Pembangunan Infrastruktur di Jabar Masih Terkendala Pembebasan Lahan

Bandung – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Barat masih dihadapkan pada persoalan klasik, yakni pembebasan lahan. Kondisi ini dinilai dapat menghambat penyelesaian sejumlah proyek strategis yang sangat dinantikan masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi.

Berdasarkan laporan yang dihimpun Beritadua.com, proses negosiasi dan ganti rugi lahan kerap menjadi titik krusial yang memperlambat realisasi proyek. Akibatnya, beberapa ruas jalan tol, jalur kereta api, dan infrastruktur pengendali banjir yang telah direncanakan harus menyesuaikan ulang jadwal pengerjaannya.

Pembebasan Lahan Jadi Batu Sandungan

Beberapa proyek di wilayah Cekungan Bandung dan jalur selatan Jabar mengalami kemunduran jadwal akibat belum tuntasnya status kepemilikan tanah. Data yang diperoleh media kami menunjukkan, setidaknya lima proyek konektivitas utama di provinsi ini tertunda antara enam hingga dua belas bulan karena masih menunggu penyelesaian administrasi pertanahan.

Pakar tata kelola lahan dari Universitas Padjadjaran menyebutkan, selain aspek legalitas, faktor sosial seperti ketidakpercayaan warga terhadap nilai ganti rugi dan keengganan melepas tanah warisan ikut mempersulit mediasi. “Diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan transparan, karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya dalam diskusi terbatas pekan lalu.

Koordinasi Tiga Tingkatan Jadi Syarat Mutlak

Menghadapi kendala tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Ia menilai tanpa sinergi yang kuat, proyek-proyek yang telah direncanakan berpotensi tidak berjalan sesuai target.

"Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat memerlukan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota agar proyek yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai target. Jabar sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia membutuhkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung konektivitas, pertumbuhan ekonomi, dan penanganan bencana hidrometeorologi," ujar Sudjatmiko kepada Beritadua.com.

Pernyataan tersebut menggarisbawahi urgensi pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada sektor jalan, tetapi juga harus mencakup mitigasi bencana. Jawa Barat yang kerap dilanda banjir bandang, longsor, dan cuaca ekstrem memerlukan infrastruktur tahan bencana yang dirancang secara holistik.

Proyek Strategis dan Dampak Ekonomi

Sejumlah proyek yang paling terdampak persoalan lahan antara lain jalur tol Sadang–Sumedang, jalur ganda kereta api lintas selatan, serta perluasan Bandara Kertajati. Pejabat Dinas Bina Marga Jabar mengakui bahwa keterlambatan di satu titik saja dapat memicu efek domino pada proyek terintegrasi lainnya.

Di sisi lain, pelaku industri di kawasan Bekasi, Karawang, dan Purwakarta mulai khawatir terhadap memburuknya waktu tempuh logistik. Ketua Asosiasi Pengusaha setempat mengungkapkan bahwa setiap bulan penundaan jalur tol berpotensi meningkatkan biaya distribusi hingga 3 persen. “Kami berharap ada terobosan kebijakan agar lahan bisa segera dibebaskan tanpa mengabaikan hak warga,” katanya.

Pemerintah provinsi, melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan tim percepatan pembebasan lahan, mulai menerapkan skema konsinyasi di pengadilan sebagai langkah terakhir. Metode ini memungkinkan proyek tetap berjalan sementara pemilik lahan menerima uang ganti rugi yang dititipkan di pengadilan. Meski efektif, pendekatan ini tetap membutuhkan pengawalan agar tidak menimbulkan sengketa panjang.

Ke depan, model pendekatan kolaboratif dan penggunaan teknologi seperti pemetaan kadastral digital diharapkan mampu meminimalkan sengketa lahan. Beritadua.com akan terus memantau perkembangan penyelesaian hambatan ini dan dampaknya terhadap pembangunan Jawa Barat.