OJK Kaji Perpanjangan Batas Kredit Macet Fintech Jadi 180 Hari

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per awal 2025, industri pendanaan daring atau pinjaman online (pinjol) di Indonesia masih mencatat pertumbuhan penyaluran kredit yang signifikan, namun diiringi dengan kenaikan rasio kredit bermasalah yang perlu diwaspadai. OJK kini tengah mengkaji perubahan definisi kredit macet untuk sektor pendanaan daring, dari sebelumnya 90 hari tunggakan menjadi 180 hari, guna menyelaraskan ketentuan dengan industri perbankan. Kebijakan ini berpotensi mengubah lanskap penilaian risiko (risk assessment) di sektor fintech lending yang selama ini beroperasi dengan standar lebih ketat dibandingkan bank konvensional.

Latar Belakang Perubahan: Menyeragamkan Standar dengan Perbankan

Dalam ketentuan perbankan yang berlaku, kredit dikategorikan macet (non-performing loan/NPL) apabila debitur tidak melakukan pembayaran selama lebih dari 90 hari sejak jatuh tempo. Namun, untuk sektor pendanaan daring, OJK sebelumnya menerapkan batas yang lebih singkat, yakni 90 hari, yang dalam praktiknya sering dianggap terlalu ketat mengingat karakteristik peminjam yang sebagian besar merupakan segmen unbanked dan underbanked. Perubahan dari 90 hari menjadi 180 hari bertujuan untuk memberikan ruang pemulihan (recovery) yang lebih longgar bagi penyelenggara fintech, sekaligus menyamakan level playing field dengan perbankan.

Di satu sisi, perpanjangan batas waktu ini dapat membantu penyelenggara pendanaan daring dalam mengelola portofolio kredit mereka secara lebih fleksibel. Dengan tenggat 180 hari, perusahaan memiliki waktu lebih panjang untuk melakukan restrukturisasi, penagihan intensif, maupun negosiasi dengan peminjam sebelum kredit benar-benar dikategorikan macet. Hal ini berpotensi menurunkan tekanan terhadap likuiditas dan menjaga stabilitas neraca perusahaan, terutama di tengah tren kenaikan biaya dana (cost of fund) dan sentimen pasar yang masih volatil.

Di sisi lain, kebijakan ini menuai kekhawatiran terkait potensi moral hazard. Apabila batas waktu diperpanjang, ada risiko penyelenggara fintech menunda pengakuan kerugian (loss recognition) dan menyembunyikan kualitas aset yang sebenarnya memburuk. Bagi investor dan analis, transparansi dalam pelaporan rasio kredit macet menjadi krusial. Tanpa pengawasan yang ketat, perpanjangan batas ini bisa menciptakan ilusi bahwa portofolio kredit sehat, padahal fundamentalnya sedang menurun.

Pro: Fleksibilitas Restrukturisasi dan Stabilitas Likuiditas

Perpanjangan batas kredit macet menjadi 180 hari memberikan beberapa manfaat langsung. Pertama, penyelenggara memiliki waktu lebih untuk melakukan penagihan dan restrukturisasi, sehingga potensi recovery rate meningkat. Kedua, tekanan terhadap likuiditas jangka pendek dapat diredam, karena kredit yang seharusnya dihapusbukukan (write-off) pada hari ke-90 dapat tetap tercatat sebagai aset produktif hingga hari ke-180. Ketiga, kebijakan ini mendorong pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan peminjam yang mengalami kesulitan sementara, sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen.

"Penyelarasan ketentuan ini penting agar industri pendanaan daring tidak dihukum oleh standar yang terlalu ketat, sementara mereka melayani segmen yang secara struktural lebih berisiko," ujar seorang analis industri keuangan yang tidak ingin disebutkan namanya.

Dari perspektif makro, langkah ini dapat menjaga pertumbuhan penyaluran kredit fintech yang selama ini menjadi alternatif pembiayaan bagi UMKM. Dengan portofolio yang lebih stabil, penyelenggara diharapkan mampu menjaga indeks kepercayaan investor dan mencegah capital outflow dari sektor ini.

Kontra: Risiko Moral Hazard dan Transparansi Kualitas Aset

Namun, kritik terhadap rencana ini juga kuat. Perpanjangan batas waktu dapat menciptakan insentif bagi penyelenggara untuk menunda pengakuan kredit bermasalah, sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi riil. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengikis kepercayaan investor dan merusak kredibilitas industri. Selain itu, tanpa pengawasan yang memadai, risiko akumulasi kredit macet yang tersembunyi (hidden NPL) dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Sejumlah pengamat juga mengingatkan bahwa perbedaan karakteristik peminjam antara bank dan fintech harus menjadi pertimbangan. Peminjam fintech cenderung memiliki kapasitas bayar yang lebih rendah dan tidak memiliki agunan, sehingga perpanjangan waktu bisa jadi hanya menunda masalah tanpa menyelesaikannya. Proyeksi ke depan, OJK perlu memastikan bahwa kebijakan ini dibarengi dengan penguatan manajemen risiko, audit berkala, dan transparansi pelaporan.

Secara keseluruhan, rencana perubahan batas kredit macet dari 90 hari menjadi 180 hari merupakan langkah strategis yang memiliki dua sisi. Di satu sisi, kebijakan ini dapat memberikan ruang bernapas bagi industri fintech dan menjaga stabilitas likuiditas. Di sisi lain, risiko moral hazard dan penurunan transparansi perlu dimitigasi dengan regulasi yang ketat. Tanpa keseimbangan tersebut, kebijakan ini berpotensi menciptakan sentimen pasar yang positif secara semu, namun rapuh secara fundamental.