Menimbang Celah Daya Saing Ekonomi Indonesia vs Vietnam

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Keuangan per akhir 2024, nilai ekspor Indonesia tercatat sekitar US$264,7 miliar sepanjang tahun, sementara Vietnam menembus kisaran US$405 miliar. Selisih lebih dari US$140 miliar itu menjadi pemicu diskusi panjang di kalangan pembuat kebijakan, terutama setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto secara terbuka menjabarkan sejumlah faktor struktural yang membuat negara tetangga itu melaju lebih cepat. Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika, melainkan cermin dari persoalan fundamental yang perlu dibedah dengan kepala dingin.

Struktur Industri dan Nilai Tambah

Di satu sisi, Vietnam berhasil membangun rantai produksi yang terintegrasi, khususnya di sektor elektronik, tekstil, dan alas kaki. Nilai tambah manufaktur mereka menyumbang sekitar 25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih tinggi dibanding kontribusi manufaktur Indonesia yang berkisar 18-19 persen. PDB Vietnam per 2024 diproyeksikan tumbuh 6,5-7 persen year-on-year, sedangkan Indonesia bergerak di kisaran 5 persen. Artinya, bukan hanya besaran ekspor yang berbeda, tetapi juga laju ekspansi ekonominya. Vietnam gencar menarik investor lewat kebijakan fiskal yang kompetitif, biaya logistik rendah, serta kemudahan perizinan berusaha yang terdigitalisasi.

Di sisi lain, Indonesia memiliki modal besar yang tidak dimiliki Vietnam: pasar domestik raksasa dengan lebih dari 270 juta penduduk dan kelas menengah yang terus bertumbuh. Konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar 53 persen dari PDB, menjadi bantalan terhadap gejolak eksternal. Namun, ketergantungan pada komoditas mentah membuat struktur ekspor rentan terhadap fluktuasi harga global. Batu bara, minyak kelapa sawit, dan nikel mentah masih mendominasi portofolio ekspor, sementara produk hilir berteknologi tinggi belum menjadi tulang punggung.

Kawasan Ekonomi Khusus dan Iklim Investasi

Airlangga menyoroti pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Vietnam yang dinilai lebih agresif dan terarah. Negeri itu memiliki puluhan kawasan industri terpadu dengan insentif pajak hingga 10 tahun pembebasan, ditambah layanan satu pintu yang efisien. Akibatnya, aliran Penanaman Modal Asing (PMA) Vietnam pada 2024 menembus sekitar US$39 miliar, sementara realisasi investasi asing Indonesia berada di kisaran US$34 miliar meski populasinya jauh lebih besar. Rasio investasi terhadap PDB Vietnam mencapai 33 persen, melampaui Indonesia yang sekitar 30 persen.

"Perbedaan utama bukan pada sumber daya alam, melainkan pada kecepatan reformasi regulasi dan kepastian hukum bagi investor," ujar seorang ekonom senior dalam sebuah forum diskusi ekonomi nasional.

Kutipan itu menegaskan bahwa sentimen pasar sangat dipengaruhi oleh stabilitas kebijakan. Indonesia memang telah menerbitkan Undang-Undang Cipta Kerja dan membentuk satuan tugas percepatan investasi, tetapi implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan birokrasi daerah, tumpang tindih regulasi, serta persoalan likuiditas pembiayaan infrastruktur.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Pro: Indonesia masih memiliki ruang perbaikan besar. Dengan bonus demografi hingga 2035, hilirisasi nikel dan bauksit yang berjalan dapat mendongkrak nilai tambah ekspor. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,3-5,6 persen pada 2025, ditopang konsumsi domestik dan belanja infrastruktur. Digitalisasi perizinan lewat sistem OSS juga berpotensi memangkas biaya transaksi dan memperkuat indeks kemudahan berusaha.

Kontra: tanpa pembenahan struktural, celah dengan Vietnam bisa melebar. Ketergantungan pada komoditas membuat neraca dagang rapuh saat harga global turun, sementara capital outflow berpotensi menekan nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Daya saing tenaga kerja juga menjadi pekerjaan rumah, karena produktivitas per pekerja Indonesia masih tertinggal akibat kesenjangan keterampilan. Indeks Pembangunan Manusia Vietnam bahkan telah menyusul di beberapa indikator pendidikan dan kesehatan.

Pada akhirnya, perbandingan ini sebaiknya dibaca sebagai peta jalan, bukan vonis. Fundamental ekonomi Indonesia tetap kokoh dengan pasar domestik yang besar, stabilitas makro yang terjaga, dan rasio utang terhadap PDB yang relatif aman di bawah 40 persen. Namun, tanpa percepatan reformasi struktural, diversifikasi ekspor, dan kepastian iklim usaha, valuasi daya saing Indonesia berisiko stagnan. Pertanyaannya bukan apakah Indonesia mampu mengejar, melainkan seberapa cepat kebijakan di lapangan berubah menjadi hasil nyata.