Pemerintah Siapkan HP Gratis Berekening Digital untuk Bansos

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital serta Bank Indonesia per awal 2025, pemerintah tengah menyiapkan program pembagian perangkat telepon seluler gratis yang dilengkapi rekening digital. Kebijakan ini dirancang sebagai kanal baru penyaluran bantuan sosial (bansos) sekaligus upaya memperluas inklusi keuangan di Tanah Air. Hingga kini, rasio kepemilikan rekening orang dewasa di Indonesia baru menembus angka sekitar 75 persen, sementara penetrasi internet nasional dilaporkan mencapai 79,5 persen pada 2024 menurut laporan lembaga riset digital. Artinya, masih ada celah signifikan antara mereka yang terhubung internet dan mereka yang memiliki akses layanan keuangan formal.

Program ini menyasar keluarga penerima manfaat yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Melalui perangkat yang telah tertanam rekening digital, penyaluran dana bantuan diharapkan lebih cepat, transparan, dan terhindar dari pungutan liar yang selama ini menjadi keluhan klasik di lapangan. Sebagai konteks, anggaran perlindungan sosial dalam APBN 2025 dialokasikan sekitar Rp 504,7 triliun, dengan porsi bantuan sosial tunai yang cukup besar. Efisiensi penyaluran menjadi kata kunci, mengingat setiap kebocoran satu persen saja setara dengan Rp 5 triliun dana publik.

Di Satu Sisi: Dorongan Inklusi Keuangan dan Efisiensi Penyaluran

Dari kacamata makro, kebijakan ini berpotensi mempercepat tren inklusi keuangan yang selama satu dekade terakhir mengalami kenaikan stabil. Indeks Keuangan Inklusif yang dirilis Bank Indonesia menunjukkan peningkatan dari sekitar 60 persen pada 2019 menjadi di atas 80 persen pada 2023. Pemberian rekening digital sejak awal kepada kelompok bawah piramida ekonomi dapat memperluas basis nasabah bank, memperkuat likuiditas sistem keuangan, dan membuka akses kredit mikro di kemudian hari.

Secara fiskal, digitalisasi penyaluran bansos juga memangkas biaya distribusi. Pengalaman program bantuan tunai sebelumnya menunjukkan bahwa penyaluran nontunai menurunkan waktu pencairan dari hitungan minggu menjadi hitungan hari. Bagi penerima manfaat, dana yang masuk langsung ke rekening dapat digunakan untuk kebutuhan pokok tanpa harus antre di kantor pos atau menghadapi perantara yang meminta jasa.

"Digitalisasi bansos adalah keniscayaan. Yang penting, infrastruktur identitas dan verifikasi penerima harus matang agar penyaluran tepat sasaran," ujar seorang ekonom senior yang meneliti kebijakan perlindungan sosial.

Selain itu, perangkat yang terhubung dengan ekosistem digital membuka peluang pelaku usaha mikro untuk masuk ke pasar daring. Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat sekitar 64 juta UMKM berkontribusi terhadap sekitar 61 persen PDB nasional. Jika sebagian penerima manfaat memanfaatkan perangkat untuk berjualan daring, dampak berganda terhadap perekonomian bisa lebih besar dari sekadar nilai bantuan yang disalurkan.

Di Sisi Lain: Beban Fiskal, Risiko Salah Sasaran, dan Kesinambungan

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Pertama, soal beban fiskal. Pengadaan perangkat dalam jumlah besar membutuhkan anggaran tambahan yang harus dibandingkan dengan manfaat langsungnya. Dengan asumsi harga satu perangkat berkisar Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta dan target penerima mencapai jutaan kepala keluarga, kebutuhan anggaran bisa menembus puluhan triliun rupiah. Di tengah ruang fiskal yang menyempit—defisit APBN 2025 diproyeksikan sekitar 2,5 persen PDB—pembelanjaan baru berpotensi menekan kredibilitas konsolidasi fiskal.

Kedua, risiko salah sasaran dan duplikasi data. Pengalaman sejumlah program bansos menunjukkan masih adanya penerima yang tidak layak masuk dalam daftar, sementara kelompok yang benar-benar membutuhkan justru terlewat. Tanpa pembaruan DTKS yang berkala dan integrasi dengan data kependudukan, pembagian perangkat berisiko menciptakan ketimpangan baru di tingkat desa.

Ketiga, aspek kesinambungan. Perangkat elektronik memiliki masa pakai terbatas, umumnya tiga hingga lima tahun, sementara biaya pemeliharaan, penggantian, dan paket data berkelanjutan tidak bisa diabaikan. Bila tidak ada skema pendanaan jangka panjang, program ini bisa menjadi beban rutin APBN yang sulit dihentikan karena menyangkut hajat orang banyak.

Sentimen Pasar dan Proyeksi ke Depan

Dari sisi pasar, kebijakan ini berpotensi menjadi sentimen positif bagi emiten telekomunikasi dan perbankan digital. Penambahan basis pengguna baru dapat mendorong pertumbuhan pendapatan data dan fee-based income. Meski demikian, valuasi sektor telekomunikasi saat ini diperdagangkan pada rasio harga terhadap laba yang tidak murah, sehingga pelaku pasar cenderung menanti detail teknis program sebelum mengambil posisi. Capital outflow yang masih membayangi pasar keuangan domestik juga membuat investor asing lebih selektif.

Ke depan, keberhasilan program sangat bergantung pada tiga hal: akurasi data penerima, kesiapan infrastruktur digital di daerah terpencil, dan kerangka regulasi yang jelas soal kepemilikan serta keamanan data pribadi. Bila ketiganya terpenuhi, program ini bisa menjadi katalis inklusi keuangan yang berdampak jangka panjang. Sebaliknya, tanpa perencanaan matang, kebijakan berpotensi hanya menjadi beban fiskal tanpa hasil yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat.