sarah-anjani
Berdasarkan data Kementerian Pertanian per awal 2025, sektor peternakan menyumbang sekitar 1,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan populasi sapi potong mencapai kurang lebih 18,6 juta ekor dan kambing-domba lebih dari 61 juta ekor. Nilai tukar petani (NTP) subsektor peternakan pada periode yang sama bergerak di kisaran indeks 100-105, yang berarti secara agregat daya beli peternak relatif stagnan dibanding sektor tanaman pangan. Angka ini menjadi penting untuk memahami mengapa Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memilih berbicara terbuka soal aspirasi peternak ketimbang membiarkan unjuk rasa berlanjut.
Permintaan agar Peternak Menempuh Jalur Dialog
Mentan secara tegas meminta para peternak maupun petani tidak lagi turun ke jalan untuk menyampaikan keluhan. Ia membuka ruang komunikasi langsung di kantor kementerian dengan alasan bahwa demonstrasi kerap menguras energi dan tidak serta-merta mengubah kebijakan dalam hitungan hari. Menurutnya, jalur audiensi memiliki mekanisme yang lebih terukur: data dihimpun, diverifikasi lintas direktorat, lalu diterjemahkan menjadi program yang punya alokasi anggaran jelas.
Dalam pernyataan tersebut, ia menekankan bahwa dirinya bersedia menemui perwakilan peternak, mendengarkan persoalan harga input, hingga menelusuri hambatan distribusi di lapangan. Pendekatan ini menempatkan kementerian sebagai kanal pertama penyelesaian masalah, bukan jalan terakhir setelah tekanan publik memuncak. Bagi pembaca awam, "audiensi" sederhananya adalah pertemuan resmi antara perwakilan asosiasi dan pejabat untuk membahas kebijakan.
"Kalau ada masalah, datang saja ke saya. Tidak perlu demo di jalan," ujar Mentan dalam keterangan resminya.
Di Satu Sisi: Efisiensi dan Kepastian Kebijakan
Argumen yang mendukung pendekatan dialog cukup kuat. Dari kacamata tata kelola, komunikasi langsung memungkinkan pemerintah memperoleh data primer lebih cepat. Biaya unjuk rasa di jalan, baik biaya transportasi, waktu kerja yang hilang, maupun risiko keamanan, tidak langsung menghasilkan output kebijakan. Bila keluhan disampaikan melalui forum resmi, hasilnya bisa lebih presisi, misalnya penyesuaian alokasi subsidi pakan, percepatan realisasi program sapi indukan, atau penyederhanaan perizinan distribusi ternak antarwilayah.
Pendekatan ini juga berpotensi memperbaiki sentimen pasar. Ketika komunikasi berjalan, pelaku usaha cenderung menahan diri dari aksi jual panik maupun spekulasi harga. Stabilitas ekspektasi ini penting, karena harga daging sapi dan telur ayam ras termasuk komoditas penyumbang inflasi pangan yang berbobot cukup besar dalam keranjang indeks harga konsumen.
Di Sisi Lain: Risiko Suara Tertutup dan Jarak Birokrasi
Namun, ajakan itu tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Kritik yang muncul adalah bahwa unjuk rasa sering menjadi mekanisme terakhir ketika saluran formal dinilai lambat atau tidak responsif. Peternak skala kecil di daerah jarang memiliki akses modal untuk bepergian ke pusat, apalagi menyiapkan dokumen teknis seperti kajian biaya produksi dan struktur harga pakan. Menyuruh mereka "datang saja" secara tidak langsung dapat menyaring siapa yang punya sumber daya, sehingga yang terdengar justru asosiasi besar dan perusahaan peternakan.
Selain itu, ada risiko kredibilitas bila janji penanganan tidak diikuti anggaran. Peternak mengeluhkan struktur biaya yang membebani: pakan konsentrat yang menguasai sekitar 60-70 persen dari total biaya produksi, ditambah fluktuasi harga jagung pipilan yang bergerak pada kisaran Rp5.000-Rp7.500 per kilogram bergantung musim panen. Bila harga jual hidup di tingkat peternak tidak sebanding, margin menipis dan populasi ternak rakyat cenderung berkurang dari tahun ke tahun.
Pro: dialog mempercepat respons kebijakan, menghemat biaya sosial, dan menstabilkan ekspektasi pasar. Kontra: jalur formal berisiko tidak inklusif bagi peternak kecil dan bisa kehilangan legitimasi jika tindak lanjutnya lemah. Yang paling menentukan bukan pernyataan di awal, melainkan transparansi hasil pertemuan: berapa anggaran yang digeser, program apa yang dipercepat, dan kapan targetnya dievaluasi.
Dari kacamata pasar, perhatian berikutnya terletak pada realisasi intervensi dan dampaknya terhadap inflasi pangan, neraca perdagangan ternak, serta minat investasi pada rantai pendingin dan rumah potong hewan. Tanpa perbaikan fundamental di hilir maupun hulu, imbauan agar tidak berdemonstrasi hanya akan menjadi kalimat retoris yang cepat menguap seiring siklus panen dan siklus harga berikutnya.
Comments (0)