OJK Dorong Insentif Pajak untuk Produk ETF Emas Non-Delivery

Jakarta — Regulator pasar keuangan nasional mendorong pemerintah memberikan dukungan kebijakan fiskal bagi instrumen investasi alternatif berbasis logam mulia. Langkah ini disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi lembaga pengawas tersebut dalam pertemuan tertutup bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, awal pekan ini. Inisiatif tersebut difokuskan pada pengembangan Exchange Traded Fund (ETF) emas dengan mekanisme non-delivery, sebuah produk yang diyakini mampu memperdalam pasar modal domestik sekaligus menekan ketergantungan masyarakat pada praktik simpan fisik konvensional.

Mekanisme Baru, Tanpa Serah Fisik

ETF emas non-delivery merupakan kontrak keuangan yang memberikan eksposur terhadap pergerakan harga emas tanpa kewajiban penyerahan fisik logam mulia tersebut pada saat jatuh tempo. Seluruh proses penyelesaian transaksi dilakukan secara tunai berdasarkan selisih harga acuan. Ini berbeda signifikan dengan ETF emas konvensional yang sepenuhnya di-backing oleh emas batangan yang disimpan di custodian. Bagi investor ritel, instrumen ini menghilangkan kerumitan terkait penyimpanan, asuransi, dan risiko kehilangan aset fisik. Namun, dari sisi regulasi, produk derivatif semacam ini masih memerlukan sejumlah penyesuaian, terutama terkait perlakuan perpajakan atas keuntungan yang diperoleh investor.

Permintaan insentif yang diajukan mencakup keringanan atau penundaan pengenaan pajak atas capital gain yang timbul dari transaksi ETF tersebut. Tanpa stimulus fiskal yang memadai, daya saing produk dalam negeri dikhawatirkan kalah menarik jika dibandingkan dengan instrumen sejenis yang sudah lebih dulu matang di bursa regional seperti Singapura dan Hong Kong. Kekhawatiran otoritas cukup beralasan karena minat investor Indonesia terhadap aset berbasis emas terus menunjukkan tren penguatan, terutama dalam dua tahun terakhir ketika ketidakpastian geopolitik global mendorong lonjakan permintaan aset safe haven.

Data Pasar dan Tekanan Likuiditas

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia per Juli 2026, total dana kelolaan produk ETF konvensional di pasar modal dalam negeri telah menembus angka Rp24,7 triliun, tumbuh sebesar 16,3% secara year-on-year. Namun, pangsa ETF berbasis komoditas, khususnya emas, masih sangat kecil—kurang dari 3,2% dari total portofolio ETF nasional. Ini menciptakan celah besar yang potensial untuk diisi, terutama dengan hadirnya varian non-delivery yang secara teknis lebih mudah diakses oleh investor dengan modal terbatas.

Di satu sisi, penerbitan ETF emas non-delivery berpotensi menarik aliran dana dari investor domestik yang selama ini menempatkan dananya di produk luar negeri. Ini sejalan dengan semangat pemerintah untuk mengurangi capital outflow dan memperbesar basis investor lokal. Di sisi lain, instrumen derivatif memiliki risiko leverage dan volatilitas yang tidak dapat diabaikan begitu saja. OJK menyadari bahwa tanpa literasi yang memadai, lonjakan partisipasi ritel justru bisa menciptakan gelembung spekulatif baru.

“Kami tidak hanya meminta insentif, tapi juga secara paralel menyiapkan kerangka pengawasan yang lebih ketat,” ujar seorang pejabat senior OJK yang enggan disebutkan namanya. “Produk ini akan dikenakan batasan eksposur harian dan kewajiban pelaporan real-time bagi manajer investasi.” Pernyataan tersebut menegaskan posisi regulator yang berusaha menyeimbangkan antara dorongan inovasi dan perlindungan konsumen.

Tantangan Harmonisasi Regulasi

Permohonan insentif fiskal untuk ETF emas non-delivery membentur kompleksitas yurisdiksi. Saat ini, peraturan perpajakan atas instrumen derivatif di Indonesia masih mengacu pada kerangka yang dirancang untuk transaksi fisik, bukan kontrak penyelesaian tunai. Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebelumnya telah merekomendasikan harmonisasi aturan, namun implementasinya di lapangan masih tersangkut koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK sendiri.

Pertemuan dengan Menko Perekonomian diharapkan menjadi titik awal percepatan proses tersebut. Airlangga Hartarto dinilai memiliki kapasitas untuk menyatukan suara antar kementerian dan lembaga. Apabila insentif diberikan, produk ini diproyeksikan akan diluncurkan secara terbatas pada kuartal keempat tahun berjalan melalui mekanisme regulatory sandbox yang sudah tersedia. Target awal penggalangan dana diperkirakan berada pada rentang Rp800 miliar hingga Rp1,2 triliun untuk enam bulan pertama pasca peluncuran.

Pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, yang enggan disebutkan identitasnya, menilai bahwa keberhasilan instrumen ini sangat bergantung pada struktur insentif yang ditawarkan. “Kalau pajak capital gain masih setara dengan transaksi saham biasa, investor tidak punya alasan untuk beralih. Keringanan harus signifikan—minimal separuh dari tarif normal—untuk menciptakan daya tarik awal,” katanya dalam diskusi virtual pekan lalu. Ia juga mengingatkan agar insentif tidak menciptakan ketimpangan dengan produk pasar modal yang sudah ada lebih dulu.

Prospek Jangka Menengah

Bagi sektor jasa keuangan Indonesia, dorongan terhadap ETF emas non-delivery merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengembangkan pasar derivatif domestik. Proyeksi internal OJK menyebutkan bahwa dalam lima tahun ke depan, kontribusi produk derivatif terhadap total kapitalisasi pasar modal Indonesia bisa meningkat dari 4,7% saat ini menjadi 12%, dengan asumsi insentif fiskal diberikan dan literasi investor terus digenjot. Target ambisius ini akan sulit tercapai jika hambatan pajak dan regulasi tidak segera diurai.

Yang pasti, negosiasi antara otoritas keuangan dan pemerintah masih akan berlangsung intens dalam beberapa pekan mendatang. Hasil akhirnya akan sangat menentukan apakah Indonesia mampu mengejar ketertinggalan di pasar derivatif komoditas, atau kembali harus menyaksikan dana investor mengalir ke produk-produk yang diterbitkan di bursa negara tetangga. Keputusan kini berada di meja Menko Perekonomian.

Baca juga:

• Mengintip Racikan Omelet Mie Mini, Sarapan Cepat yang Kian Digemari
• Parlemen Iran Serukan Pembalasan terhadap AS dalam Sidang Perdana