Perpres Ojol Terbit, Pendapatan Pengemudi Jadi Taruhan

Berdasarkan data Kementerian Perhubungan dan Badan Pusat Statistik per awal 2025, jumlah pengemudi transportasi daring di Indonesia diperkirakan menembus 3 juta orang, dengan kontribusi terhadap ekonomi digital nasional yang diproyeksikan mencapai Rp 400 triliun pada tahun yang sama. Angka ini menempatkan sektor ride-hailing sebagai salah satu penopang lapangan kerja informal terbesar, sekaligus menjadikannya medan uji kebijakan yang sensitif secara sosial maupun politik.

Terbitnya Peraturan Presiden yang mengatur ulang tata kelola layanan ojek daring membawa angin baru bagi para pengemudi. Regulasi ini dinilai membuka ruang lebih besar bagi pengemudi untuk memperoleh pendapatan yang lebih layak, terutama melalui penataan skema bagi hasil antara aplikator dan mitra pengemudi. Namun, sebagaimana lazimnya kebijakan struktural, dampaknya tidak tunggal dan perlu dibedah dari dua sisi secara berimbang.

Di Satu Sisi: Ruang Pendapatan yang Lebih Lapang

Poin utama yang diapresiasi kalangan pengemudi adalah adanya kepastian soal proporsi bagi hasil. Sebelumnya, potongan aplikator sering dikeluhkan tidak transparan, dengan kisaran yang bervariasi antara 15% hingga 20% dari tarif per perjalanan. Dengan regulasi baru, batas maksimal potongan ditetapkan lebih tegas, sehingga secara matematis pendapatan bersih pengemudi berpotensi mengalami kenaikan, terutama pada jam-jam sibuk dan jarak tempuh menengah hingga jauh.

Selain itu, kebijakan ini turut menyentuh aspek perlindungan kerja, seperti jaminan kecelakaan dan skema iuran sosial. Dalam jangka panjang, langkah ini dapat memperbaiki fundamental kesejahteraan pengemudi yang selama ini berada di zona abu-abu hubungan industrial. Jika dihitung secara agregat, kenaikan pendapatan bersih sebesar 5% hingga 10% per bulan bisa berarti tambahan Rp 300 ribu hingga Rp 600 ribu bagi pengemudi dengan penghasilan rata-rata Rp 6 juta per bulan.

"Regulasi ini adalah fondasi awal. Keberhasilannya sangat bergantung pada pengawasan dan penegakan aturan di lapangan, bukan sekadar naskah tertulis," ujar seorang pengamat kebijakan publik.

Di Sisi Lain: Beban Biaya dan Risiko Capital Outflow

Namun, dari kacamata pelaku industri, pengetatan aturan bagi hasil berpotensi mengerek struktur biaya operasional aplikator. Jika margin aplikator tertekan, aliran modal dari investor global yang selama ini menopang ekosistem ride-hailing bisa melambat. Risiko capital outflow ini bukan hal sepele, mengingat sebagian besar platform merupakan entitas dengan pendanaan asing yang sensitif terhadap perubahan regulasi dan proyeksi valuasi.

Di sisi lain, kenaikan biaya juga berpotensi dialihkan ke konsumen melalui penyesuaian tarif. Bila tarif naik terlalu tinggi, permintaan jasa ojek daring bisa mengalami penurunan, yang pada akhirnya justru mengurangi volume order dan berdampak balik pada pendapatan pengemudi. Inilah yang disebut sebagai trade-off klasik dalam ekonomi regulasi: melindungi satu pihak sering kali menimbulkan konsekuensi bagi pihak lain.

Selain itu, aspek likuiditas perusahaan aplikator perlu dicermati. Industri ini sudah lama menikmati fase bakar uang demi pertumbuhan pengguna. Ketika ruang margin dipersempit, kemampuan perusahaan menjaga stabilitas operasional dan insentif bagi pengemudi bisa terganggu. Sentimen pasar terhadap sektor ekonomi digital pun berpotensi berubah, terutama bila kebijakan serupa diterapkan pada subsektor lain.

Proyeksi dan Indeks Kesejahteraan Pengemudi

Untuk mengukur dampak nyata, diperlukan indikator yang terukur, misalnya indeks kesejahteraan pengemudi yang mencakup pendapatan bersih, jam kerja, biaya operasional kendaraan, dan akses jaminan sosial. Tanpa indeks semacam ini, klaim bahwa pengemudi makin sejahtera hanya akan menjadi narasi tanpa data. Pemerintah perlu merilis evaluasi berkala, misalnya setiap enam bulan, agar publik dapat menilai apakah tren pendapatan benar-benar membaik secara year-on-year.

Pada akhirnya, Perpres ini adalah instrumen, bukan tujuan. Kesejahteraan pengemudi bergantung pada keseimbangan antara perlindungan pekerja, keberlanjutan bisnis aplikator, dan daya beli konsumen. Jika ketiganya bisa dijaga, sektor ini berpotensi tumbuh sehat. Jika tidak, kebijakan yang niatnya baik bisa berujung pada penurunan order dan melemahnya fundamental industri secara keseluruhan.