Aktivis Perempuan Dorong Percepatan Revisi UU Perlindungan Anak
Aktivis perempuan Imelda Sari mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurutnya, dua r...

Aktivis perempuan Imelda Sari mendorong percepatan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Menurutnya, dua regulasi itu menjadi fondasi penting untuk memastikan negara hadir secara nyata dalam melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, hingga jerat pidana yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik anak. Dorongan tersebut muncul karena tantangan perlindungan anak hari ini jauh lebih kompleks dibandingkan saat undang-undang itu pertama kali disusun.
Dalam pandangan Imelda, revisi bukan sekadar memperbarui pasal, tetapi merancang ulang cara negara merespons persoalan anak. Kekerasan seksual berbasis digital, perundungan daring, perdagangan anak, eksploitasi ekonomi, serta kekerasan dalam lingkungan pengasuhan menjadi contoh persoalan yang belum sepenuhnya terakomodasi. Ia menilai pendekatan hukum yang ada masih terfragmentasi, sehingga anak korban kerap kesulitan mendapatkan pendampingan, pemulihan, dan akses keadilan secara utuh.
Mendorong Harmonisasi Dua Regulasi
Imelda menyoroti pentingnya harmonisasi antara UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua aturan itu, katanya, harus berbicara dalam satu logika: anak adalah pihak yang harus dilindungi, bukan objek yang diperlakukan secara seragam dengan orang dewasa. Ia mendorong agar revisi memuat mekanisme pencegahan yang lebih kuat, layanan rujukan terpadu, serta penguatan kewenangan lembaga pengawas perlindungan anak.
Perlindungan anak tidak boleh berhenti pada norma di atas kertas. Negara perlu memastikan setiap anak yang menjadi korban atau berhadapan dengan hukum mendapatkan pendampingan, pemulihan, dan masa depan yang tetap terbuka.
Dorongan itu mendapat dukungan dari sejumlah pegiat perlindungan anak dan penyedia layanan. Mereka menilai revisi dapat menjadi momentum untuk memperkuat sistem rujukan, memperjelas pembagian tugas antara pemerintah pusat dan daerah, serta menutup celah hukum yang selama ini membuat kasus-kasus kekerasan terhadap anak sulit diproses. Dukungan juga datang dari kalangan akademisi yang melihat perlunya definisi dan prosedur yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Dukungan dan Catatan Kritis
Namun, langkah percepatan revisi tidak luput dari catatan kritis. Sejumlah pihak mengingatkan agar pembahasan tidak dilakukan secara terburu-buru. Menurut mereka, revisi dua undang-undang sekaligus berisiko menimbulkan tumpang tindih norma, memperlempar tanggung jawab antarkelembagaan, atau menghasilkan aturan yang sulit diterapkan di lapangan. Kritik lain menyoroti kebutuhan anggaran, kapasitas aparat, dan kesiapan layanan di daerah, terutama wilayah terpencil.
- Perlindungan korban: revisi perlu memperkuat pendampingan hukum, psikologis, dan pemulihan sosial bagi anak korban kekerasan.
- Keadilan restoratif: pendekatan pemulihan harus diutamakan, tanpa menghapus akuntabilitas pelaku.
- Pencegahan: negara perlu memperkuat edukasi keluarga, sekolah, dan ruang digital yang aman bagi anak.
- Tata kelola: pembagian kewenangan pusat-daerah mesti jelas agar layanan tidak berhenti di tingkat kebijakan.
- Partisipasi: suara anak dan keluarga korban perlu didengar dalam proses legislasi, bukan hanya kepentingan institusi.
Di sisi lain, pembentuk undang-undang dan pemerintah menekankan bahwa revisi harus melalui proses yang cermat, transparan, dan partisipatif. Mereka menilai percepatan tidak boleh mengorbankan kualitas rumusan. Argumen ini masuk akal karena undang-undang yang lemah implementasinya justru dapat menimbulkan persoalan baru, termasuk kriminalisasi berlebihan atau beban administratif yang menyulitkan petugas di lapangan.
Tantangan Implementasi
Persoalan sesungguhnya tidak berhenti pada revisi. Tanpa penguatan implementasi, perubahan pasal hanya akan menjadi janji normatif. Imelda dan para pendukungnya menekankan perlunya sistem data terpadu, pelatihan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum, penyediaan rumah aman, layanan kesehatan mental, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil. Mereka juga mendorong agar anggaran perlindungan anak ditempatkan sebagai prioritas, bukan pos sekunder.
Dengan demikian, dorongan mempercepat revisi UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak berada di antara dua kebutuhan: respons cepat terhadap darurat perlindungan anak dan kehati-hatian agar produk hukum tidak menjadi beban baru. Jalan tengahnya adalah pembahasan yang terbuka, berbasis bukti, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Jika negara mampu menjaga keseimbangan itu, revisi tidak hanya menjadi agenda legislasi, tetapi juga langkah nyata untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh aman, terlindungi, dan memperoleh keadilan.



