Menteri Jumhur Sebut Puisi Bisa Perluas Pemahaman Energi
Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai puisi dapat menjadi pintu masuk yang lebih menarik untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap persoalan...

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menilai puisi dapat menjadi pintu masuk yang lebih menarik untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap persoalan energi. Pernyataan itu muncul dalam konteks peluncuran buku puisi berjudul “Denyut Energi dalam Nadi Peradaban”, yang disebut sebagai upaya menerjemahkan isu teknis dan kebijakan energi ke dalam bahasa budaya yang lebih mudah dicerna.
Menurut Jumhur, pendekatan sastra dinilai penting karena isu energi sering kali dibicarakan dalam bahasa angka, proyeksi, dan regulasi yang jauh dari pengalaman sehari-hari warga. Puisi, dalam pandangan itu, dapat membantu publik memahami hubungan antara energi, lingkungan, dan peradaban tanpa harus selalu berangkat dari tabel statistik atau dokumen kebijakan yang rumit.
Puisi sebagai Jembatan Bahasa Teknis
Dalam pandangan pemerintah, literasi energi tidak cukup disampaikan melalui sosialisasi formal. Diperlukan cara-cara kreatif agar pesan tentang efisiensi energi, transisi energi, dan tanggung jawab lingkungan dapat menyentuh kelompok masyarakat yang lebih luas, termasuk generasi muda. Buku puisi itu kemudian diposisikan sebagai instrumen pendamping, bukan pengganti kebijakan teknis.
“Puisi menjadi cara menarik untuk memperluas pemahaman energi,” kata Jumhur dalam kesempatan peluncuran buku tersebut.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa kementerian ingin membangun kedekatan budaya dengan publik. Isu lingkungan dan energi tidak hanya dipresentasikan sebagai persoalan infrastruktur atau target numerik, tetapi juga sebagai persoalan nilai, gaya hidup, dan cara manusia memaknai sumber daya. Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap pesan tentang konservasi dan keberlanjutan lebih mudah diterima.
Harapan dan Ukuran Keberhasilan
Namun, pendekatan budaya semacam ini tetap membutuhkan ukuran keberhasilan yang jelas. Buku puisi dapat menjadi awal percakapan, tetapi dampaknya perlu diuji secara terbuka. Beberapa hal yang layak menjadi perhatian antara lain:
- Jangkauan pembaca: seberapa luas buku itu dapat diakses, termasuk oleh pelajar, komunitas energi, dan masyarakat umum.
- Keterhubungan dengan kebijakan: apakah pesan dalam puisi selaras dengan prioritas transisi energi dan perlindungan lingkungan yang sedang dijalankan.
- Evaluasi publik: apakah ada ruang bagi akademisi, pegiat lingkungan, dan masyarakat untuk menilai efektivitas pendekatan literasi budaya ini.
- Keberlanjutan program: apakah peluncuran buku hanya menjadi acara simbolik atau bagian dari program literasi yang berkelanjutan.
Jika hanya berhenti pada seremoni, pendekatan puisi berisiko dipandang sebagai kosmetik komunikasi publik. Sebaliknya, jika diikuti diskusi, lokakarya, dan keterlibatan sekolah, buku puisi bisa menjadi alat yang cukup efektif untuk membuka ruang dialog tentang energi.
Sisi Lain: Simbol Tak Cukup
Dari sisi kritis, sejumlah pengamat kebijakan publik mengingatkan bahwa puisi tidak bisa menggantikan kerja-kerja substantif. Pemahaman energi tetap harus disertai data terbuka, akses informasi, dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat. Literasi energi tidak cukup membuat orang mengenal istilah, tetapi harus membantu warga memahami hak, risiko, dan pilihan yang tersedia.
Kritik lain menyoroti potensi kesenjangan antara narasi budaya dan realitas di lapangan. Ketika masyarakat menghadapi persoalan akses energi, harga, atau dampak lingkungan, bahasa puisi bisa kehilangan daya gugah jika tidak disertai solusi konkret. Karena itu, pendekatan sastra perlu ditempatkan sebagai pelengkap, bukan pengganti transparansi dan akuntabilitas kebijakan.
Prasyarat agar Literasi Energi Tak Berhenti di Panggung
Untuk menjaga keseimbangan, pemerintah perlu memastikan bahwa program literasi energi melalui puisi memiliki mekanisme tindak lanjut. Diskusi publik, bedah buku di sekolah dan kampus, serta kolaborasi dengan komunitas lingkungan dapat memperluas dampaknya. Selain itu, pemerintah perlu menyediakan materi pendamping yang menjelaskan kaitan antara puisi dan kebijakan energi secara lebih konkret.
Dengan begitu, gagasan Jumhur dapat diuji secara terbuka: apakah puisi benar-benar memperluas pemahaman energi, atau hanya menjadi narasi menarik dalam acara peluncuran. Keberhasilannya tidak ditentukan oleh panjang tepuk tangan, melainkan oleh sejauh mana masyarakat menjadi lebih paham, lebih kritis, dan lebih siap terlibat dalam pengelolaan energi serta perlindungan lingkungan.



