PKB Dorong Pemerintah Evaluasi Kebijakan Usai Prabowo Sebut Demo Dibayar

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Daniel Johan memberikan tanggapan atas pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku mengetahui adanya pihak-pihak yang membiayai aksi demonstrasi. Daniel berharap pemerintah dapat lebih memfokuskan perhatian pada evaluasi kebijakan, alih-alih menyoroti isu pendanaan aksi unjuk rasa.

"Aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui jalur konstitusional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi kita, yang dijamin oleh konstitusi, dan sebagai wujud rasa peduli atas kondisi bangsa," ujar Daniel kepada awak media, Jumat (26/6/2026).

Menurut laporan yang dihimpun media kami, pernyataan Daniel ini merujuk pada pidato Presiden Prabowo yang menyebutkan bahwa ia memiliki informasi soal aliran dana di balik demonstrasi yang baru-baru ini terjadi. Meski tidak menyebutkan secara spesifik pihak mana yang dimaksud, pernyataan tersebut memicu beragam reaksi dari kalangan partai politik.

Evaluasi Kebijakan Jadi Prioritas

Daniel menekankan bahwa daripada mencari siapa yang membiayai aksi demonstrasi, pemerintah sebaiknya menjadikan kritik publik sebagai masukan berharga untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pantauan media kami, respons serupa juga muncul dari Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay yang turut menyoroti pernyataan Presiden Prabowo. Saleh menilai wajar jika Presiden memiliki informasi intelijen terkait hal tersebut, namun ia sepakat bahwa substansi tuntutan demonstran lebih penting untuk didengar.

Dinamika ini menunjukkan adanya ketegangan antara narasi pemerintah yang menyoroti dugaan pendanaan di balik aksi massa, dengan dorongan dari parlemen agar pemerintah lebih adaptif terhadap kritik publik. Sejumlah pengamat yang dihubungi media kami menyebutkan bahwa pendekatan represif terhadap aksi demonstrasi berpotensi mengikis kepercayaan publik jika tidak diimbangi langkah evaluasi yang konkret.