Review Produk21 November 20262 dibaca

Komisi I DPR Dukung Putusan ICJ soal Genosida Rohingya

Beritadua.com — Komisi I DPR RI menyatakan dukungan terhadap putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang memerintahkan Myanmar...

A
Administrator
Editor Review Produk
Komisi I DPR Dukung Putusan ICJ soal Genosida Rohingya

Beritadua.com — Komisi I DPR RI menyatakan dukungan terhadap putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang memerintahkan Myanmar mengambil langkah untuk mencegah tindakan genosidal terhadap komunitas Rohingya. Dukungan itu disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta, yang menilai langkah hukum internasional tersebut penting sebagai penegasan bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

Menurut Sukamta, putusan ICJ bukan sekadar instrumen hukum, melainkan pesan politik bahwa masyarakat internasional tetap mengawasi perkembangan di Myanmar. Ia menekankan bahwa Indonesia, sebagai negara dengan komitmen terhadap perdamaian dan kemanusiaan, perlu mendorong agar perintah pengadilan itu dijalankan secara sungguh-sungguh, termasuk oleh aparat dan institusi negara di Myanmar.

“Dukungan terhadap putusan ICJ adalah pesan bahwa Indonesia konsisten menolak impunitas dan mendorong penyelesaian yang berpihak pada korban,” kata Sukamta dalam keterangan yang dikutip Beritadua.com.

Dukungan Komisi I DPR itu muncul di tengah perdebatan mengenai efektivitas putusan ICJ. Mahkamah Internasional memang memiliki otoritas untuk mengeluarkan perintah sementara, tetapi mekanisme penegakannya bergantung pada kepatuhan negara yang bersangkutan dan tekanan politik internasional. Karena itu, sejumlah kalangan menilai dukungan parlemen perlu diterjemahkan menjadi dorongan diplomatik yang konkret, bukan hanya pernyataan sikap.

Perintah ICJ dan Konteks Kasus Rohingya

Kasus ini bermula dari gugatan Gambia yang menuduh Myanmar melanggar Konvensi Genosida dalam operasi militer terhadap Rohingya. ICJ kemudian mengeluarkan perintah agar Myanmar mengambil langkah-langkah pencegahan, memastikan aparatnya tidak melakukan tindakan yang masuk kategori genosida, serta mencegah hilangnya bukti. Perintah itu bersifat mengikat, meskipun belum merupakan putusan akhir mengenai ada atau tidaknya genosida.

Dalam konteks itulah dukungan Komisi I DPR perlu dibaca. Sukamta menilai putusan ICJ memperkuat posisi korban dan memberi dasar bagi negara-negara lain untuk terus menekan Myanmar. Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses hukum di ICJ membutuhkan waktu panjang. Karena itu, diplomasi kemanusiaan, bantuan bagi pengungsi, dan upaya mendorong dialog di kawasan tetap diperlukan.

  • Dukungan politik: Komisi I DPR menilai putusan ICJ penting untuk menegaskan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat.
  • Kendala penegakan: Putusan ICJ mengikat, tetapi pelaksanaannya sangat bergantung pada kemauan politik Myanmar dan tekanan internasional.
  • Peran Indonesia: DPR mendorong pemerintah terus mendesak Myanmar menghormati hukum internasional dan membuka akses kemanusiaan.
  • Kepentingan korban: Kelompok masyarakat sipil menekankan agar proses hukum tidak mengabaikan kebutuhan perlindungan dan keadilan bagi Rohingya.

Dukungan Parlemen dan Tantangan Implementasi

Sikap Komisi I DPR tidak berarti persoalan Rohingya akan serta-merta selesai. Pemerintah Myanmar dalam berbagai kesempatan membantah tuduhan genosida dan menilai kasus di ICJ sebagai upaya politisasi hukum. Posisi itu membuat implementasi perintah pengadilan menghadapi hambatan, terutama karena struktur kekuasaan dan konflik internal di Myanmar. Di sisi lain, organisasi hak asasi manusia menilai tekanan internasional harus terus dijaga agar tidak melemah seiring perhatian dunia yang mudah teralih.

Dengan dukungan tersebut, Komisi I DPR diharapkan mendorong Kementerian Luar Negeri dan perwakilan Indonesia di forum multilateral untuk terus menyuarakan pentingnya akuntabilitas. Namun, tantangan terbesarnya adalah memastikan dukungan politik itu berujung pada langkah nyata: akses kemanusiaan yang lebih luas, perlindungan bagi kelompok rentan, serta desakan agar Myanmar bekerja sama dengan mekanisme internasional. Tanpa itu, dukungan terhadap putusan ICJ hanya akan menjadi simbol tanpa dampak bagi warga Rohingya yang hingga kini masih menanggung akibat krisis berkepanjangan.

Berita Terkait