuasa hukumnya membantah melakukan perdagangan orang. Mereka berargumen bahwa kegiatan yang dilakukan adalah penyaluran tenaga kerja dengan persetujuan calon pekerja, meski dokumen resminya tidak lengkap. Argumen ini, menurut kalangan advokat, kerap muncul dalam perkara TPPO dan menjadi titik sengketa di persidangan, terutama soal unsur eksploitasi dan unsur tipu daya.

Pengamat perlindungan pekerja migran menilai pengungkapan ini penting, tetapi menekankan bahwa penindakan terhadap perekrut kecil tidak akan menyelesaikan persoalan bila jaringan di tingkat atas, termasuk pemodal dan penampung di negara tujuan, tidak disentuh. Mereka juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap agen perjalanan dan penyedia jasa pembiayaan yang memfasilitasi keberangkatan ilegal.

"Penangkapan perekrut lapangan itu penting, tapi tanpa membongkar aliran dana dan jaringan penampung, praktik ini akan tumbuh lagi dengan wajah baru," kata seorang peneliti kebijakan migrasi.

Langkah Lanjutan dan Imbauan Publik

Polda Jawa Timur menyatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta otoritas di negara tujuan untuk memulangkan korban dan memetakan jaringan yang lebih luas. Penyidik juga membuka ruang bagi masyarakat yang merasa menjadi korban untuk melapor.

Beritadua.com mencatat, kasus TPPO dengan modus lowongan kerja fiktif cenderung meningkat seiring tingginya kebutuhan ekonomi dan masifnya informasi lowongan di ruang digital. Masyarakat diminta memverifikasi setiap tawaran kerja ke luar negeri melalui kanal resmi, memeriksa legalitas perusahaan penempatan, dan tidak menyerahkan paspor kepada pihak yang tidak berwenang.

Sampai berita ini diturunkan, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya tersangka tambahan, termasuk pihak yang berperan dalam perekrutan untuk tawaran menjadi tentara asing. Sejumlah saksi telah dimintai keterangan, dan berkas perkara disebut tengah dilengkapi sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

Berita Terkait