Pengusaha Kecil AS Gugat Tarif Trump, Anggap Ciderai Konstitusi

Dua pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Amerika Serikat mengajukan gugatan hukum terhadap kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh pemerintahan Trump. Mereka menilai langkah presiden tersebut tidak hanya menghancurkan margin keuntungan, tetapi juga melampaui kewenangan konstitusional yang dimiliki eksekutif dalam urusan perdagangan. Gugatan ini mencuat di tengah kian terhimpitnya bisnis kecil yang bergantung pada rantai pasok global, sekaligus menjadi pukulan baru bagi fondasi kebijakan proteksionisme yang digaungkan oleh Gedung Putih.

Gugatan dari Dapur Usaha Kecil

Kasus ini bermula dari dua pemilik usaha kecil yang masing-masing bergerak di sektor produk rumah tangga dan pernak-pernik hadiah. Keduanya menggantungkan hampir seluruh inventaris mereka pada barang impor dari Tiongkok dan sejumlah negara Asia lainnya. Ketika tarif tambahan diberlakukan secara bertahap sejak 2018, biaya pengadaan langsung melejit hingga 25 persen untuk sebagian komoditas. Alih-alih mampu membebankan kenaikan itu kepada konsumen, mereka justru kehilangan daya saing karena pembeli beralih ke produk alternatif atau menunda pembelian.

Salah satu penggugat, yang warung daringnya menjual perlengkapan dapur keramik, mengaku harus merugi hingga USD 40.000 hanya dalam dua kuartal. Pemilik usaha lainnya, yang mengimpor aksesori fesyen, terpaksa merumahkan tiga dari lima karyawannya. Dalam berkas gugatan yang diajukan ke pengadilan federal, mereka menegaskan bahwa presiden tidak memiliki hak mutlak mengenakan tarif tanpa persetujuan kongres, apalagi ketika tarif tersebut bersifat diskriminatif dan tidak terkait dengan keadaan darurat nasional yang sah.

Landasan Hukum: Melampaui Mandat Presiden

Argumen inti gugatan bertumpu pada pelanggaran terhadap Trade Act of 1974 dan klausul perdagangan dalam Konstitusi AS. Para pengacara penggugat merujuk pada Pasal I Konstitusi yang memberikan wewenang kepada Kongres untuk "mengatur perdagangan dengan negara asing." Pemerintahan Trump menggunakan Section 301 dari Trade Act untuk menjatuhkan tarif atas dasar praktik perdagangan tidak adil oleh Tiongkok, namun para penggugat menyebut bahwa eskalasi tarif yang terus-menerus tanpa batas waktu telah berubah menjadi pajak terselubung yang tidak pernah disetujui oleh parlemen.

Di satu sisi, pendukung kebijakan proteksionis menilai langkah presiden sah karena undang-undang memberikan keleluasaan bagi eksekutif dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan ekonomi nasional. Namun di sisi lain, legal standing penggugat menggarisbawahi bahwa instrumen darurat semacam itu tidak bisa dipakai untuk merombak arsitektur perdagangan secara permanen tanpa pengawasan legislatif. "Ini bukan lagi soal diplomasi dagang, melainkan penyalahgunaan kekuasaan yang menjadikan pelaku UMKM sebagai korban," demikian petikan dokumen gugatan.

Dampak Riil: Lonjakan Biaya, Penurunan Omzet

Data dari National Federation of Independent Business (NFIB) menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen pemilik usaha kecil yang mengandalkan barang impor melaporkan kenaikan biaya input yang signifikan selama periode pemberlakuan tarif. Sekitar sepertiga dari mereka terpaksa menaikkan harga jual, sementara sisanya memilih menekan biaya dengan mengurangi jam kerja karyawan atau menunda ekspansi. Indeks optimisme usaha kecil NFIB pun sempat menyentuh titik terendah dalam enam tahun pada awal 2020.

Tekanan tersebut semakin nyata bagi UMKM yang tidak memiliki posisi tawar untuk mendikte pemasok. Korporasi besar mungkin dapat memindahkan basis produksi atau menegosiasikan kontrak jangka panjang, tetapi usaha kecil kerap terpaksa menanggung selisih harga secara langsung. Alhasil, banyak yang beralih ke platform pinjaman daring untuk menutup kekurangan modal kerja, sehingga meningkatkan rasio utang terhadap pendapatan ke level yang tidak sehat.

Pro dan Kontra di Panggung Ekonomi

Proteksionisme memang tidak sepenuhnya tanpa argumen pendukung. Di satu kubu, kebijakan tarif berhasil menghidupkan kembali sebagian pabrik baja dan aluminium di kawasan Midwest, menciptakan sekitar 12.000 lapangan kerja baru di sektor logam dasar pada tahun pertama penerapan. Pendukung Trump juga menunjuk pada kenaikan penerimaan bea masuk yang menembus USD 70 miliar per tahun, yang diklaim dapat dipakai untuk membiayai program domestik tanpa menaikkan pajak penghasilan.

Namun di kubu berseberangan, para ekonom independen mencatat bahwa biaya yang ditanggung konsumen dan pelaku usaha justru lebih besar ketimbang manfaat yang diterima industri penerima proteksi. Studi dari Federal Reserve Bank of New York memperkirakan bahwa tarif tambahan terhadap Tiongkok membebani rumah tangga Amerika rata-rata sebesar USD 831 per tahun akibat harga barang yang lebih mahal. Bagi UMKM, beban ini terasa berlipat ganda karena mereka tidak memiliki bantalan likuiditas untuk mengabsorb tekanan harga.

Jalan Panjang di Meja Hijau

Gugatan yang diajukan oleh dua pelaku UMKM ini diperkirakan akan memakan waktu berbulan-bulan, bahkan bisa berlarut hingga ke tingkat banding. Pihak Gedung Putih melalui juru bicara perdagangan telah menyatakan akan mengajukan mosi penolakan dengan alasan bahwa gugatan tersebut tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan berpotensi mengganggu kewenangan presiden dalam menjalankan politik luar negeri.

Bagi komunitas bisnis kecil, proses hukum ini menjadi katup harapan. Jika pengadilan memenangkan gugatan, maka presiden dapat dipaksa untuk mengembalikan sebagian kewenangan penetapan tarif kepada Kongres, atau setidaknya membuka ruang ganti rugi bagi pelaku usaha yang terdampak. Sebaliknya, bila gugatan kandas, legitimasi eksekutif dalam menggunakan instrumen tarif secara unilateral akan semakin menguat, dan UMKM harus siap menyusun ulang model bisnis tanpa kepastian kapan badai tarif akan berlalu.

Kisah dua pengusaha kecil ini mungkin hanyalah permulaan dari gelombang perlawanan serupa. Sejumlah asosiasi dagang dikabarkan sedang menjajaki peluang class action untuk menyatukan suara ribuan UMKM yang merasakan dampak serupa. Entah bagaimana akhir dari pertarungan ini, satu hal sudah pasti: tarif bukan lagi sekadar statistik perdagangan, melainkan nyawa bagi sektor yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Amerika Serikat.