Ketua DPRD Bandung Tinggalkan Mobil Dinas, Pilih Bersepeda di Tengah Kenaikan BBM

Langkah mengejutkan datang dari pimpinan legislatif Kota Bandung. Mohammad Aten Hawadi, Ketua DPRD Bandung, secara resmi mengembalikan kendaraan dinas yang selama ini menjadi fasilitas jabatannya. Mulai pekan ini, ia memilih menggunakan sepeda sebagai moda transportasi utama menuju kantor. Keputusan itu diambil bukan tanpa alasan; Hawadi menyebut kebijakan ini merupakan respons konkret terhadap guncangan ekonomi yang dipicu oleh penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintah pusat.

Respons Langsung Terhadap Beban Anggaran

Kenaikan harga BBM yang diumumkan pada awal September telah memicu efek domino di berbagai sektor. Kuartal ketiga 2024 mencatat inflasi tahunan mencapai 4,2 persen, terangkat oleh lonjakan biaya transportasi dan logistik yang langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bagi Aten Hawadi, tekanan tersebut menuntut keberpihakan nyata dari pejabat publik. "Jika kami di parlemen hanya beretorika soal efisiensi tanpa memberi contoh, kepercayaan publik akan semakin tergerus," ujarnya dalam keterangan kepada awak media. Ia menambahkan bahwa satu unit mobil dinas menghabiskan rata-rata Rp8 juta hingga Rp12 juta per bulan untuk biaya perawatan, bahan bakar, dan pengemudi—dana yang kini bisa dialihkan untuk program langsung menyentuh masyarakat.

Keputusan ini menggema di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Beberapa anggota DPRD lain mulai mempertimbangkan langkah serupa, meski belum ada instruksi formal dari fraksi. Badan Keuangan Daerah mencatat bahwa alokasi belanja operasional kendaraan dinas untuk 120 anggota dan pejabat eselon mencapai Rp14,3 miliar per tahun, angka yang dipandang terlalu gemuk di tengah menyempitnya ruang fiskal. Pengembalian mobil dinas oleh Ketua DPRD menjadi simbol sekaligus tantangan bagi koleganya untuk mereplikasi gerakan penghematan.

Bersepeda dari Ciwastra ke Gedung DPRD

Hawadi diketahui berdomisili di kawasan Ciwastra, sekitar 12 kilometer dari kompleks Gedung DPRD di Jalan Diponegoro. Rute yang ditempuh bukan rute ringan: tanjakan-tanjakan kecil di sekitar Buahbatu hingga kemacetan persimpangan Gedebage harus dilalui setiap pagi. Ia mengaku sudah menjajal rute tersebut tiga kali dalam sepekan terakhir sebagai masa adaptasi. "Bukan hanya soal fisik, ini juga melatih kesadaran," tuturnya. Ia berangkat pukul 06.00 WIB agar tiba sebelum rapat paripurna pukul 08.30, dan memanfaatkan jalur-jalur arteri yang mulai dilengkapi lajur sepeda temporer hasil uji coba Dinas Perhubungan sejak Maret lalu.

Peralihan moda transportasi pribadi ke sepeda ini bukan tanpa risiko. Data Satlantas Polrestabes Bandung mencatat 27 kecelakaan melibatkan pesepeda sepanjang semester pertama 2024, memperlihatkan bahwa infrastruktur ramah sepeda belum sepenuhnya aman. Namun Hawadi menekankan bahwa keberanian mengambil risiko kecil sepadan dengan manfaat besar yang bisa dipetik: penghematan anggaran, pengurangan emisi, dan pesan moral bahwa pemimpin bisa merasakan langsung denyut kota tanpa sekat kaca mobil.

Efisiensi Versus Kebutuhan Mobilitas

Di satu sisi, langkah ini menuai pujian dari para pengamat tata kelola pemerintahan. Direktur Pusat Kajian Anggaran dan Kebijakan Publik (PuKAP) menilai bahwa efisiensi belanja barang dan jasa di pemerintahan daerah seringkali hanya menjadi jargon, dan tindakan nyata seperti yang dilakukan Hawadi dapat memicu domino effect penghematan hingga 15 persen dari pos belanja operasional DPRD jika diikuti oleh seluruh anggota. Di sisi lain, sejumlah kritik muncul dari internal parlemen sendiri. Seorang anggota fraksi lain menyebut bahwa mobil dinas bukan sekadar fasilitas, melainkan alat penunjang kinerja untuk menjangkau konstituen di daerah pemilihan yang tersebar di tiga kecamatan. "Efisiensi jangan sampai mengorbankan fungsi pengawasan dan reses. Bersepeda memang mulia, tapi belum tentu menjawab kebutuhan mobilitas seluruh anggota," ujarnya.

Perdebatan ini mencerminkan dua perspektif yang sama-sama valid. Kajian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun lalu menunjukkan bahwa 68 persen penggunaan kendaraan dinas di lingkungan DPRD kota/kabupaten di Jawa Barat tergolong rendah utilitasnya—banyak kendaraan hanya dipakai untuk perjalanan dalam kota dengan jarak tempuh kurang dari 30 kilometer per hari. Artinya, potensi penghematan dari peralihan moda transportasi, baik sepeda, transportasi umum, atau kendaraan listrik ringan, sangat mungkin diterapkan tanpa mengganggu fungsi pokok dewan. Namun demikian, kesiapan infrastruktur dan sistem dukungan logistik untuk kegiatan reses tetap harus menjadi perhatian.

Dampak pada Citra dan Kebijakan Lanjutan

Publik menyambut baik inisiatif ini. Warganet di sejumlah platform media sosial menjadikan Hawadi trending, dengan tagar #PemimpinBersepeda yang ramai diperbincangkan. Balai Kota Bandung sendiri dikabarkan tengah mengkaji pemberian insentif bagi pegawai yang meninggalkan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil, termasuk subsidi pembelian sepeda listrik dan perluasan parkir sepeda di area perkantoran. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, sektor transportasi menyumbang 44 persen dari total emisi karbon dioksida kota—pergeseran kecil ke mobilitas aktif berpotensi memangkas emisi hingga 8.000 ton CO2 per tahun, sejalan dengan target Bandung menuju kota rendah karbon pada 2030.

Ketua DPRD Bandung berharap langkah pribadinya ini tidak berhenti sebagai simbol sesaat. Ia mendorong Badan Anggaran untuk merevisi Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, agar opsi tunjangan transportasi berbasis penggunaan riil—bukan fasilitas mobil bawaan—menjadi norma baru. Dengan demikian, dana yang semula terikat pada garasi dan pom bensin bisa dialihkan ke pos-pos belanja prioritas seperti penanganan stunting, perbaikan jalan lingkungan, dan subsidi pupuk bagi petani perkotaan. Di tengah harga BBM yang masih fluktuatif dan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Bandung yang dikoreksi menjadi 4,8 persen year-on-year, efisiensi dari dalam rumah rakyat bukan lagi pilihan, melainkan keharusan yang tak bisa ditawar.