Pertamina Sebut Distribusi Tak Tepat Picu Krisis Solar Sumatera

Kelangkaan bahan bakar minyak jenis solar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra dalam beberapa pekan terakhir telah memicu antrean kendaraan di banyak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Berdasarkan pantauan, daerah seperti Medan, Palembang, dan Pekanbaru menjadi titik yang paling terdampak. Truk-truk logistik dan kendaraan angkutan tampak harus bersabar menunggu giliran, bahkan tak sedikit yang pulang tanpa mendapatkan jatah. Fenomena ini sontak memunculkan spekulasi bahwa pasokan solar dari Pertamina tengah menipis. Namun, Pertamina Patra Niaga selaku penyalur resmi justru mengarahkan perhatian pada persoalan distribusi yang dianggap melenceng dari target.

Penyimpangan Penyaluran Jadi Pangkal Dugaan

Pertamina menduga bahwa akar masalah kelangkaan solar bukan terletak pada ketersediaan stok di terminal, melainkan pada mekanisme penyaluran yang tidak tepat sasaran. Temuan sementara menunjukkan adanya lonjakan konsumsi yang tak wajar di beberapa titik penyalur. Data internal Pertamina mencatat bahwa serapan solar subsidi di sejumlah kabupaten telah menembus 90% dari kuota tahunan pada pertengahan tahun, padahal dalam kondisi normal baru sekitar 70%. Indikasi ini memperkuat keyakinan bahwa solar bersubsidi banyak dinikmati oleh pihak-pihak yang seharusnya tidak berhak, seperti industri perkebunan atau pertambangan yang semestinya menggunakan BBM nonsubsidi. Akibatnya, konsumen yang berhak—nelayan kecil, petani, dan pengusaha transportasi darat—justru kesulitan memperoleh bahan bakar.

Praktik dugaan penyalahgunaan ini turut diperparah oleh pengawasan lapangan yang masih longgar. Beberapa oknum diduga membeli solar subsidi dalam jumlah besar untuk dijual kembali dengan harga komersial. Hal ini tidak hanya menguras kuota secara ilegal, tetapi juga menciptakan kelangkaan buatan di tingkat pengguna akhir. Selain itu, lonjakan permintaan dari sektor logistik pascapandemi juga turut menekan sistem distribusi yang belum sepenuhnya siap mengantisipasi perubahan pola konsumsi.

Dampak Menjalar ke Sektor Ekonomi Masyarakat

Kelangkaan solar itu langsung memicu efek berantai yang merugikan aktivitas ekonomi. Biaya logistik diperkirakan melonjak hingga 12% dalam kurun sebulan terakhir karena pelaku usaha terpaksa mencari solar eceran dengan harga lebih mahal. Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia wilayah Sumatra melaporkan, banyak armada yang memilih mengurangi frekuensi pengiriman barang demi menghemat BBM. Imbasnya, distribusi kebutuhan pokok dan hasil pertanian ikut terhambat.

Di sektor pertanian, petani sawit dan karet mengeluhkan terganggunya operasional mesin dan pompa air. Tanpa pasokan solar yang stabil, produktivitas terancam turun tajam. Sementara itu, pelaku usaha perikanan di pesisir timur Sumatra harus merogoh kocek lebih dalam karena biaya melaut membengkak hingga 25%. Ketidakpastian ini berpotensi menekan pendapatan rumah tangga dan merusak geliat ekonomi yang baru saja pulih dari krisis pandemi. Pengamat ekonomi dari Universitas Andalas menegaskan bahwa masalah tata kelola subsidi energi yang terus berulang adalah cermin dari perlunya reformasi distribusi. “Selama penyaluran masih rentan bocor, subsidi hanya menjadi beban fiskal tanpa dampak maksimal bagi kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pertamina Ambil Tindakan Pengetatan

Menjawab kekhawatiran publik, Pertamina Patra Niaga menyiapkan sejumlah langkah korektif. Pertama, perusahaan akan meningkatkan pengawasan di setiap SPBU dan bekerja sama dengan aparat untuk menindak tegas oknum penyeleweng. Kedua, percepatan implementasi sistem buy the service yang memungkinkan pemantauan transaksi secara digital dan real-time. Dengan teknologi ini, setiap liter solar bersubsidi dapat ditelusuri hingga ke konsumen akhir, sehingga potensi kebocoran bisa diminimalkan.

Selain itu, Pertamina juga mempercepat program pendataan ulang kendaraan dan usaha penerima subsidi melalui platform MyPertamina. Langkah ini diharapkan menjadi pintu filter yang lebih ketat dalam menyeleksi pengguna yang berhak. Pihak Pertamina meyakinkan bahwa stok solar di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) utama di Sumatra masih mencukupi untuk kebutuhan 10 hari ke depan, sehingga kelangkaan seharusnya tak terjadi jika mekanisme penyaluran berjalan semestinya. Sementara itu, Komisi VII DPR RI berencana memanggil Pertamina dan Badan Pengatur Hilir Migas untuk meminta penjelasan komprehensif sekaligus mendesak perbaikan tata kelola energi. Masyarakat pun berharap upaya ini tidak sekadar menjadi janji sementara, melainkan jalan keluar yang berkelanjutan agar kelangkaan solar tidak lagi menghambat denyut ekonomi Sumatra.