Pasar Karbon Indonesia: Rp200 Juta Jadi Rp1,5 Miliar?

Platform perdagangan emisi atau pasar karbon di Indonesia semakin menggeliat. Narasi bahwa modal Rp200 juta dapat berkembang menjadi Rp1,5 miliar dalam hitungan tahun bukan sekadar isapan jempol. Namun, seperti lazimnya instrumen investasi baru, potensi keuntungan besar selalu berbanding lurus dengan risiko yang tidak kecil. Beritadua mencoba mengupas secara berimbang peluang dan tantangan di balik janji manis tersebut.

Mekanisme Penciptaan Kredit Karbon

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) hingga kuartal I-2025, Indonesia memiliki stok kredit karbon potensial sebanyak 54,7 juta ton CO2 ekuivalen yang berasal dari proyek kehutanan, energi terbarukan, dan pengelolaan limbah. Angka ini setara dengan 18% dari total target penurunan emisi nasional sesuai Nationally Determined Contribution (NDC). Melalui mekanisme pasar karbon, setiap ton emisi yang berhasil direduksi atau diserap dapat dikonversi menjadi satu unit kredit karbon yang tercatat dan bisa dijual ke perusahaan yang membutuhkan offset.

Di Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) yang diluncurkan pada September 2023, harga unit kredit karbon berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000 per ton. Harga ini sangat bervariasi tergantung pada validitas proyek, lokasi, dan permintaan dari pembeli—terutama perusahaan-perusahaan yang terkena kewajiban penurunan emisi atau yang ingin mengklaim label hijau. Dengan asumsi investor mampu membangun proyek restorasi lahan gambut seluas 50 hektare yang menyerap karbon 10.000 ton per tahun, dan menjual di harga rata-rata Rp100.000, potensi pendapatan kotor mencapai Rp1 miliar per tahun. Jika biaya awal investasi, termasuk sertifikasi, hanya Rp200 juta, maka dalam dua hingga tiga tahun nilai portofolio bisa melampaui Rp1,5 miliar.

“Pasar karbon adalah terobosan penting, tetapi harus diiringi transparansi dan data akurat agar tidak terjadi gelembung,” ujar seorang analis pasar modal yang enggan disebutkan namanya.

Di Sisi Lain, Risiko Tak Bisa Diabaikan

Prospek cerah bukan tanpa bayang-bayang. Salah satu risiko utama adalah volatilitas harga. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa pada semester I-2025, harga kredit karbon di bursa domestik sempat anjlok ke level Rp38.000 per ton, dari sebelumnya Rp120.000, akibat berkurangnya permintaan dari sektor industri yang menunda kepatuhan. Lonjakan harga juga bisa terjadi, namun ketidakpastian ini menyulitkan investor untuk memproyeksikan imbal hasil.

Risiko kedua adalah regulasi. Meskipun sudah ada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan OJK terkait bursa karbon, implementasi aturan turunan tentang perdagangan karbon lintas sektor dan lintas negara masih lambat. Ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal kepemilikan kredit karbon dan potensi pajak berganda. Sengketa legal terkait proyek karbon di negara lain, seperti kasus di Brasil, menjadi pelajaran bahwa tanpa kerangka hukum yang kuat, investor bisa kehilangan klaimnya.

Ketiga, biaya sertifikasi tidak murah. Pengakuan internasional dari lembaga seperti Verra atau Gold Standard memerlukan audit yang ketat dan biaya mencapai Rp500 juta hingga Rp1 miliar per proyek. Bagi investor kecil yang bermodalkan Rp200 juta, skema ini bisa jadi tidak realistis tanpa kemitraan atau platform agregator. Selain itu, risiko oversupply karena banyaknya proyek yang masuk pasar tanpa diimbangi permintaan dapat menekan harga dalam jangka panjang.

Pro dan Kontra dalam Angka

Jika diringkas, potensi keuntungan didukung oleh fundamental ekonomi hijau nasional: pemerintah menargetkan pendapatan dari perdagangan karbon mencapai Rp400 triliun pada 2030, menurut hitung-hitungan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Di sisi lain, data Bank Indonesia menunjukkan bahwa aliran modal asing ke sektor hijau dalam negeri diproyeksikan sebesar USD5,2 miliar tahun ini, yang sebagian besar akan masuk ke proyek karbon berkualitas tinggi. Sementara itu, kontra terletak pada nilai transaksi bursa karbon yang masih mini—tercatat baru Rp35 miliar sejak peluncuran hingga akhir 2024, menandakan likuiditas yang rendah dan minat yang belum massif.

Strategi bagi Investor

Untuk menangkap peluang, investor disarankan untuk tidak hanya terjun langsung ke proyek, tetapi bisa memulai melalui pembelian unit kredit karbon di bursa yang sudah terverifikasi, atau melalui reksa dana tematik ESG. Bagi pelaku usaha, membangun proyek karbon membutuhkan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas lokal untuk memastikan aspek sosial terpenuhi—karena proyek yang gagal memenuhi standar sosial dan lingkungan bisa kehilangan sertifikatnya.

Di masa depan, dengan rencana pemberlakuan perdagangan karbon lintas batas dan integrasi dengan bursa karbon regional, harga kredit karbon Indonesia berpotensi terkoreksi naik. Namun, seperti kata pepatah investasi, “high return, high risk”. Modal Rp200 juta memang bisa jadi Rp1,5 miliar, tetapi juga bisa menyusut jika salah langkah.