KPK Temukan Land Cruiser Suap yang Disembunyikan Bupati Kuansing di Siantar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil mengungkap penyembunyian barang bukti suap berupa mobil mewah Toyota Land Cruiser yang diduga diberikan kepada Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA). Kendaraan sport utility vehicle (SUV) premium tersebut ditemukan di sebuah gudang penyimpanan yang berlokasi di Pematangsiantar, Sumatera Utara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa mobil itu ditemukan saat tim penyidik menggelar operasi penggeledahan secara intensif. Operasi tersebut berlangsung selama tiga hari, yakni sejak 4 hingga 6 Juli 2026, dengan jangkauan wilayah penggeledahan yang membentang dari Kabupaten Kuansing Singingi hingga Kota Pekanbaru.

Yang menjadi temuan penting, mobil Toyota Land Cruiser LC 300 keluaran tahun 2023 itu sudah dalam kondisi berbeda saat diamankan. Pelat nomor kendaraan tersebut telah diganti, sebuah upaya yang diduga kuat dilakukan untuk mengelabui pelacakan aparat penegak hukum.

"Barang bukti berupa Toyota Land Cruiser LC 300 tahun 2023 yang merupakan barang bukti pemberian suap dari tersangka ZKN (Zulkarnain) kepada tersangka SA, yang diduga disembunyikan di salah satu gudang tempat penitipan kendaraan di Pematang Siantar. Penyidik menemukan kondisi mobil tersebut sudah diganti plat nomornya,"

Pernyataan tersebut merupakan kutipan resmi dari Budi Prasetyo dalam laporan tertulis yang diterima media kami pada Selasa (7/7/2026). Keberhasilan menemukan mobil yang disembunyikan ini menjadi babak baru dalam pengusutan dugaan korupsi yang melibatkan kepala daerah tersebut. Langkah penggantian identitas kendaraan melalui pergantian pelat nomor memperlihatkan adanya upaya sistematis dari pihak-pihak terkait untuk menghilangkan jejak pemberian suap.

Penyidik KPK kini tengah mendalami lebih lanjut keterkaitan antara tersangka Zulkarnain (ZKN) selaku pemberi suap dan Bupati Suhardiman Amby sebagai pihak penerima. Penemuan di gudang kendaraan di Pematangsiantar ini memperkuat dugaan adanya aliran dana atau gratifikasi dalam bentuk barang mewah yang diberikan untuk memengaruhi kebijakan atau kewenangan tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing Singingi.