Menkes: Nggak Tahu Kenapa, Sekarang Banyak Orang Antivaksin

Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan bahwa pemerintah akan memperkuat edukasi mengenai vaksinasi di Indonesia. Hal tersebut diungkapkannya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/6/2026). Budi mengaku heran dengan fenomena maraknya penolakan terhadap vaksin di kalangan masyarakat saat ini.

Keheranan Menkes Melihat Gerakan Antivaksin

Dalam penyampaiannya, Budi tidak bisa menyembunyikan rasa herannya terhadap semakin banyaknya orang yang menolak vaksinasi. “Nggak tahu kenapa, sekarang banyak orang antivaksin,” ujar Budi, seperti dikutip media kami. Ia menekankan bahwa vaksinasi merupakan salah satu intervensi kesehatan paling efektif yang pernah ada, dan penolakan terhadapnya justru dapat membahayakan upaya kesehatan masyarakat secara luas.

Strategi Imunisasi Nasional

Lebih lanjut, Budi membeberkan strategi imunisasi nasional yang akan dijalankan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam waktu dekat. Fokus utamanya adalah memastikan ketersediaan infrastruktur layanan imunisasi di seluruh pelosok Tanah Air. “Ini adalah strategi imunisasi nasional, Bapak-Ibu. Yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa di mata kita, Kemenkes, yang paling penting adalah kita ingin memastikan, kalau bisa, dalam dua tahun ke depan gitu, udah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi,” kata Budi dalam rapat tersebut.

Budi menjelaskan bahwa infrastruktur yang dimaksud mencakup rantai dingin (cold chain), tenaga kesehatan terlatih, sistem pencatatan digital, hingga akses vaksin yang merata di semua fasilitas kesehatan. Target dua tahun ini diharapkan dapat memperkuat cakupan imunisasi dasar lengkap bagi seluruh anak Indonesia, sekaligus mengantisipasi perluasan program imunisasi dewasa.

Edukasi dan Komunikasi Publik

Untuk menangkal sentimen antivaksin, Kemenkes berencana menggencarkan edukasi dan komunikasi publik melalui berbagai kanal. Budi mengakui bahwa informasi keliru yang beredar di media sosial seringkali menjadi pemicu keraguan terhadap vaksin. “Kita perlu terus-menerus memberikan pemahaman bahwa vaksin itu aman, halal, dan bermanfaat. Jangan sampai masyarakat termakan hoaks,” tegasnya. Kemenkes akan bekerja sama dengan tokoh agama, organisasi masyarakat, dan influencer kesehatan untuk menyebarkan pesan positif tentang imunisasi.

Budi juga menyoroti pentingnya peran Komisi IX DPR RI dalam mendukung penganggaran dan regulasi yang dapat mempercepat pencapaian target imunisasi. Ia berharap dukungan legislatif dapat memuluskan upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan akses layanan kesehatan di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Rapat kerja tersebut turut membahas evaluasi program imunisasi sebelumnya, di mana masih ditemukan sejumlah kasus penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Budi menyebut bahwa peningkatan kasus campak dan difteri di beberapa daerah menjadi alarm bagi Kemenkes untuk tidak lengah, terlebih di tengah gelombang keraguan vaksin yang melanda.

Menanggapi pertanyaan anggota dewan, Budi menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang diskusi bagi siapa pun yang memiliki keraguan terhadap vaksin. Namun, ia meminta agar masyarakat tidak menyebarkan informasi tanpa dasar ilmiah yang dapat merugikan orang banyak. “Silakan tanya, kami akan jelaskan. Tapi tolong jangan sebarkan informasi yang tidak benar, karena dampaknya bisa fatal,” pesan Menkes.

Dengan penguatan infrastruktur dan edukasi masif, Kemenkes berharap dalam dua tahun ke depan cakupan imunisasi nasional dapat meningkat signifikan, serta kepercayaan publik terhadap vaksin kembali solid. Langkah ini dianggap krusial untuk mewujudkan ketahanan kesehatan nasional yang berkelanjutan.