Penghitungan Desil Akan Direvisi Usai Sensus Ekonomi 2026

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), distribusi pendapatan rumah tangga Indonesia selama beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang relatif stabil, dengan indeks Gini berada di kisaran 0,38 sejak 2022. Di tengah kondisi itu, pemerintah mengumumkan akan mengkaji ulang metode penentuan angka desil masyarakat, sebuah langkah yang disebut terkait langsung dengan hasil Sensus Ekonomi yang kini tengah berjalan. Keputusan ini berpotensi mengubah peta penerima bantuan sosial, subsidi energi, hingga proyeksi daya beli kelas menengah dalam beberapa tahun ke depan.

Kajian ulang ini muncul pada saat fundamental ekonomi domestik masih menunjukkan ketahanan. Pertumbuhan ekonomi pada kuartal-kuartal terakhir tercatat berada di atas lima persen year-on-year, didorong konsumsi rumah tangga yang tetap solid. Namun, di balik angka agregat itu, struktur pengeluaran masyarakat mengalami pergeseran: porsi belanja untuk pangan dan transportasi meningkat, sementara kelompok yang selama ini dikategorikan sebagai kelas menengah mengalami penurunan daya tahan terhadap tekanan harga.

Desil: Alat Ukur yang Kerap Kurang Dipahami

Bagi pembaca awam, istilah desil mungkin terdengar asing. Sederhananya, desil adalah pembagian sepuluh kelompok penduduk berdasarkan tingkat pengeluaran per kapita. Kelompok desil pertama merupakan sepuluh persen penduduk dengan pengeluaran terendah, sedangkan desil kesepuluh adalah sepuluh persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Angka ini menjadi dasar pemerintah menentukan siapa yang layak menerima bantuan, karena mencerminkan posisi relatif setiap rumah tangga dalam piramida pendapatan nasional.

Selama ini, penghitungan desil banyak mengandalkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Keterbatasannya terletak pada cakupan sampel yang tidak menjangkau seluruh lapisan usaha informal, padahal sektor tersebut menyerap mayoritas tenaga kerja. Akibatnya, potret kemiskinan dan ketimpangan bisa mengalami bias, baik ke arah terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Sensus Ekonomi diharapkan memberikan basis data yang lebih lengkap, termasuk tentang unit usaha kecil yang selama ini luput dari pencatatan.

Dua Sisi Kajian Ulang: Presisi Data versus Risiko Pergeseran

Di satu sisi, pembaruan metode ini merupakan langkah yang logis. Data lama yang disusun sebelum pandemi tidak lagi mencerminkan realitas pengeluaran rumah tangga, terutama setelah lonjakan harga pangan dan perubahan pola konsumsi pascapandemi. Dengan basis data baru, sasaran bantuan dapat lebih presisi, kebocoran bisa ditekan, dan rasio efektivitas belanja sosial mengalami kenaikan. Dalam jangka panjang, akurasi ini juga memperbaiki kredibilitas statistik resmi yang menjadi rujukan investor dalam membaca arah kebijakan fiskal.

Di sisi lain, kajian ulang membawa risiko yang tidak kecil. Perubahan metode berpotensi menggeser batas antardesil, sehingga sebagian rumah tangga yang selama ini menerima bantuan bisa kehilangan haknya, atau sebaliknya muncul penerima baru. Pergeseran semacam ini, jika tidak dikelola dengan masa transisi yang memadai, berpotensi memicu gejolak sosial di daerah. Selain itu, kualitas data sensus itu sendiri masih menjadi tanda tanya, mengingat banyak pelaku usaha informal yang enggan melaporkan omzet riilnya. Jika inputnya bias, output kebijakannya pun ikut bias.

Implikasi bagi Kebijakan dan Sentimen Pasar

Keputusan ini juga memiliki dimensi makro yang lebih luas. Angka desil yang akurat memengaruhi besaran subsidi dan bantuan sosial, yang pada gilirannya menentukan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jika basis penerima berubah drastis, belanja negara bisa mengalami kenaikan atau penurunan yang perlu diantisipasi lebih awal. Bagi pelaku pasar, kejelasan metodologi menjadi bagian dari penilaian terhadap disiplin fiskal. Sentimen pasar yang positif terhadap kredibilitas data biasanya tercermin pada stabilitas nilai tukar dan minimnya capital outflow dari portofolio surat utang domestik.

Likuiditas perbankan dan pasar obligasi umumnya merespons perubahan kebijakan sosial secara bertahap, sehingga dampak langsungnya mungkin tidak terasa dalam hitungan bulan. Namun, dalam jangka menengah, proyeksi konsumsi rumah tangga — penopang utama pertumbuhan — akan sangat ditentukan oleh seberapa tepat pemerintah memetakan kelompok rentan. Jika kelas menengah yang nyaris jatuh miskin tidak terdeteksi, daya beli mereka bisa terus menurun tanpa intervensi dan pada akhirnya menekan laju pertumbuhan. Dalam konteks yang lebih luas, valuasi aset keuangan domestik ikut dipengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kualitas data statistik, sehingga kajian ulang yang kredibel justru bisa memperkuat kepercayaan investor.

Pemerintah belum merinci jadwal pasti penyelesaian kajian, tetapi sinyal yang disampaikan cukup jelas: keputusan akhir menunggu hasil Sensus Ekonomi. Publik dan pelaku usaha diharapkan memberi ruang bagi proses ini, sambil terus mengawal agar transparansi metodologi dijaga. Pada akhirnya, angka desil hanyalah cermin — kualitas cermin itulah yang menentukan apakah kebijakan yang diambil benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.