Mengurai Potensi dan Tantangan Energi Terbarukan Indonesia

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) per akhir 2024, kapasitas terpasang pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia baru mencapai sekitar 13,1 gigawatt (GW), atau setara 13,5 persen dari total bauran energi nasional. Angka ini masih jauh dari target Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang mencanangkan porsi EBT sebesar 23 persen pada 2025 dan 31 persen pada 2050. Di satu sisi, capaian tersebut menunjukkan tren pertumbuhan positif—naik sekitar 6,8 persen year-on-year dibanding 2023. Di sisi lain, laju ekspansi itu dinilai terlalu lambat untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Thailand yang sudah menembus porsi EBT di atas 20 persen.

Diskusi mengenai potensi sekaligus tantangan pengembangan EBT di Tanah Air kembali mencuat dalam sebuah podcast ekonomi yang disiarkan secara daring pada Jumat (9/10) pukul 19.00 WIB. Perbincangan itu menyoroti bagaimana Indonesia berada di posisi dilematis: kaya sumber daya alam, tetapi menghadapi hambatan struktural yang membuat transisi energi berjalan tersendat.

Potensi Alam yang Melimpah: Sisi Terang yang Belum Tergarap

Indonesia memiliki potensi teknis EBT yang sangat besar. Data ESDM mencatat potensi surya mencapai 3.294 GW, hidro sekitar 95 GW, bioenergi 57 GW, angin 155 GW, serta panas bumi 23 GW. Namun, dari total potensi tersebut, yang baru termanfaatkan tidak lebih dari 2,5 persen. Artinya, ada ruang pertumbuhan raksasa yang belum digarap.

Dari kacamata makro, pengembangan EBT berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, menciptakan lapangan kerja baru, dan menekan defisit neraca perdagangan akibat impor bahan bakar fosil. Setiap kenaikan 1 persen porsi EBT dalam bauran energi disebut dapat mengurangi emisi karbon hingga 8 juta ton per tahun—angka signifikan untuk komitmen Net Zero Emission 2060.

Tantangan Struktural: Fundamental Versus Sentimen Pasar

Meski potensinya menjanjikan, sejumlah kendala fundamental membayangi. Pertama, harga listrik EBT masih kalah bersaing dengan pembangkit batu bara yang biaya produksinya relatif murah. Kedua, keterbatasan infrastruktur jaringan dan interkoneksi antarpulau membuat distribusi energi terbarukan tidak merata. Ketiga, isu likuiditas pembiayaan: proyek EBT membutuhkan modal jangka panjang, sementara perbankan domestik masih menilai risiko proyek hijau relatif tinggi.

Tidak hanya itu, sentimen pasar global juga berpengaruh. Ketika terjadi capital outflow dari pasar negara berkembang, nilai tukar rupiah melemah dan biaya impor komponen—seperti panel surya dan turbin angin—melonjak. Kondisi ini memperlambat realisasi proyek dan menekan valuasi perusahaan energi terbarukan di bursa.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menerbitkan berbagai insentif, mulai dari feed-in tariff hingga kemudahan perizinan. Namun, implementasi di daerah sering terkendala koordinasi lintas sektor dan tumpang tindih aturan. Beberapa pengamat menilai bahwa tanpa reformasi tata kelola yang mendasar, target bauran EBT hanya akan menjadi proyeksi di atas kertas.

Proyeksi dan Jalan Tengah: Antara Optimisme dan Realisme

Pro: Pemerintah memproyeksikan kapasitas EBT bisa menembus 20 GW pada 2030 jika investasi asing kembali mengalir dan skema transisi energi berbasis just transition dijalankan konsisten. Kontra: tanpa perbaikan iklim investasi dan penyederhanaan birokrasi, laju pertumbuhan bisa stagnan di kisaran 5–7 persen per tahun.

Di sisi lain, peluang tetap terbuka lebar. Penurunan harga teknologi panel surya global hingga 40 persen dalam lima tahun terakhir membuat biaya pembangunan PLTS semakin kompetitif. Ditambah tekanan global terhadap produk berbasis karbon, Indonesia didorong mempercepat transisi.

Pada akhirnya, pengembangan EBT bukan sekadar soal teknologi, melainkan komitmen politik, kepastian regulasi, dan kesiapan industri domestik. Keseimbangan antara ambisi iklim dan realitas ekonomi akan menentukan apakah Indonesia mampu keluar dari ketergantungan energi fosil atau justru tertinggal dalam perlombaan transisi energi kawasan.