Pertamina Dorong Ekonomi Pesisir Lewat Pendidikan Anak

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan serta laporan keberlanjutan BUMN sektor energi per akhir 2025, program pemberdayaan masyarakat pesisir terus menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terluar Indonesia. Salah satu inisiatif yang mencuat adalah pengembangan Sekolah Alam Anak Pesisir di Desa Cendi Manik, Nusa Tenggara Barat, yang dijalankan oleh salah satu anak usaha Pertamina di lini niaga bahan bakar. Program ini menjadi contoh bagaimana korporasi mengintegrasikan tanggung jawab sosial dengan penguatan kapasitas ekonomi komunitas.

Mengapa Anak Pesisir Menjadi Fondasi Ekonomi Desa

Desa Cendi Manik dikenal sebagai wilayah dengan mayoritas penduduk yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan tangkap dan budidaya rumput laut. Namun, kualitas sumber daya manusia di desa-desa pesisir sering kali tertinggal dibanding wilayah perkotaan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB pada 2024 tercatat berada di kisaran 70,4, atau masih di bawah rata-rata nasional yang menyentuh angka 74,4. Kesenjangan ini menjadi salah satu penghambat struktural bagi diversifikasi ekonomi desa pesisir.

Melalui Sekolah Alam, anak-anak pesisir diperkenalkan pada literasi kelautan, keterampilan praktis, hingga wawasan kewirausahaan sejak usia dini. Pendekatan ini tidak sekadar menambah jam belajar, tetapi menanamkan pola pikir bahwa potensi laut bukan hanya sumber tangkapan harian, melainkan ekosistem bisnis yang bisa dikelola berkelanjutan. Konsep "sekolah alam" sendiri merujuk pada metode pembelajaran berbasis lingkungan, di mana murid belajar langsung dari objek nyata seperti mangrove, terumbu karang, dan pasar ikan.

"Pendidikan anak pesisir adalah investasi jangka panjang yang dampaknya baru terasa dalam satu hingga dua dekade. Ini bukan program seremonial, melainkan pembentukan kelas menengah baru di wilayah pesisir," ujar seorang pengamat ekonomi kelautan dari sebuah lembaga riset independen.

Dua Sisi Program Pemberdayaan Korporasi

Di satu sisi, program semacam ini menunjukkan pergeseran paradigma dari filantropi menuju pemberdayaan berbasis keberlanjutan. Alokasi dana tanggung jawab sosial lingkungan yang diarahkan pada pendidikan dan literasi ekonomi dinilai lebih memiliki efek berganda terhadap perekonomian lokal. Jika anak-anak pesisir memiliki keterampilan manajerial dan digital, mereka berpotensi menciptakan usaha turunan seperti pengolahan hasil laut, ekowisata, atau logistik perikanan. Proyeksi sederhana menunjukkan bahwa setiap satu unit usaha baru di desa pesisir dapat menyerap 3 hingga 5 tenaga kerja lokal, sekaligus menahan laju urbanisasi ke kota besar.

Di sisi lain, keberlanjutan program kerap bergantung pada siklus anggaran korporasi. Ketika harga komoditas energi berfluktuasi atau terjadi tekanan pada likuiditas perusahaan, alokasi dana sosial bisa menjadi pos yang pertama dipangkas. Selain itu, tanpa pendampingan lanjutan dan akses pembiayaan mikro, lulusan program berisiko kembali ke pola lama karena keterbatasan modal dan pasar. Pengamat juga mengingatkan bahwa keberhasilan program pesisir sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam hal infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan konektivitas internet.

Sentimen Pasar dan Dampak Makro yang Lebih Luas

Dari kacamata makro, pemberdayaan desa pesisir berkontribusi pada stabilitas ekonomi regional. Sektor kelautan menyumbang sekitar 7 persen terhadap Produk Domestik Bruto nasional, namun potensinya diperkirakan masih jauh lebih besar. Peningkatan kapasitas anak-anak pesisir berpotensi mendorong nilai tambah produk perikanan, yang saat ini masih didominasi komoditas mentah. Jika hilirisasi berjalan, nilai ekspor perikanan yang pada 2024 berada di kisaran USD 5,9 miliar dapat mengalami kenaikan signifikan.

Namun, analis juga mencatat bahwa capital outflow dari sektor-sektor padat karya dan ketidakpastian global dapat memengaruhi prioritas belanja korporasi. Sentimen pasar terhadap saham-saham BUMN energi turut dipengaruhi oleh persepsi tata kelola, termasuk transparansi program sosial. Valuasi perusahaan yang memiliki catatan keberlanjutan kuat cenderung lebih stabil karena menarik minat investor yang menerapkan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG).

Dengan demikian, program seperti Sekolah Alam Anak Pesisir bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari strategi membangun fundamental ekonomi desa. Keberhasilannya akan ditentukan oleh konsistensi pendampingan, integrasi dengan kebijakan daerah, serta kemampuan menciptakan rantai nilai yang nyata. Tanpa itu, program pemberdayaan hanya akan menjadi catatan laporan tahunan tanpa dampak struktural bagi warga pesisir.