Penertiban Kawasan Hutan Kembali Berujung Konflik dengan Warga Sekitar
Penertiban kawasan hutan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga yang tinggal di sekitar areal hutan mengaku terjepit di antara kepentingan negara d...

Penertiban kawasan hutan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga yang tinggal di sekitar areal hutan mengaku terjepit di antara kepentingan negara dan aktor yang lebih kuat. Persoalannya bukan sekadar soal status lahan, melainkan tentang siapa yang paling terdampak ketika aturan ditegakkan dan siapa yang justru bersembunyi di baliknya. Hutan memang bisa hilang sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun tanpa terasa. Namun upah seorang buruh bisa hilang hanya dalam sehari ketika kegiatan yang menjadi sumber penghasilannya dihentikan.
Di titik itulah dua persoalan bertemu. Negara tengah menghentikan kegiatan yang menurut penyidik menyalahi peruntukan kawasan hutan, sementara di lapangan terdapat warga yang sejak lama menggantungkan hidup dari areal yang sama. Banyak dari mereka bukan pemilik modal, bukan perencana, dan nyaris tidak pernah dilibatkan ketika izin atau kesepakatan dibuat.
Dua Sisi yang Sama-sama Punya Dasar
Dari kacamata negara, penertiban adalah keniscayaan. Kawasan hutan memiliki fungsi lindung dan produksi yang harus dijaga agar tidak beralih fungsi secara masif. Kerusakan hutan tidak terjadi dalam semalam, tetapi akumulasi dari pembiaran bertahun-tahun. Pembalakan, pembukaan lahan, hingga pembangunan fisik di dalam kawasan tanpa izin menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi yang tidak kecil, termasuk banjir dan kekeringan di wilayah hilir.
Namun dari sisi warga, penertiban sering datang tanpa penjelasan yang memadai. Mereka baru mengetahui status lahannya bermasalah ketika alat berat dan petugas sudah tiba. Tidak ada sosialisasi bertahap, tidak ada peta batas yang mudah dipahami, dan tidak ada jalan keluar yang jelas bagi mereka yang telah menanam, membangun, atau bekerja di sana selama puluhan tahun.
Ketika aturan ditegakkan, yang pertama kehilangan penghasilan biasanya bukan pemodal, melainkan buruh harian yang tidak pernah tahu-menahu soal izin.
Warga sebagai Tameng
Yang paling meresahkan dalam berbagai kasus penertiban adalah posisi warga yang dijadikan tameng. Sejumlah pihak yang justru memiliki kepentingan ekonomi besar kerap menarik diri ke belakang, lalu membiarkan warga menjadi barisan terdepan saat konflik memanas. Warga didorong menolak, sementara pihak yang menggerakkan tetap aman secara hukum karena namanya tidak tercatat dalam dokumen apa pun.
Kondisi ini membuat penegakan hukum menjadi tidak seimbang. Warga kecil berisiko berhadapan dengan proses pidana, sedangkan aktor yang menikmati keuntungan terbesar dari pemanfaatan kawasan sulit dijerat karena minimnya bukti keterkaitan. Padahal, keadilan dalam penertiban kawasan hutan semestinya diukur dari kemampuan aparat menelusuri rantai manfaat, bukan hanya dari jumlah orang yang diamankan di lapangan.
Poin Kunci yang Perlu Diperhatikan
- Transparansi data: peta kawasan, status lahan, dan dasar penertiban harus dibuka sejak awal agar warga tidak kebingungan.
- Perlindungan pekerja: buruh harian yang kehilangan penghasilan mendadak memerlukan skema bantuan atau alih kerja, bukan hanya tindakan represif.
- Penelusuran aktor utama: penegakan hukum mesti menyasar pihak yang membiayai dan mengorganisasi kegiatan, bukan berhenti pada pelaksana di lapangan.
- Mekanisme penyelesaian sengketa: perlu jalur mediasi dan ganti rugi yang jelas bagi warga yang memiliki hak atau telah menggarap lahan bertahun-tahun.
- Pengawasan berkelanjutan: penertiban tanpa pemantauan pasca-tindakan berisiko memunculkan konflik baru di lokasi yang sama.
Menakar Keadilan dalam Penertiban
Penertiban kawasan hutan pada dasarnya sah dan diperlukan. Tanpa penegakan aturan, kerusakan hutan akan terus berlanjut dan biayanya ditanggung generasi berikutnya. Namun legitimasi sebuah kebijakan tidak hanya ditentukan oleh dasar hukumnya, tetapi juga oleh cara ia dijalankan. Jika warga dijadikan tameng dan kemudian ditinggalkan menghadapi risiko sendiri, penertiban berpotensi melahirkan persoalan baru: hilangnya mata pencaharian, memburuknya relasi antara negara dan masyarakat, serta menguatnya resistensi di lapangan.
Karena itu, penertiban yang benar seharusnya berjalan seiring dengan penyelesaian hak-hak warga, keterbukaan informasi, dan penelusuran aktor di balik pemanfaatan kawasan. Hutan yang hilang bertahun-tahun memang sulit dipulihkan dalam sehari, sebagaimana upah buruh yang lenyap dalam sekejap. Namun keduanya sama-sama menuntut keadilan yang tidak boleh diabaikan, termasuk oleh mereka yang paling berkepentingan menjaga kawasan hutan tetap utuh. Beritadua.com menekankan bahwa keberhasilan penertiban semestinya diukur dari pulihnya fungsi hutan sekaligus terlindunginya warga dari kriminalisasi dan kehilangan penghasilan.



