KKP Jalin Komitmen Restorasi 13.500 Hektare Mangrove di COP31
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa komitmen restorasi 13.500 hektare ekosistem mangrove dan padang lamun ke forum Konferensi Tingkat Tinggi I...

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membawa komitmen restorasi 13.500 hektare ekosistem mangrove dan padang lamun ke forum Konferensi Tingkat Tinggi Iklim COP31 di Turkiye. Langkah ini diposisikan sebagai kontribusi Indonesia terhadap agenda mitigasi perubahan iklim global, sekaligus menegaskan peran ekosistem pesisir sebagai penyimpan karbon alami yang selama ini kurang mendapat perhatian dibanding hutan daratan.
Angka 13.500 hektare itu bukan target kecil. Namun di balik pengumuman di panggung internasional, sejumlah pertanyaan mendasar belum sepenuhnya terjawab: dari mana sumber pendanaannya, bagaimana mekanisme verifikasinya, dan siapa yang akan memastikan bibit yang ditanam benar-benar tumbuh sepuluh tahun kemudian.
Komitmen di Panggung Internasional
Dalam forum COP31, delegasi Indonesia menempatkan restorasi mangrove dan lamun sebagai bagian dari strategi ekonomi biru. Pemerintah menekankan bahwa Indonesia memiliki salah satu hamparan mangrove terluas di dunia, sehingga posisi tawar negara ini dalam perundingan karbon biru dinilai strategis.
"Restorasi ekosistem pesisir bukan sekadar penanaman simbolik, melainkan investasi jangka panjang untuk ketahanan iklim dan penghidupan masyarakat pesisir," demikian pernyataan resmi yang dikutip Beritadua.com dari paparan delegasi.
Komitmen tersebut melengkapi sejumlah inisiatif serupa yang telah diluncurkan sebelumnya, termasuk program rehabilitasi mangrove nasional yang melibatkan kementerian lain, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat.
Potensi Biru yang Menjanjikan
Secara ekologis, mangrove dan lamun menyimpan karbon jauh lebih padat per satuan luas dibanding banyak jenis hutan tropis. Keduanya juga berfungsi sebagai penahan abrasi, nursery ground bagi perikanan, serta peredam gelombang di kawasan rawan bencana.
- Mitigasi iklim: mangrove dan lamun menyerap karbon biru dalam jumlah besar, baik di biomassa maupun sedimen.
- Perlindungan pesisir: vegetasi pesisir mengurangi dampak gelombang dan intrusi air laut.
- Ekonomi lokal: ekowisata, silvofishery, dan perikanan skala kecil bergantung pada kesehatan ekosistem ini.
- Diplomasi iklim: Indonesia memperoleh posisi tawar dalam skema pendanaan karbon biru internasional.
Ujian di Lapangan
Namun rekam jejak rehabilitasi mangrove di Indonesia tidak selalu menggembirakan. Sejumlah program masa lalu dikritik karena tingkat kelangsungan hidup tanaman rendah, pemilihan lokasi yang tidak sesuai karakter hidrologi, serta lemahnya perawatan pascatanam. Ada pula kasus penanaman di kawasan yang secara alami memang bukan habitat mangrove.
Persoalan tenurial juga mengemuka. Di banyak wilayah pesisir, lahan yang hendak direstorasi beririsan dengan area tambak rakyat, konsesi, atau kawasan yang telah lama digarap warga. Tanpa penyelesaian hak akses, program restorasi berisiko berhenti di papan pengumuman atau memicu konflik baru di tingkat desa.
Siapa yang Menanggung Biaya?
Sisi lain yang perlu dicermati adalah pembiayaan. Restorasi 13.500 hektare membutuhkan biaya pembibitan, penanaman, pemeliharaan bertahun-tahun, hingga pemantauan. Pemerintah menyebut skema pendanaan dapat dikombinasikan dengan dana internasional, filantropi, dan investasi swasta melalui kredit karbon biru.
Kritik yang muncul: mekanisme pasar karbon berpotensi mengubah restorasi menjadi komoditas yang mengutamakan angka serapan karbon, bukan kesejahteraan warga pesisir. Sebaliknya, pendukung skema ini menilai pembiayaan non-anggaran negara justru memperbesar peluang keberlanjutan program.
Menakar Keberhasilan
Keberhasilan komitmen ini pada akhirnya tidak diukur dari luas area yang ditanam, melainkan dari ekosistem yang pulih dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Diperlukan sistem pemantauan terbuka, audit berkala, serta pelibatan kelompok masyarakat pesisir sebagai pelaksana utama, bukan sekadar penonton.
Tanpa itu, janji 13.500 hektare di COP31 berisiko menjadi retorika diplomasi yang manis di atas kertas, namun rapuh di garis pantai. Beritadua.com akan terus menelusuri bagaimana komitmen ini diterjemahkan menjadi kerja nyata di lapangan.



