PDIP Sebut Klaim Jokowi Soal Ritual Injak Kepala Kerbau Sulit Dipercaya

Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik tajam terhadap penjelasan seputar prosesi adat injak kepala kerbau yang terjadi dalam safari politik Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) di Lampung. Pihak partai berlambang banteng itu menilai keterangan bahwa Jokowi tidak mengetahui adanya prosesi tersebut sebagai sesuatu yang tidak masuk akal dan hanya sekadar dagelan politik.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menuturkan bahwa berdasarkan informasi yang dihimpun oleh media kami, justru terdapat fakta yang bertolak belakang. Menurut kabar yang beredar, Jokowi disebut-sebut menempati posisi sebagai ketua panitia dalam acara adat yang menuai kontroversi tersebut.

"Jokowi mau injak kepala kerbau atau kepala ular ya silakan saja, nggak ada hubungan dengan kita. Yang saya dengar, Jokowi jadi ketua panitia kegiatan itu," kata Deddy kepada awak media, Jumat (3/7/2026).

Kritik ini mencuat setelah sebelumnya beredar pernyataan yang membela Jokowi dengan menyebutkan bahwa mantan kepala negara itu tidak memahami rangkaian prosesi adat yang sedang berlangsung. Deddy secara spesifik meragukan validitas narasi yang dilontarkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terkait peristiwa tersebut. Ia menegaskan bahwa klaim yang dibangun sangat mungkin tidak benar dan sulit untuk dibuktikan kebenarannya.

Dalam pernyataannya, politisi senior PDIP itu melontarkan sindiran pedas dengan menyinggung karakter politik Jokowi. Menurut penilaiannya, sosok mantan Wali Kota Solo itu dikenal sebagai pribadi yang bisa melakukan apa pun demi mencapai tujuan politik yang diinginkan, sehingga wajar jika publik meragukan pengakuan ketidaktahuannya.

Prosesi injak kepala kerbau sendiri merupakan bagian dari ritual adat yang sarat makna simbolik dalam tradisi masyarakat Lampung. Biasanya, ritual ini dilakukan sebagai bentuk simbolis kepemimpinan dan penghormatan. Namun, pelaksanaannya dalam konteks safari politik menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat.

Polemik ini menambah panjang daftar ketegangan politik antara PDIP dengan Jokowi pasca-berakhirnya masa jabatan presiden. Deddy menekankan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan pilihan pribadi Jokowi untuk terlibat dalam ritual apa pun, yang menjadi soal adalah narasi yang dibangun untuk menutupi fakta di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, laporan dari media kami masih berupaya mengonfirmasi langsung kebenaran posisi Jokowi sebagai ketua panitia kepada pihak-pihak terkait.