Review Produk21 November 20262 dibaca

Ketua DPR Serukan Peran Parlemen untuk Masa Depan ASEAN

Beritadua.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berada di Manila, Filipina, untuk mengikuti Sidang Umum ke-47 ASEAN Inter-Parliamentary Assembl...

A
Administrator
Editor Review Produk
Ketua DPR Serukan Peran Parlemen untuk Masa Depan ASEAN

Beritadua.com — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Puan Maharani berada di Manila, Filipina, untuk mengikuti Sidang Umum ke-47 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Dalam forum yang mempertemukan pimpinan parlemen negara-negara Asia Tenggara tersebut, ia menandatangani komitmen bersama yang menekankan pentingnya perdamaian dan kesejahteraan rakyat sebagai arah utama kerja sama kawasan.

Kehadiran Ketua DPR itu menjadi bagian dari rangkaian diplomasi parlemen yang berlangsung di tengah situasi kawasan yang belum sepenuhnya stabil. Isu Myanmar, ketegangan di Laut China Selatan, hingga dampak geopolitik global terhadap perekonomian negara-negara anggota menjadi bahan pembahasan utama dalam sidang tersebut.

Komitmen yang Dibawa Pulang

Dalam forum itu, sejumlah kesepahaman dituangkan ke dalam dokumen yang ditandatangani para pimpinan delegasi. Dokumen tersebut tidak bersifat mengikat secara hukum, namun diposisikan sebagai panduan politik bagi parlemen masing-masing negara dalam merumuskan kebijakan domestik.

  • Penegasan dukungan terhadap perdamaian, stabilitas, dan penyelesaian sengketa secara damai di kawasan.
  • Dorongan agar parlemen berperan aktif dalam mengawal agenda kesejahteraan rakyat, termasuk ketahanan pangan dan energi.
  • Penguatan kerja sama antarparlemen dalam menghadapi tantangan lintas batas, seperti kejahatan siber dan perdagangan manusia.
  • Komitmen terhadap sentralitas ASEAN dalam arsitektur kerja sama regional.
“Parlemen bukan hanya menonton dari pinggir. Kita punya mandat untuk memastikan setiap kesepakatan di tingkat kawasan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” demikian garis besar pesan yang disampaikan Ketua DPR dalam forum tersebut, sebagaimana dikutip Beritadua.com dari keterangan resmi delegasi.

Antara Deklarasi dan Realisasi

Meski mendapat sambutan positif, forum semacam ini kerap menghadapi pertanyaan kritis. Sejumlah pengamat hubungan internasional menilai dokumen hasil sidang parlemen cenderung berhenti pada tataran deklarasi dan sulit diterjemahkan menjadi kebijakan konkret di tingkat nasional.

Kritik lain menyoroti absennya mekanisme pengawasan yang jelas. Tanpa kerangka evaluasi yang terukur, komitmen yang ditandatangani setiap tahun berisiko menjadi rutinitas diplomatik tanpa dampak signifikan terhadap kehidupan warga di negara-negara anggota.

“Yang sering luput dibahas adalah bagaimana parlemen menindaklanjuti kesepakatan itu di ruang anggaran. Tanpa alokasi dan pengawasan, deklarasi hanya jadi dokumen arsip,” ujar seorang pengamat legislasi yang dikutip Beritadua.com, menggambarkan sikap kritis sebagian kalangan terhadap efektivitas forum antarparlemen.

Di sisi lain, pendukung pendekatan ini berargumen bahwa diplomasi parlemen justru menjadi jalur alternatif ketika komunikasi antar pemerintah mengalami kebuntuan. Pertemuan rutin antarlegislator dinilai membuka ruang dialog yang lebih fleksibel, terutama untuk isu-isu sensitif yang sulit dibicarakan di forum eksekutif.

Posisi Indonesia di Panggung Parlemen Regional

Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam forum ini memiliki nilai strategis. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di kawasan, posisi DPR dinilai menentukan arah pembahasan, terutama ketika isu kemanusiaan dan stabilitas regional menjadi perhatian utama.

Namun, besarnya peran di forum internasional juga menuntut konsistensi di dalam negeri. Publik menanti sejauh mana hasil sidang di Manila dapat diterjemahkan menjadi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang nyata, bukan sekadar pernyataan sikap di atas kertas.

Beritadua.com mencatat bahwa rangkaian sidang AIPA tahun ini berlangsung saat kawasan menghadapi tekanan ekonomi global, pelemahan nilai tukar, dan ketidakpastian perdagangan. Dalam konteks itu, janji tentang kesejahteraan rakyat menjadi klaim yang harus dibuktikan, bukan hanya diucapkan di ruang sidang.

Dengan penandatanganan komitmen tersebut, tugas berikutnya justru lebih berat: memastikan bahwa hasil diplomasi parlemen benar-benar berujung pada kebijakan yang melindungi dan mensejahterakan warga negara-negara ASEAN.

Berita Terkait