Perempuan Kuasai 64,5% Pelaku UMKM: Penopang Baru Ekonomi Inklusif

Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2026, sebanyak 64,5 persen pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia adalah perempuan. Angka tersebut menjadikan kelompok ini penopang utama ekosistem usaha rakyat, sekaligus sasaran utama perluasan ekonomi dan keuangan inklusif yang tengah digencarkan bank sentral.

Peran UMKM terhadap perekonomian nasional memang tidak bisa diremehkan. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto (PDB) diperkirakan mendekati 61 persen, sementara daya serap tenaga kerjanya mencapai lebih dari 97 persen dari total angkatan kerja. Artinya, ketika mayoritas pelaku usahanya perempuan, kebijakan yang menyasar UMKM secara tidak langsung adalah kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan dalam skala luas.

Perempuan, Mayoritas di Balik Ekosistem UMKM

Dominasi perempuan di sektor UMKM bukan fenomena baru. Ia merupakan hasil dari tren jangka panjang di mana usaha skala kecil—terutama di bidang kuliner, fesyen, dan kerajinan—menjadi pintu masuk ekonomi bagi banyak keluarga. Fleksibilitas waktu, modal awal yang relatif rendah, serta kedekatan dengan kebutuhan rumah tangga membuat segmen ini paling mudah diakses oleh perempuan, termasuk di daerah.

Yang menarik, keterlibatan perempuan justru menunjukkan ketahanan saat krisis. Pada periode tekanan ekonomi, usaha yang dikelola perempuan umumnya mengalami penurunan omzet yang lebih landai dan mampu pulih lebih cepat dibanding rata-rata sektor lain. Kondisi inilah yang mendorong otoritas memperlakukan kelompok ini bukan sekadar sasaran sosial, tetapi bagian dari fundamental pertumbuhan ekonomi nasional.

BI Perluas Akses Pembiayaan dan Literasi Keuangan

Bank Indonesia terus memperluas ekonomi dan keuangan inklusif bagi perempuan di Indonesia. Upaya itu mencakup pendampingan literasi keuangan, perluasan akses pembiayaan lewat sistem pembayaran digital, serta penguatan ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Tujuannya sederhana: menurunkan hambatan yang selama ini membuat perempuan sulit menjangkau layanan keuangan formal.

Hasil awal yang terpantau cukup menggembirakan. Portofolio kredit UMKM perbankan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif secara year-on-year, seiring meningkatnya permintaan pembiayaan dari pengusaha perempuan. Rasio inklusi keuangan nasional pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, ditopang penetrasi perbankan digital yang memangkas biaya akses. Bagi pembaca awam, inklusi keuangan berarti seberapa besar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan formal—tabungan, kredit, hingga asuransi—secara wajar dan terjangkau.

Di Satu Sisi Peluang, Di Sisi Lain Tantangan

Di satu sisi, peluangnya besar. Perempuan dinilai memiliki disiplin pembayaran yang baik; rasio kredit bermasalah (NPL) pada segmen UMKM yang dikelola perempuan umumnya terjaga di kisaran 3–5 persen, tidak berbeda jauh dengan rata-rata segmen lain. Dari sudut pandang perbankan, ini berarti portofolio yang sehat dan berkelanjutan. Peningkatan literasi digital juga membuat pelaku usaha perempuan lebih mudah mengakses modal tanpa bergantung pada pinjaman informal berbunga tinggi.

Di sisi lain, tantangan struktural masih membayangi. Masih banyak pengusaha perempuan yang terkendala agunan dan catatan keuangan formal, sehingga akses kredit perbankan belum merata. Kesenjangan ini rawan melebar ketika sentimen pasar global memburuk, misalnya saat terjadi capital outflow dari pasar keuangan domestik yang memaksa perbankan mengetatkan likuiditas dan seleksi kredit. Dalam kondisi demikian, pelaku UMKM kecil—yang mayoritas perempuan—biasanya menjadi kelompok pertama yang merasakan dampaknya.

Proyeksi dan Fundamental ke Depan

Para pengamat menilai perluasan inklusi ini berpotensi mengangkat pertumbuhan kredit UMKM ke level yang lebih tinggi dalam beberapa tahun mendatang. “Penguatan UMKM perempuan adalah investasi jangka panjang,” kata seorang ekonom yang memantau kebijakan bank sentral. “Jika akses pembiayaan dan literasi berjalan beriringan, kontribusinya terhadap PDB bisa terus meningkat dan menciptakan lapangan kerja baru.”

Dengan inflasi yang terjaga dan indeks harga konsumen (IHK) yang relatif stabil, ruang bagi kebijakan pendukung UMKM masih terbuka. Valuasi sektor usaha rakyat—diukur dari kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja—tetap menjadi salah satu fundamental terkuat ekonomi domestik.

Kesimpulannya, angka 64,5 persen bukan sekadar statistik. Ia cermin peran perempuan sebagai penopang pertumbuhan sekaligus pengingat bahwa keberhasilan ekonomi inklusif akan diukur dari sejauh mana kelompok mayoritas ini benar-benar merasakan akses yang setara. Proyeksi optimistis layak dibangun, tetapi hanya jika diikuti perbaikan nyata di sisi akses, pembiayaan, dan perlindungan sosial.