Lima Mesin Pertumbuhan Hijau untuk Genjot Pembiayaan Iklim Nasional

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, potensi kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di Indonesia diproyeksikan mencapai Rp544 triliun apabila tidak ada intervensi pendanaan yang memadai. Angka ini setara dengan sekitar 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tahun 2023 yang tercatat di kisaran Rp20.892 triliun. Dalam konteks pembaca awam, PDB adalah nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam satu tahun, sehingga kerugian Rp544 triliun berarti hilangnya sekitar seperempat puluh dari seluruh aktivitas ekonomi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dalam sebuah forum ekonomi hijau baru-baru ini, menawarkan lima mesin pertumbuhan hijau sebagai kerangka pembiayaan iklim. Kelima mesin tersebut mencakup pertanian regeneratif, energi terbarukan, ekonomi sirkular, transportasi rendah emisi, serta jasa lingkungan berbasis karbon. Pendekatan ini menyasar sektor-sektor yang selama ini menjadi penyumbang emisi terbesar sekaligus penyangga ketahanan pangan nasional.

Kenaikan Kebutuhan Pembiayaan Iklim dan Tren Global

Di satu sisi, kebutuhan pembiayaan iklim Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2023, total pembiayaan berkelanjutan yang disalurkan perbankan nasional mencapai Rp1.200 triliun, atau tumbuh 8,7 persen year-on-year dibandingkan posisi Desember 2022. Angka ini mencakup obligasi hijau, pinjaman energi terbarukan, dan pembiayaan sektor pertanian ramah lingkungan. Tren ini menunjukkan bahwa sentimen pasar terhadap instrumen keuangan hijau mulai menguat, sejalan dengan komitmen Indonesia menurunkan emisi karbon hingga 31,89 persen dengan kemampuan sendiri atau 43,20 persen dengan dukungan internasional pada 2030.

Di sisi lain, likuiditas global yang ketat akibat kebijakan suku bunga tinggi bank sentral Amerika Serikat membuat capital outflow dari negara berkembang, termasuk Indonesia, masih menjadi risiko. Data Bank Indonesia per Maret 2024 menunjukkan aliran modal keluar dari pasar keuangan domestik mencapai USD2,1 miliar pada kuartal pertama 2024. Kondisi ini menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan biaya dana, sehingga pembiayaan proyek hijau yang berjangka panjang menjadi lebih mahal. Rasio pembiayaan hijau terhadap total kredit perbankan baru sekitar 11 persen, jauh dari kebutuhan ideal yang diproyeksikan mencapai 30 persen pada 2030.

"Tanpa kolaborasi antara pemerintah, perbankan, dan investor swasta, target penurunan emisi akan sulit dicapai. Lima mesin pertumbuhan hijau harus diterjemahkan menjadi insentif fiskal yang konkret," ujar seorang ekonom senior dalam diskusi panel tersebut, seperti dikutip dari catatan forum.

Pro dan Kontra Lima Mesin Pertumbuhan Hijau

Pro: Pendekatan lima mesin ini berpotensi menciptakan portofolio investasi yang terdiversifikasi, mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif, dan membuka lapangan kerja baru. Proyeksi Kementerian Keuangan menunjukkan setiap Rp1 triliun investasi hijau dapat menciptakan sekitar 12.000 lapangan kerja langsung dan tidak langsung. Sektor pertanian regeneratif, misalnya, tidak hanya menurunkan emisi metana dari sawah, tetapi juga meningkatkan produktivitas pangan yang menjadi fondasi ketahanan nasional. Valuasi perusahaan sektor energi terbarukan di Bursa Efek Indonesia juga tercatat mengalami kenaikan rata-rata 15,3 persen sepanjang 2023, mencerminkan apresiasi pasar terhadap fundamental bisnis hijau.

Kontra: Namun, kritik terhadap kerangka ini datang dari kalangan pelaku industri yang menilai insentif fiskal masih terlalu kecil. Pemerintah mengalokasikan dana perubahan iklim dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 sebesar Rp98,6 triliun, atau hanya sekitar 3,9 persen dari total belanja negara. Angka ini dinilai belum sebanding dengan potensi kerugian Rp544 triliun. Selain itu, tata kelola proyek hijau sering terkendala birokrasi dan ketidakpastian regulasi, sehingga membuat investor asing ragu menempatkan dana jangka panjang. Indeks persepsi risiko iklim Indonesia versi lembaga pemeringkat global masih berada di peringkat menengah, jauh di bawah Vietnam dan Thailand yang agresif menarik investasi energi bersih.

Fundamental Ekonomi dan Proyeksi ke Depan

Dari kacamata fundamental, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil di kisaran 5,05 persen pada 2023 memberikan ruang fiskal untuk memperluas pembiayaan hijau. Rasio utang terhadap PDB yang terjaga di bawah 39 persen menjadi modal penting untuk menerbitkan obligasi hijau sovereign, yang selama ini diminati investor institusi global. Proyeksi Bank Dunia menempatkan kebutuhan investasi iklim Indonesia pada kisaran USD280 miliar hingga 2030, atau sekitar Rp4.400 triliun, yang berarti masih ada kesenjangan pembiayaan (financing gap) sekitar Rp3.200 triliun dari tren saat ini.

Sentimen pasar terhadap sektor hijau memang mengalami pasang surut, tergantung dinamika global. Namun, arah kebijakan sudah jelas: transisi energi dan ekonomi rendah karbon bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Lima mesin pertumbuhan hijau yang ditawarkan pemerintah perlu diuji melalui kerangka regulasi yang transparan, insentif pajak yang kompetitif, serta kemitraan publik-swasta yang terukur. Tanpa itu, target penurunan emisi hanya akan menjadi angka di atas kertas, sementara risiko kerugian Rp544 triliun terus membayangi ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi nasional.