Review Produk21 November 20262 dibaca

Airlangga Sebut Penandatanganan IEU-CEPA Akhiri 10 Tahun Perundingan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penandatanganan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa...

A
Administrator
Editor Review Produk
Airlangga Sebut Penandatanganan IEU-CEPA Akhiri 10 Tahun Perundingan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa penandatanganan persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Uni Eropa (IEU-CEPA) menjadi penutup dari proses perundingan yang berlangsung hampir sepuluh tahun. Pernyataan itu disampaikan di tengah tekanan agar pemerintah segera merampungkan tahapan lanjutan, mulai dari ratifikasi hingga penyusunan aturan pelaksana, sebelum kesepakatan itu benar-benar berlaku.

Menurut Airlangga, capaian tersebut bukan perkara sederhana. Negosiasi yang dimulai sejak 2016 itu melewati belasan putaran pembahasan dan sempat beberapa kali tertahan akibat perbedaan posisi pada sejumlah isu sensitif, terutama perdagangan komoditas perkebunan, akses pasar industri, serta standar keberlanjutan yang dituntut Brussels.

Perjalanan Sepuluh Tahun yang Tidak Mulus

Dalam pemaparan pemerintah, perundingan IEU-CEPA memang menempuh jalur berliku. Indonesia berkepentingan membuka pasar Eropa bagi produk-produk bernilai tambah, sementara Uni Eropa menuntut komitmen lebih ketat pada isu lingkungan, tenaga kerja, dan tata kelola. Kedua pihak akhirnya menyatakan titik temu, meski sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai hasil akhirnya masih menyisakan persoalan mendasar.

"Penandatanganan ini mengakhiri proses perundingan yang panjang. Yang dibutuhkan sekarang adalah kerja bersama agar manfaatnya bisa dirasakan pelaku usaha, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah," kata Airlangga dalam keterangannya.

Pemerintah memposisikan kesepakatan ini sebagai instrumen untuk memperluas akses pasar ekspor, menarik investasi, serta mempercepat transfer teknologi dan pengembangan sumber daya manusia melalui kerja sama di sektor pendidikan dan vokasi.

Janji Manfaat dan Sisi Lain yang Perlu Diuji

Klaim manfaat itu belum sepenuhnya diterima semua pihak. Sejumlah serikat pekerja dan lembaga pemantau perdagangan mengingatkan bahwa liberalisasi yang terlalu cepat berpotensi menekan sektor-sektor dalam negeri yang belum siap bersaing, terutama industri padat karya dan produsen kecil yang selama ini bergantung pada pasar domestik.

  • Kekhawatiran tenaga kerja: standar perlindungan pekerja dinilai perlu dijamin lebih dulu agar pembukaan pasar tidak berujung pada penurunan kualitas kerja.
  • Isu lingkungan: komitmen keberlanjutan pada komoditas perkebunan harus dapat diverifikasi dan tidak menimbulkan biaya sertifikasi yang membebani petani kecil.
  • Kedaulatan regulasi: pengaturan penyelesaian sengketa antara investor dan negara dinilai perlu dibatasi agar kebijakan publik tidak dikorbankan.
  • Kesiapan UMKM: pendampingan, pembiayaan, dan informasi pasar dinilai belum memadai untuk menghadapi persaingan yang lebih terbuka.

Dari sisi Uni Eropa, kesepakatan ini juga dibaca sebagai upaya memperkuat kehadiran ekonomi di kawasan Asia Tenggara di tengah persaingan global yang memanas. Namun, proses internal di Eropa—termasuk persetujuan parlemen negara anggota—masih menjadi variabel yang menentukan kapan ketentuan itu benar-benar berlaku.

Ujian Berikutnya: Ratifikasi dan Aturan Pelaksana

Sejumlah pengamat menilai penandatanganan hanyalah pintu masuk. Tahap ratifikasi di dalam negeri, harmonisasi regulasi, hingga penyiapan institusi pengawas akan menentukan apakah janji manfaat benar-benar terwujud atau justru menimbulkan beban baru. Pemerintah diminta transparan memublikasikan isi kesepakatan agar publik dapat menilai secara utuh.

Yang paling menentukan, menurut para analis, adalah bagaimana negara menyiapkan jaring pengaman bagi kelompok rentan—petani, pekerja, dan usaha kecil—sebelum arus barang dan jasa bergerak lebih bebas. Tanpa itu, IEU-CEPA berisiko dinilai menguntungkan korporasi besar semata, sementara manfaatnya bagi ekonomi rakyat masih menunggu pembuktian.

Berita Terkait